Tipikor Polres Lembata Sudah Ekspose Masalah Dana Desa Di Tiga Desa

pihaknya memang masih harus mendatangkan tenaga ahli karena mereka belum bisa melakukan audit investigasi untuk kumpulkan dokumen

Tipikor Polres Lembata Sudah Ekspose Masalah Dana Desa Di Tiga Desa
POS KUPANG/RICARDUS WAWO
Ps Kanit Tipikor Polres Lembata, Bripka Kristoforus Sapa sedang menjelaskan kepada masyarakat soal dana desa di Polres Lembata, Selasa (7/10/2019) 

Tipikor Polres Lembata Sudah Ekspose Masalah Dana Desa di Tiga Desa Ini

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA--Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lembata saat ini sudah mengekspose tiga kasus dugaan penyalanggunaan dasa desa di tiga desa di Kabupaten Lembata yaitu, di Desa Puor B, Kolipadan dan Baopana.

Ps Kanit Tipikor Polres Lembata, Bripka Kristoforus Sapa menyebutkan di Desa Puor B, polisi sementara menyoroti masalah pembangunan Embung Desa dari dana desa tahun 2017, di Desa Kolipadan ada pengerjaan fisik dan pemberdayaan setahun anggaran 2018 dan di Desa Baopana ada pembangunan fisik gapura dan jembatan titian dari dana desa Tahun 2017/2018.

"Kita sudah ekspose ke inspektorat. Sementara tunggu hasilnya saja. Tapi harus tingkatkan ke penyelidikan karena ada pekerjaan konstruksi. Ekspose lanjutan harus didukung hasil ahli teknik," ungkapnya, Selasa (8/10/2019).

Kristoforus menambahkan pihaknya memang masih harus mendatangkan tenaga ahli karena mereka belum bisa melakukan audit investigasi untuk kumpulkan dokumen yang lengkap lagi.

Dia menjelaskan untuk masalah dana desa lainnya masih belum berbasis penyelidikan.

Lebih lanjut Kristo menyebutkan tingginya laporan indikasi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Lembata seharusnya bisa mendorong Pemda Lembata membentuk satu tim Tindakan pencegahan atau Tim Monitoring yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya.

Elemen seperti kejaksaan, kepolisian, inspektorat, LSM, media, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tenaga ahli. Sejak digulirkannya dana desa tahun 2015 oleh pemerintah pusat, bagi dia, semua pemerintah desa masih sangat membutuhkan pendampingan menyeluruh.

Kristo juga menjelaskan, selama ini banyak pihak yang datang mengadukan indikasi penyelewengan dana desa tetapi tidak didukung bukti yang valid.

Dengan demikian, jika ada tim monitoring dan melakukan monitoring secara rutin maka apabila ada laporan terkait penyelewengan dana desa, sudah ada referensi terkait hal yang diadukan.

"Yang perlu juga saya koordinasi dengan pihak DPRD Kabupaten Lembata, itu terkait dengan juknis dari kementerian. Kita juga harus dikuatkan dengan perda atau minimal perbub untuk membentuk peraturan desa terkait dengan kebutuhan dan tipologi desa. Kalau kita ikut juknis dari kementerian, apakah hasil survei dan juknis dari kementerian sesuai dengan tipologi desa di Lembata atau tidak. Sementara kalau kita tidak ikut juknis itu maka secara administrasi untuk penganggaran tidak akan dipenuhi," paparnya.

Dia mencontohkan pada tahun 2018 ada petunjuk teknis dari kementerian desa untuk pembangunan stadion mini di desa memakai dana desa, tetapi kalau semua desa membangun stadion maka masyarakat mau pakai stadion yang mana. Maksudnya, asas manfaat dari stadion di setiap desa ini untuk apa.

"Asas manfaatnya satu kecamatan satu stadion. Jadi di sini bangun komunikasi
antar desa supaya anggaran itu masuk di pos yang jelas. Kalau semua bangun stadion lalu siapa mau pakai siapa punya stadion. Ini yang dibilang belum sesuai dengan tipologi desa."

Selama Kurun Waktu Dua Tahun, TKI Asal TTU yang Meninggal Dunia di Malaysia Capai 9 Orang

RAMALAN ZODIAK Cinta Rabu 9 Oktober 2019 Leo Hari yang Membosankan, Aquarius Berdamai dengan Kekasih

Hal inilah yang menurutnya harus dikuatkan dengan peraturan daerah atau peraturan bupati.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved