Ancaman Serius! Perpanjangan SIM dan STNK Bakal Terhambat Jika Tak Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Ini ancaman serius yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Bagi kamu yang tidak bayar iuran BPJS Kesehatan,akan kesulitan saat perpanjang SIM dan STNK

Ancaman Serius! Perpanjangan SIM dan STNK Bakal Terhambat Jika Tak Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

Ancaman Serius! Perpanjangan SIM dan STNK Bakal Terhambat Jika Tak Bayar Iuran BPJS Kesehatan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ancaman Serius! Perpanjangan SIM dan STNK bakal terhambat jika tidak bayar BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris berencana ingin memberikan sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan, yakni tidak bisa melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi ( SIM), pembuatan paspor, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "

Harapannya, bisa meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Sebab saat ini kolektibilitas iurannya hanya 53 persen," katanya di Jakarta belum lama ini.

Pemberian sanksi ini telah dibicarakan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Selanjutnya, direncanakan bakal dibuat inpres (Instruksi Presiden) melalui Menko PMK.

Hampir Sama di Indonesia, ICW Temukan 49 Potensi Penipuan di BPJS Kesehatan, Begini Modusnya

Landasannya ialah Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Berdasarkan PP tersebut, disebutkan bahwa menunggak iuran BPJS Kesehatan tidak hanya menghambat perpanjangan SIM saja, tapi juga terkait pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK).

Bagi para penunggak iuran BPJS akan diberikan sanksi secara bertahap mulai dari teguran tertulis dengan peringatan paling banyak dua kali untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja, sampai sanksi denda. 

Denda diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Besarannya ialah 0,1 persen setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda akan jadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Ganti Peserta PBI, BPJS kesehatan Tindak Lanjut SK Mensos

Selanjutnya ada sanksi layanan publik, sebagaimana tercantum pada Pasal 9 PP No 86/2013.
Yakni, sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan, SIM, sertifikat tanah, paspor, serta STNK. "Ini masih dalam proses pembahasan. BPJS menginginkan agar salah satu pengurusan SIM dan STNK adalah telah melaksanakan pembayaran BPJS," ujar Regident Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal Halim Pagarra saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (15/10/2019).  (kompas.com)

Hampir Sama di Indonesia, ICW Temukan 49 Potensi Penipuan di BPJS Kesehatan, Begini Modusnya

Halaman
1234
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved