Ewalde Taek Soroti Program Seragam Gratis Pemkot Kupang

Anggota DPRD Kota Kupang Theodora Ewalde Taek soroti program seragam gratis Pemkot Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek menyoroti program seragam gratis Pemerintah Kota Kupang. Ketua Fraksi PKB ini menilai program seragam gratis tidak menjawab standar pendidikan nasional.

Hal itu dikatakan Ewalde kepada POS-KUPANG.COM, usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Kupang, Kamis (20/11/2019).

• Sejak Dibuka, Pelamar CPNS Capai 2.000 Orang, Ini Penjelasan Sekda NTT Ben Polo Maing

Untuk diketahui program seragam gratis tersebut menyasar 58.459 siswa-siswi TK, SD dan SMP di Kota Kupang, diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore pada Rabu (19/6/2019) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Menurut Ewalde, program seragam gratis Pemkot Kupang dari sisi standar nasional pendidikan yakni tenaga kependidikan, standar kompetensi, sarana dan prasarana, tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengadakan seragam gratis.

• Perahu Nelayan dan Kapal Tongkang Diminta Waspada di Perairan Sumba, Prakiraan BMKG

"Yang harus lebih diperhatikan dan wajib yakni bagaimana pemerintah memenuhi standar pendidikan nasional, sedangkan untuk program seragam gratis itu tidak ada kewajiban pemerintah mengganggarkannya," tegas Ewalde.

Ewalde katakan, ia tidak sedang berusaha mengagalkan keinginan pemerintah, tetapi menurutnya program seragam gratis tersebut tidak subtantif. Selain itu, Ewalde katakan, ia fokus pada apa yang menjadi visi dan misi masa kepemimpinan Jefri Riwu Kore dan Herman Man, misalnya, soal peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Ditegaskan, dalam kaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia, program seragam gratis tersebut tidak memberi kontribusi apapun untuk meningkatkan sumber daya manusia.

"Kita ingin anggaran untuk program seragam gratis yang sudah dilakukan itu selayaknya diperuntukan bagi tenaga guru honorer yang gajinya berkisar 150 hingga 350 ribu," ungkapnya.

Selain itu, kata Ewalde, amanat Perdana Nomor 7 Tahun 2016, palu sudah diketuk penyelenggaraan pendidikan yang insentifnya untuk tenaga guru yang honor ditambah 500 ribu per bulan karena hal itu berkontribusi langsung dengan peningkatan sumber daya manusia.

Ia katakan, dewan meminta Dinas Pendidikan Kota Kupang untuk merasionalisasi pembiayaan seragam gratis dalam RAPBD.

Terkait sarana-prasarana di sekolah, lanjutnya, masih ada sekolah di Kota Kupang yang minim sarana dan prasarana, bahkan itu terlihat di sekolah rujukan, yakni SMP N 1 Kota Kupang.

"Kami sudah melakukan pemantauan ke sana. Sarana dan prasarana sangat minim, misalnya laboratorium, perpustakan dan komputer sangat tidak memadai," kata Ewalde.

Berhubungan dengan ketersedian komputer, kata Ewalde, Pemkot mestinya segera mengambil langkah antisipasipatif, mengingat banyak hal dilakukan berbasis IT.

"Kita harus antisipasi ini, Pemerintah harus back up sekolah dengan sarana dan prasarana terkait bukan dengan pakian seragam," tegasnya.

Ewalde mengaku dalam beberapa kunjungan kerja, ditemukan banyak SD di Kota Kupang memiliki kamar jumlah WC sangat sedikit dan memprihatinkan sementara siswa sangat banyak. Ia menyebut di SDI Liliba dan Lasiana mencapai 900 lebih orang.

Selain kamar WC, lanjutnya, masih banyak persoalan lain terkait ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di sekolah yang kurang mendapat perhatian. Ia sesalkan mengapa Pemkot Kupang tidak memberi perhatian pada hal-hal tersebut.

Yuven Tukung : Pemkot Seharusnya Tingkatkan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sekolah

Hal senada diungkap oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung. Menurutnya, Pemkot Kupang seharusnya fokus pada pemenuhan standar pendidikan nasional

Terkait program seragam gratis tersebut, Yuven katakan, argumentasi Pemkot Kupang tidak kuat, karena didasarkan pada kebutuhan, bahwa ada masyarakat yang membutuhkan seragam.

"Argumentasinya tidak kuat, perihal masyarakat miskin, masyarakat kategori tidak mampu, itu kan ada intervensi PKH, PIP dan lain-lain dan semuanya sudah terintegrasi termasuk di dalamnya pakaian seragam," kata Yuven.

Yuven jelaskan, kalau Pemkot Kupang memang mau memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, tidak masalah, soalnya yakni Pemkot tidak bisa mengurus semua hal. "Faktanya soal seragam gratis masyarakat belum melihat itu sebagai beban," tegasnya.

Lanjutnya, akan sangat lebih baik dan tepat jika Pemkot lebih memerhatikan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Menurutnya hal-hal itu bersentuhan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)