TERUNGKAP! Ini Penyebab Bu Susi Tak Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Bertengkar dengan Luhut?

TERUNGKAP! Ini Penyebab Susi Pudjiastuti Tak Lagi Jadi Menteri di Kabinet Jokowi Jilid II

Editor: Bebet I Hidayat
Istimewa
TERUNGKAP! Ini Penyebab Bu Susi Tak Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Bertengkar dengan Luhut? 

POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi telah mengumumkan dan melantik menteri-menteri baru Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019).

Dari sejumlah nama-nama menteri tersebut, nama Susi Pudjiastuti tak masuk dalam susunan Kabinet Jokowi Jilik II ini.

Lantas apa penyebab Menteri Susi atau Susi Pudjiastuti tak masuk susunan kabinet Jokowi Jilid II alias Kabinet Indonesia Maju ?

Rabu, (23/10/2019) Bu Susi yang tak lain adalah Susi Pudjiastuti menjadi trending topik Twitter Indonesia seiring dengan dirilisnya nama-nama menteri di susunan Kabinet Jokowi Jilid 2.

Ya Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi Periode 2014-2015 kini digantikan nama baru yakni Edhy Prabowo.

Prabowo Resmi Jadi Menteri Pertahanan, Ini Profil Lengkap Daftar Nama Menteri Kabinet Jokowi Baru

Tak Ada Susi Pudjiastuti di Daftar 14 Wajah Lama Dipanggil Jokowi sebagai Calon Menteri Kabinet Baru

Kata fenomenal tersebut merujuk pada tindakan tegas Susi Pudjiastuti pada kapal-kapal asing yang melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia.

Tak hanya itu, Menteri nyentrik itu juga menjadi idola warganet atas prestasi lainnya selama menjabat.

Tak heran, saat nama Menteri KKP yang baru diumumkan, warganet ramai-ramai mencuitkan nama Bu Susi di Twitter.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, ada lebih dari 24 ribu cuitan dengan tagar Bu Susi.

Ada yang mengucapkan terimakasih pada pencapaian Susi Pudjiastuti selama menjabat sebagai menteri.

Ada juga yang menyampaikan keinginannya supaya Susi Pudjiastuti dimasukkan lagi ke kabinet baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Lantas apa yang membuat Susi Pudjiastuti tak dipanggil Jokowi?

Mengutip berita Tribunnews.com, (tayang 19 Oktober 2019) sebelumnya, Susi Pudjiastuti sempat berpamitan dengan sejumlah awak media pada awal September 2019.

Dalam kesempatan itu, Susi Pudjiastuti juga menyampaikan terima kasih pada staf KKP yang selama ini membantunya.

Tak hanya itu, ketika berpamitan pada anggota DPR, Susi Pudjiastuti meminta maaf karena keras kepala selama menjadi menteri.

"Walaupun saya dikenal tukang nembakin kapal, saya menjalankan amanah, bukan untuk pribadi."

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya tidak pernah berpengalaman jadi menteri sebelumnya, jadi mohon maaf," kata dia.

Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kerap menjadi sorotan karena beberapa kebijakannya dinilai kontroversial.

Dirangkum Tribunnews, berikut kebijakan kontroversial Susi Pudjiastuti, ia juga sering berbeda pendapat dengan para atasannya:

1. Menenggelamkan kapal asing illegal fishing

Awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sukses membuat publik terhenyak dengan kebijakannya menenggelamkan kapal asing.

Kebijakan tersebut ia lakukan pada kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Mengutip Kompas.com, sejak Susi menjabat hingga Juli 2019, total pemilik maskapai Susi Air ini telah menenggelamkan 516 kapal asing.

Pada 2014, stok ikan menurun menjadi 7,1 ton akibat illegal fishing dan lebih dari 10 ribu kapal asing wira-wiri di perairan Indonesia.

“Kapalnya luar biasa besar yang akhirnya menghabiskan sumber daya laut kita,” terang susi.

Setelah kebijakan tersebut diterapkan, produksi perikanan pada kuartal ketiga 2015, mencapai angka 5.363.274 ton.

Selanjutnya, produksi perikanan mengalami peningkatan lagi sebanyak 5,25 persen, menjadi 5.664.326 ton pada 2016.

ILUSTRASI: Dua kapal asing berbendera Malaysia diledakkan karena tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia
ILUSTRASI: Dua kapal asing berbendera Malaysia diledakkan karena tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia (KOMPAS.com / Gusti Nara)

2. Melarang penggunaan cantrang

Selain menenggelamkan kapal asing, Susi Pudjiastuti juga melarang penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.

Mengutip dari kominfo.go.id, cantrang merupakan alat penangkapan ikan bersifat aktif yang pengoperasiannya menyentuh dasar perairan.

Kebijakan Susi yang melarang penggunaan cantrang ini mendapat tentangan dari para nelayan.

Dilansir Kompas.com, pada Januari 2018 lalu, para nelayan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan dalam rangka memprotes kebijakan Susi Pudjiastuti itu.

Meski saat itu pemerintah menyatakan larangan penggunaan cantrang belum diterapkan, Susi menegaskan tidak akan mencabut kebijakan tersebut.

