Sumba Timur Jatah 97 Kuota CPNSD Tahun 2019, Lupe : Itu Berdasarkan Kebutuhan

Sumba Timur Jatah 97 Kuota CPNSD Tahun 2019, Lupe : Itu Berdasarkan Kebutuhan

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur mendapatkan jatah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 sebanyak 97 kuota.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Kabupaten Sumba Timur, Lu Pelindima, S.Sos, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (29/10/2019) siang.

Lupe yang biasa disapa ini menjelaskan, terkait penerimaan CPNS tahun 2019, pihak Pemkab Sumba Timur mengusulkan terkait formasi CPNS kepada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) sebanyak 108 orang sesuai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang ada.

Lupe mengatakan, jumlah itu diklasifikasikan dari sejumlah bidang keahlian dimana bidang Pendidikan sebanyak 38 orang, Kesehatan 30, dan bidang teknis lainnya sebanyak 29 orang.

Namun dari jumlah usulan sebanyak itu, kata Lupe, pihaknya pada pekan lalu dipanggil oleh KEMENPAN-RB untuk menerima jatah kuota CPNS untuk Sumna Timur. Dari yang diusulkan sebanyak 108, diberikan 97 oleh Kementerian.

"Jatah kita sebanyak 97 kuota saja, untuk tahun 2019 ini, ni untuk penerimaan CPNS untuk tahun ini, paling banyak dari jumlah kuota ini pendidikan dan kesehatan,"jelas Lupe.

Terkait dengan jatah kuato CPNS hanya 97 orang itu cukup sedikit dibandingkan dengan Kabupaten lain di NTT, sementara minat masyarakat pencari kerja terkait CPNS masih sangat tinggi, Lupe mengatakan itu sesuai kebutuhan dilihat dari analisa Jabatan (Anjab) dan analisasi beban kerja (ABK). Jumlah penerimaan sebanyak itu juga sesuai dengan jumlah ASN yang pensiun.

"Ini tergantung anggaran dan Anjab juga, karena ini dilihat dari jumlah ASN pensiun, tidak mungkin pesiun disini hanya 10 orang kita terima 20 atau 30 orang CPNS. Jadi tidak bisa kita tanya kenapa ini sedikit tapi kita sesuaikan dengan berapa jumlah yang pesiun dan juga anggaran yang ada,"jelas Lupe.

Terkait kapan mulai pendaftaran, jelas Lupe, saat ini pihaknya sedang mengirimkan ke bupati demi mendapatkan disposisi untuk dalam waktu dekat akan diumumkan.

"Tapi sebelum kita umumkan secara resmi, dari BKN Denpasar meminta tenaga admin untuk dilatih terlebih dahulu selama sepekan, setelah itu baru dapat petunjuk teknisnya dan akan diumumkan secara resmi,"tutup Lupe.

Sedangkan terkait penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kata Lupe, pada tahun 2019 ini tidak ada penerimaan. Penerimaan PPPK direncanakan pada tahun 2020.

• Rezky Aditya & Citra Kirana Dikabarkan Gelar Resepsi Pernikahan di Dua Kota, Begini Kata Sang Kakak!

• Cerita Eks Caleg Gerindra Dipecat Sehari Jelang Lantik, Pengamat: Partai Masih Proporsional Tertutup

"PPPK itu tahun depan dulu, karena itu kebijakan pusat jadi tidak ada untuk tahun ini,"pungkas Lupe. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)