Pinjaman Daerah Rp 900 M Buat Pusing DPRD NTT

Pinjaman Daerah Rp 900 M Buat Pusing DPRD NTT

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melakukan pinjaman daerah ke Bank NTT sebesar Rp 900 miliar (M) membuat Komisi III DPRD NTT pusing.

Kondisi ini karena pinjaman daerah itu tidak tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA -PPAS).

Hal ini terungkap dalam rapat Komisi III DPRD NTT dengan Bank NTT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rapat ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD NTT, Rabu (20/11/2019).

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu didampingi Wakil Ketua ,Leo Lelo dan Viktor Mado Watun serta Sekretaris Komisi III, Fredi Mui.

Hadir sejumlah anggota Komisi III DPRD NTT.

Hadir pula Dirut Bank NTT, Ishak Rihi, Kepala OJK, Robert Sianipar dan para staf.

Awal pertemuan,Ketua Komisi III ,Hugo Kalembu meminta Dirut Bank NTT lebih dahulu memaparkan road map atau rencana pinjaman dana oleh Pemprov NTT, kemudian juga Kepala OJK dimintai penjelasan menyangkut kriteria pinjaman daerah dan syarat sesuai regulasi yang ada.

Setelah mendengar penjelasan, baik dari Bank NTT maupun OJK, Komisi III DPRD NTT memberi tanggapan.
Anggota Komisi III, John Halut yang terakhir diberi kesempatan memberi tanggapan, mengatakan, DPRD NTT pusing dengan kondisi saat ini, ketika ada pengajuan atau rencana pinjaman daerah oleh pemerintah, namun tidak ada di dalam KUA PPAS.

"Kita beberapa hari ini ribut, karena pinjaman daerah ini tidak masuk dalam KUA PPAS," kata John.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, saat rapat nadan anggaran, pihaknya menawarkan dua skenario, yakni pertama membahaa RAPBD 2020 dengan adanya rencana pinjaman daerah dan atau membahas tanpa pinjaman.

"Sampai hari ini, kita belum sepakat skenario mana yang akan kami tempuh. Sementara kita dikejar waktu untuk pembahasan dan penetapan APBD 2020," katanya.

Anggota Komisi III lainnya, Gabriel Manek, mengatakan, hari ini baru mereka bisa tahu soal pinjaman daerah yang agak ribet. "Kita baru tahu jika melakukan pinjaman daerah ini agak ribet.

Apa yang dikonsepkan Dirut Bank NTT sangat bagus, hanya saja secara prosedur pembahasan pinjaman harus dilakukan Bulan Agustus lalu," kata Gabriel.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Leo Lelo, mengatakan, pihalnya telah melakukan konsultasi di Kemendagri, yakni di Dirjen Fasilitasi dan Perimbangan.

"Saat itu ada kendala bahwa, pinjaman daerah harus dibahas dengan KUA PPAS. Jadi Pak dirut jangan percaya diri dan harus ikut aturan," kata Leo.

Dia mengatakan, untuk pinjaman daerah ini tidak bisa ditahun 2020, melainkan harua di tahun 2021 agar semua prosedur bisa diikuti.

Wakil Ketua Komisi III ,Viktor Mado Watun mengatakan, jika mendengar penjelasan OJK maka pinjaman ini tidak bisa ,

"Hanya saja sudah komunikasikan dengan pemerintah, namun tidak masuk ke KUA PPAS.
Kami dukung untuk pembangunan apalagi infrastruktur untuk masyarakat, asalkan sesuai regulasi," kata Viktor.

Sekretaris Komisi III, Ferdi Mui saat itu menyampaikan bahwa soal penyesuaian KUA PPAS peenah dilakukan tahun sebelumnya seperti pembangunan Monumen Pancasila. Ketika mendengar itu, Wakil Ketua Komisi III, Leo Lelo dan Viktor Mado Watun melakukan protes bahwa hal itu tidak sama, karena saat ini adalah soal pinjaman daerah.

Suasana sempat memanas dan diredam oleh Ketua Komisi,Hugo Kalembu.

Anggota lainnya, Lili Adoe dan Siena Jimur mengatakan,mendukung apa yang disampaikan Bank NTT terutama soal program, hanya harus sesuai aturan.

"Kami dukung upaya percepatan pembangunan, tapi jangan abaikan aturan," kata Lili.

Dirut Bank NTT , Ishak Rihi saat melakukan rapat bersama Komisi III DPRD NTT memaparkan soal
Road Map dalam mendukung NTT bangkit, NTT sejahtera,termasuk rencana pinjaman daerah.

"Konsep bank mendukung pembangunan menuju NTT bangkit dan NTT sejahtera," kata Rihi.

Dikatakan, rencana peminjaman dana itu akan mendukung beberapa program pemerintah selain infrastruktur, yakni UMKM dan industri.

"Kita akan koordinasi dan penuhi apa yang disampaikan ke OJK," katanya.

Dikatakan, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah datang dan memberi dukungan agar blBank NTT bisa mengelola seluruh anggaran yang ada.

"Pada prinsipnya kami siap, jika kurang itu normatif dan kita akan benahi, termasuk sistem manajemen," ujarnya.

Dia mengakui, upaya peminjaman daerah itu sudah dikomunikasikan dengan gubernur NTT sehingga pihaknya telah membuat road map.

Kepala OJK NTT, Robert Sianipar saat itu menyampaikan soal syarat-syarat pinjaman daerah, terutama soal syarat Bank NTT dalam memberi pinjaman.

"Kita sampaikan soal Peraturan OJK 32 yang mengatur tentang Batas Makimum Pemberian Kredit (BMPK)
Ada hal yang perlu kami sampaikan dan diperhatikan soal pemberian kredit, yakni manajemen risiko serta produk dan aktivitas baru," kata Sianipar.

Dikatakan, OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, tentu semua sektor jasa keuangan itu dapat memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, namun selain sektor ekonomi maju, lembaga jasa keuangan juga harus sehat.

Saat itu Sianipar menyampaikan soal syarat pemberian kredit, dengan persentasi modal dari pihak terkait.
Dikatakan, sampai Oktober 2019 modal Bank NTT Rp 1,8 triliun.

"Sederhananya kalau orang pinjam di Bank NTT, kita lihat kalau pihak itu terkait, maka pinjamannya hanya bisa diberi maksimal 10 persen dari total modal bank, sehinggabesar pinjaman hanya Rp 180 M ," katanya.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Drs. Hugo Kalembu ,M.Si mengatakan, pihaknya mengundang Bank NTT agar menjelaskan kepada DPRD NTT khususnya Komisi III soal kebijakan pemberian kredit kepada pemda, termasuk Pemprov NTT.

"Sesuai yang kami baca di media bahwa Bank NTT akan mengucurkan dana Rp 5,6 Triliun. 

• Habis-habisan dan Gagal Saat Pilpres, Begini Cara Sandiaga Uno Balikan Modal Kampanye

• Gelandang Persib Maung Bandung Beri Pujian Pelatih Barito Putera Djanur karena Pernah Dilatih,Info

Sedangkan dari OJK kita minta penjelasan soal pembatasan pemberian kredit," kata Hugo.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)