Pada 10 September 2019, Susi membeberkan alasannya melarang penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.

Ia menjelaskan cantrang yang digunakan nelayan Indonesia dan Prancis berbeda.

"Cantrang aslinya yang dulu diperkenalkan dari Perancis itu modelnya net bulat, dilepas, terus dibuka."

"Kalau di Indonesia di Pantura sana, cantrang itu sudah pakai gardan, kapalnya di atas 70 GT, panjang tambangnya paling pendek 1,8 atau 2 kilometer," terang Susi di Jakarta.

Lebih lanjut, Susi Pudjiastuti pun mengatakan penggunaan cantrang sedemikian rupa di perairan Indonesia bisa mengakibatkan hasil perikanan habis.

"Katanya tidak sampai tanah (dasar laut). Ya tidak mungkin tidak sampai tanah!"

"Pantura itu lautnya tidak ada yang lebih dari 100 meter. Kalau 2 kilometer cantrang masuk ke air, ya jelas sampai dasar," tegas Susi.

"Bukan hanya hasil laut yang hilang. Profesi pun menghilang dari sana, penjual rajungan di pinggir jalan yang pakai ember bekas cat dan baskom tidak ada lagi."

"Hilangnya spesies ikan kepiting menghilangkan satu profesi pekerjaan, kemiskinan dimulai. Nobody say anything, nobody do it," imbuhnya.

Iapun mengungkapkan jika penggunaan cantrang masih terus berlanjut, Indonesia bisa menjadi negara yang tidak kaya lagi.

"Kalau kita masih terus tidak mempedulikan keberlanjutan, jangan pikir Indonesia ini kaya. Bisa habis, Pak."

"Vietnam sudah tidak punya lagi, makanya dia harus curi di kita. Thailand juga sama," tandasnya.

3. Bertentangan dengan Luhut

Ya Susi Pudjiastuti selama ini dikenal sering berseberangan dengan 'atasannya', Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti saat Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan larangan penggunaan cantrang.

Saat itu, Luhut memprotes dan menilai kebijakan Susi Pudjiastuti tidak memberikan solusi bagi nelayan untuk menangkap ikan.

"Kita jangan hanya larang, larang, larang tapi tak ada solusi. Solusinya apa?" kata Luhut pada peluncuran Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Telkom Hub, Jakarta, Senin (8/4/2019), dilansir Kompas.com.

Luhut pun menilai kebijakan tersebut harus mengatur dan menjelaskan secara gamblang, jenis cantrang apa yang boleh dan tidak boleh digunakan nelayan.

Pasalnya, tidak semua cantrang berbahaya dan merusak ekosistem laut.

"Kalau tidak boleh pakai cantrang, cantrang apa? Nah, saya baru tahu cantrang ini ada berapa macam."

"Cantrang mana, cantrang yang ndak boleh sampai masuk ke bawah, merusak koral atau yang netnya terlalu ketat sehingga kebawa ikannya (kecil)," tutur Luhut.

"Saya selalu lihat cari solusinya. Nah cari solusinya, kata ahli-ahli saya ada beberapa tipe cantrang itu."

"Nah pertanyaan saya berikutnya cantrang mana yang bisa dimainkan tapi tidak merusak lingkungan?" imbuhnya.

Meski begitu, Susi bersikukuh tidak akan mencabut kebijakan tersebut.

4. Tak takut beda pendapat

Menanggapi pernyataan yang menyebutkan dirinya sering berseberangan dengan Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), Susi Pudjiastuti mengatakan itu adalah hal lumrah.

Dikutip dari Kompas.com, Susi Pudjiastuti menilai tidak semua apa kata atasan harus diikuti.

"Berbeda pendapat itu biasa. Jangan ikut-ikut apa kata orang, saran orang, termasuk tentunya atasan."

"Nanti kalau Anda dituntut pertanggungjawaban atas pekerjaan Anda tidak bisa (karena ikut kata atasan), bagaimana?" ucap Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Susi Pudjiastuti mengaku ia lebih memilih mengikuti prinsip yang dianggapnya benar, alih-alih mengikuti apa kata atasan.

Meskipun dianggap keras kepala, Susi tidak mempermasalahkannya.

"Ya lebih baik saya keras kepala mempertahankan prinsip dan tahu pasti bahwa itu benar, dan saya akan tanggung jawab," ujar dia.

"Jadilah saya siap disalahkan, tapi saya harus lakukan dulu. Kalau sudah benar, ya sudah," tambahnya.

Lebih lanjut, Susi Pudjiastuti mengungkapkan kebijakan yang selama ini ia ambil sudah dipikirkan secara matang dan berdasarkan hasil analisa.

"Saya bukan orang yang spontan dan just do ittanpa ada analisa."

"Sebetulnya banyak thinking, dan banyak proses bertanya dalam kepala saya, sebelum saya keluarkan sesuatu ke publik."

"So far saya tidak pernah menyesal dengan sesuatu yang sudah saya keluarkan," tegas Susi Pudjiastuti.

Banjarmasinpost.co.id/noor masrida

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved