DPRD TTS Sayangkan Langkah Pemda TTS Libatkan Jaksa Dalam Polemik Mobil DH 2 C

diambil Pemda TTS dengan melibatkan Kejari Kabupaten TTS dalam polemik mobil jabatan wakil bupati TTS berplat nomor DH 2 C.

DPRD TTS Sayangkan Langkah Pemda TTS Libatkan Jaksa Dalam Polemik Mobil DH 2 C
POS KUPANG/DION KOTA
Nampak mobil jabatan wakil bupati TTS (dipasang plat security DH 1000 CA) yang menjadi polemik panjang antara Pemda TTS dan mantan wakil bupati TTS, Obed Naitboho sedang berada di tempat parkir kantor Kejaksaan Negeri TTS 

DPRD TTS Sayangkan Langkah Pemda TTS Libatkan Jaksa Dalam Polemik Mobil DH 2 C

POS-KUPANG. COM|SOE -- DPRD TTS menyayangkan langkah yang diambil Pemda TTS dengan melibatkan Kejari Kabupaten TTS dalam polemik mobil jabatan wakil bupati TTS berplat nomor DH 2 C.

Menurut DPRD Kabupaten TTS langkah tersebut sebenarnya tidak perlu diambil, dan seharusnya Pemda TTS mengutamakan komunikasi dalam usaha menarik mobil tersebut.

Hal ini diungkapkan ketua fraksi Nasdem, Hendrik Babys dan ketua fraksi Hanura DPRD Kabupaten TTS, Marthen Tualaka kepada pos kupang.com, Senin (21/10/2019) di gedung DPRD TTS.

Hendrik Babys mengaku menyesalkan penarikan mobil DH 2 C oleh Pemda TTS dengan meminta bantuan kejari TTS, padahal mobil pengganti untuk Wakil Bupati TTS sendiri sudah ada.

Obed Naitboho (mantan wakil bupati TTS) selaku mantan pejabat negara yang saat ini menguasai mobil DH 2 C memiliki hak untuk sewa beli mobil tersebut.

Langkah Pemda TTS yang melibatkan pihak Kejari TTS disebut hanya akan merusak hubungan antara mantan wakil bupati TTS, Obed Naitboho dan Pemda TTS (Bupati Tahun).

"Seharusnya, Pemda TTS mengutamakan komunikasi bukan tarik paksa dengan meminta bantuan pihak Kejari TTS. Apa lagi saya dengar, Sabtu lalu, Bupati Tahun sudah bertemu Pak Obed dan hari ini pak Obed sudah antar mobil ke pihak Kejari.

'Jangan sampai langkah Pemda TTS ini hanya akan merusak hubungan antara mantan wakil bupati TTS dengan Pemerintah Kabupaten TTS saja. Langkah Pemda TTS tersebut hanya akan mencoreng citra Obed Naitboho sebagai mantan wakil bupati dan yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi NTT," ungkap Hendrik.

Ketua Fraksi Hanura, Marthen Tualaka tidak setuju dengan langkah yang diambil Pemda TTS tersebut.

Halaman
12
Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved