Bahas Tiga Ranperda, Anggota Dewan Hasbullah Mberu Bilang Jawaban Bupati Ende Seperti Cerita Dongeng

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Romualdus Pius

POS KUPANG, COM, ENDE - Anggota DPRD Ende dari Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera, Hasbullah Mberu, menilai jawaban pemerintah atas tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibacakan Bupati Ende, Drs. Djafar Achmad, menjawabi pemandangan umum fraksi terkesan seperti mendongeng.

Jawaban pemerintah itu disampaikan pada rapat bersama antara DPRD Ende dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemkab setempat di ruang komisi, Jumat (22/11/2019).
Hasbullah menilai jawaban pemerintah seperti cerita dongeng.

Pasalnya, jawaban yang diberikan pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Ende, khusus Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera, tidak menyentuh substansi yang ditanyakan.

"Ya, saya katakan terkesan seperti mendongeng karena tidak menjawabi apa yang dipertanyakan," tutur Hasbullah.

Sebelumnya dalam pemandangan umum Fraksi Amanat Keadialan Sejahtera terhadap nota keuangan atas RAPBD 2020, fraksi meminta pemerintah menjelaskan soal kajian lingkungan terkait dengan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan di Kota Ende dan pembangunan Taman Simpang Lima.

Sementara dalam jawabannya, sebagaimana dibacakan Bupati Drs. Djafar Achmad, pemerintah menyatakan akan memegang teguh pada amanat regulasi yang mengatur tentang pembangunan nasional yang berpinsip kelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, selalu mengedepankan kelestarian lingkungan hidup serta memberi rasa aman bagi kelangsungan hidup setiap orang sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Pemerintah akan serius dan bersungguh-sungguh memperhatikan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup dengan mewajibkan setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan kegiatan wajib didahului dengan kajian lingkungan.

Saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang sudah melakukan kajian lingkungan.

"Itu jawaban pemerintah, tidak menyentuh substansi yang ditanyakan Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera," ujar Hasbullah. *