Sidang Pembuktian Linda dan Barter Yusuf, Pokja NTT Fair Tidak Konsisten Beri Keterangan

Saksi yang dihadirkan penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara dugaan korupsi NTT Fair untuk terdakwa Linda Ludianto

Sidang Pembuktian Linda dan Barter Yusuf, Pokja NTT Fair Tidak Konsisten Beri Keterangan
POS KUPANG/RYAN NONG
Sidang lanjutan NTT Fair dengan terdakwa Linda Ludianto dan Ir Barter Yusuf di Pengadilan Tipikor Kupang pada Selasa (22/10/2019). 

Alfridus dijelaskan saat itu masuk ke Dinas PRKP untuk mengisi posisi sebagai kabag pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, saksi juga mengungkapkan, terkait pembuktian on the spot untuk memastikan perusahaan peserta lelang di Jakarta, untuk nama yang berangkat, ternyata disisipi dua nama yang tidak berurusan dengan pokja. Kedua nama tersebut adalah sekretaris dinas Ishak dan Alfridus Lamawato yang berposisi sebagai kabag pengadaan barang dan jasa.

Sehingga katanya, yang berangkat untuk pembuktian on the spot menjadi empat orang yakni dua orang dari Pokja serta dua orang lain terdiri dari sekretaris dinas dan kabag pengadaan barang dan jasa.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Linda Ludianto tampak didampingi kuasa hukumnya, Sumarso SH sedang terdakwa Ir Barter Yusuf tampak didampingi kuasa hukum Fransisco Bernando Bessi SH., MH dan Hehanny Nggebu SH.

Kepada POS-KUPANG.COM, Francisco Bernando Bessi mengatakan sejak awal telah disampaikan saksi bahwa proyek tersebut harus dimenangkan oleh PT Cipta Eka Puri. Meskipun katanya, PT Cipta Eka Puri sendiri tidak punya pengalaman mengerjakan proyek dengan nilai hingga Rp 30 miliar.

"Saksi mengungkapkan ada perintah dari atas, karena waktu sudah mepet pokoknya harus menang. Jadi kita tunggu saksi PPK dan KPA di Linda dan Hadmen," kata Fransisco.

Ia mengatakan, meskipun di luar konteks perkara, namun harus dilihat pula hubungan antara dua perusahaan yang bertarung hingga penentuan oleh Pokja. Saat itu, katanya, ada dua perusahaan yang bersaing yakni PT Cipta Eka Puri dan PT Erom.

"Ada dua PT yang sampai di akhir penentuan yakni PT Cipta Eka Puri dan PT Erom. Dan untuk NTT Fair, pokja pilih PT Eka Cipta Puri. Sedang PT Erom menang di proyek Monumen Pancasila yang juga bermasalah. Jadi apakah ada deal pada pertemuan 30 April antara ketua ULP, PPK dan Panitia?" tanyanya.

Advokat Peradi itu juga menantang jaksa harus berani menetapkan panitia sebagai tersangka. Hal ini diungkapkannya karena sejak perencanaan telah terjafi permainan besar.

Peringatan Dini BMKG Hari Ini, 23 Oktober 2019: Waspada! Gelombang Tinggi dan Angin Kencang

Peringati HORI ke 73, Kantor Keuangan RI Gelar Seminar Fiskal dan Ekonomi Regional

"Ini dari manajemen perencanaan konstruksi, jaksa harus berani menetapkan panitia sebagai tersangka karena sejak awal ada permainan besar," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved