DKPP Akan Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka

Tim dari DKPP akan memeriksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka terkait pelanggaran kode etik

DKPP Akan Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno 

Tim dari DKPP akan memeriksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka terkait pelanggaran kode etik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ( KEPP) di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Pemeriksaan dilakukan terhadap komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka. Sidang pemeriksaan ini akan berlangsung pada Rabu (4/12/2019).

KPK Wajibkan Staf Khusus Presiden dan Wapres Lapor LHKPN

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam press release yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa (3/12/2019), mengatakan, perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019, yang diadukan oleh Amandus Ratason. Amandus mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Sikka.

Menurut Bernad, lima komisioner KPU Kabupaten Sikka yang akan diperiksa, yakni Yohanes Krisostomus Fery (Ketua), Herimanto, Elsy Puspasari Kusuma Putri, Yuldensia Theresia Hesty dan Jufri. Sedangkan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Sikka adalah Harun Al Rasyid (Ketua), Aswan Abola dan Florita Idah Juang.

Anies Baswedan Kenakan Seragam PNS Saat Reuni 212, Ini Kata Direktur Otda Kemendagri

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," kata Bernad.

Dijelaskan, para teradu dari KPU Kabupaten Sikka, diadukan karena diduga melanggar asas jujur, adil dan kepastian hukum dengan mengabaikan prosedur perbaikan dan atau pembetulan saat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sikka khususnya terhadap dokumen hasil rekapitulasi PPK Hewokloang meski terdapat fakta penggelembungan suara.

Sementara itu, Teradu dari Bawaslu Kabupaten Sikka diduga telah mengabaikan prosedur untuk melakukan pencegahan dan penindakan segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, khususnya terkait dugaan penggelembungan suara oleh PPK Hewokloang dan Panwascam Hewokloang pada saat Pleno Rekapitulasi PPK Hewokloang dan saat Pleno Hasil Rekapitulasi PPK Hewokloang di Tingkat KPU Kabupaten Sikka.

Dikatakan, sidang ini akan digelar melalui sambungan video (video conference) yang menghubungkan antara Kantor KPU Provinsi NTT di Kupang, dengan Kantor KPU RI di Jakarta pada Rabu (4/12/2019) pukul 10.00 Wib atau pukul 11.00 Wita.

Hal ini lanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

" Sidang Perkara Nomor 306-PKE-DKPP/X/2019 ini akan dipimpin oleh Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi NTT. Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp," ujarnya.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu yang dikonfirmasi membenarkan adanya sidang DKPP.
"Iya, sidangnya akan berlangsung di Kantor KPU NTT," kata Thomas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved