Atasi Kelangkaan BBM, Kapal Mini Tanker PT Hikam Belum Dapat Izin Berlabuh dari Pemda Lembata

Di surat itu disebutkan, demi menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas di Pelabuhan Laut Lewoleba, maka aktivitas bongkar muat BBM yang menggunakan kapal tanker dan kapal angkutan BBM jenis lainnya tidak diperkenankan dilakukan di Pelabuhan Umum, melainkan dilakukan di terminal khusus, atau terminal untuk kepentingan sendiri.

Selain itu, dermaga bongkar muat BBM di Lembata itu ada di Dermaga Jober di sebelah barat Pelabuhan Laut Lewoleba yang berada dalam otoritas Pemda Lembata.

Pemanfaatan dermaga/terminal untuk kepentingan sendiri dikenakan tarif jasa pelabuhan/terminal untuk kepentingan sendiri yang diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jadi untuk saat ini Pemkab Lembata belum mengizinkan izin Kapal SPOB Sembilan Pilar melakukan aktivitas bongkar muat BBM di pelabuhan umum maupun di terminal untuk kepentingan sendiri (dermaga jober) selain oleh kapal angkutan BBM yang telah beroperasi selama ini hingga menunggu pembicaraan lebih lanjut PT Pertamina Patra Niaga dengan Pemkab Lembata.

Kamis kemarin pihak Pertamina Partha Niaga sudah melakukan survei lokasi di dermaga jober.
"Masih tunggu hasilnya layak atau tidak pelabuhan jober itu karena pemda arahkan ke jober," tandas Nur.

Sementara itu, pada saat rapat paripurna Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 di Kantor DPRD Lembata, Senin (18/11/2019), Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur menjelaskan kelangkaan BBM di Lembata itu ada pada masalah kuota dan transportir bukan pada penambahan SPBU.

"Dengan penambahan dua SPBU dan trasportir laut yang hanya 30 ton, itu juga tidak bisa full, itu juga belum bisa melancarkan transportasi, apalagi solar dan lain-lain itu ambilnya di Maumere, pertalite dan premium itu ambilnya di Larantuka. Saya sudah melakukan pendekatan untuk bisa mencari solusi ini dan bisa mendapatkan satu kapal sementara. Saya juga sudah minta untuk tambahan kuota. Tinggal saja persoalan transportir," papar Bupati Sunur.

Kepada Pos-Kupang.Com saat itu, Bupati Sunur menuturkan pemerintah juga sedang mempersiapkan pelabuhan jeti sebagai tempat aktivitas bongkar muat BBM.

"Ini kita akan lihat kelayakan sandar dia, kelayakan lain dan kontribusi untuk daerah supaya ada pendapatan daerah. Itu kan sudah bicara bisnis. Bukan pelayanan lagi karena harga tetap satu harga. Jadi masuk bisnis ini. Kita bicara bisnis, jangan bicara dari pemerintah dan bisnis. Tidak nyambung. Pemerintah kan bicara melayani orang, tapi mereka (pengusaha) bisnis, mereka bisa beli kapal lagi dari uang dari Lembata yang masuk," tegasnya.

Dia menambahkan Pemkab Lembata juga sudah membuat surat untuk penambahan kuota.

Dikonfirmasi terpisah pada Kamis (21/11/2019), Wakil Ketua DPRD Lembata, Ibrahim Begu, pihaknya akan membuat rapat kerja antara dewan dan pemerintah membahas masalah BBM di Lembata.

"Kita panggil semua pemilik SPBU kira-kira persoalannya di mana. Apakah kuota kurang atau seperti apa. Sehingga dari itu kita bisa cari solusi," ungkap Begu di Kantor DPRD Lembata kemarin.

Antrean Panjang dan BBM Habis Lebih Cepat

Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di Agen Pengisian Minyak dan Solar (APMS) di Kota Lewoleba sudah berlangsung lama. Hampir setiap hari antrian panjang di depan APMS Jalan Trans Lembata jadi pemandangan lumrah.

Bahkan, saban hari puluhan kendaraan roda empat seperti pikap, truk kayu dan bus sudah mengantre sejak malam hari.