Di TTS Belum Ada Peserta BPJS Yang Minta Turun Kelas

Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Di TTS Belum Ada Peserta BPJS Yang Minta Turun Kelas
POS KUPANG/DION KOTA
kepala BPJS Kabupaten TTS, Ifon Diana Manafe 

Di TTS Belum Ada Peserta BPJS Yang Minta Turun Kelas

POS-KUPANG. COM|SOE -- Presiden RI, Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam pasal 34 disebutkan Perpres tersebut, kenaikan iuran terjadi di seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Perinciannya iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000, dari sebelumnya Rp 80.000, kelas 2 yang sebelumnya Rp 51.000 naik menjadi Rp 110.000 dan iuran kelas 3 yang sebelumnya Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Kenaikan iuran BPJS tersebut akan efektif diberlakukan pada Januari 2020 mendatang.

Di Kabupaten TTS sendiri, dampak dikeluarkannya Perpres tersebut belum berdampak apa-apa. Hingga saat ini, belum ada peserta BPJS yang meminta turun kelas sebagai dampak kenaikan iuran BPJS tersebut.

" Hingga saat ini belum ada dampak dari keluarkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019. sampai saat ini belum ada peserta BPJS yang meminta turun kelas. Mungkin karena kenaikan iuran BPJS sendiri belum diberlakukan pada tahun ini," ungkap kepala BPJS Kabupaten TTS, Ifon Diana Manafe kepada pos kupang.com, Rabu (6/11/2019) di ruang kerjanya.

Ifon mengaku, sejak dua pekan lalu pihaknya sudah menerima salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Saat ini pihaknya masih fokus melakukan sosialisasi secara internal. Ditargetkan, mulai dua pekan mendatang, BPJS Kabupaten TTS akan mulai melakukan sosialisasi kenaikan iuran BPJS kepada masyarakat umum.

"Dalam melakukan sosialisasi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 kita akan menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan pihak rumah sakit. Saat ini kita masih siapkan materi sosialisasinya. Target kita dalam bulan ini sudah mulai proses sosialisasi," jelasnya.

Untuk Kabupaten TTS sendiri lanjut Ifon, jumlah peserta BPJS sebanyak 371.682 jiwa atau 79,59 persen dari jumlah penduduk Kabupaten TTS. Terbanyak peserta BPJS di Kabupaten TTS merupakan penerima bantuan iuran (PBI) dari bantuan pemerintah.

Jumlah PBI yang dibiayai melaluI APBN sendiri terhitung per November 2019 mencapai 307. 678 jiwa. Sedangkan yang dibiayai APBD, dari 11.530 jiwa yang tercantum dalam SK Bupati TTS, baru 8.900 jiwa yang terakomodir.

Sedangkan sisanya belum terakomodir karena keterbatasan anggaran. Namun pada 2020 mendatang dipastikan seluruh PBI sesuai SK Bupati TTS akan diakomodir oleh APBD.

"Untuk TTS sendiri peserta BPJS paling banyak merupakan PBI," sebut wanita berkaca mata ini.

Ketika ditanyakan terkait prosedur turun kelas untuk peserta BPJS, Ifon mengaku caranya mudah. Peserta cukup mendatangi kantor BPJS setempat untuk menyampaikan jika ingin turun kelas.

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Persipura Jayapura vs Bhayangkara FC, Ini Linknya!

Bobby Pitoby Kembali Pimpin DPD REI Nusa Tenggara Timur

Setelah itu, peserta yang bersangkutan akan diminta untuk membuat surat pernyataan turun kelas. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved