Keluarga Mella Gugat Ganti Rugi Tanah Bendungan Temef Senilai 312 Miliar

Ada empat pihak yang digugat oleh penggugat yaitu, Gubernur NTT, Kementerian PUPR, Bupati TTS dan Nindya Karya.

Keluarga Mella Gugat Ganti Rugi Tanah Bendungan Temef Senilai 312 Miliar
POS KUPANG/DION KOTA
Nampak suasana sidang perdana gugatan ganti rugi atas lahan pembangunan bendungan Temef di Pengadilan Negeri Soe 

Keluarga Mella Gugat Ganti Rugi Tanah Bendungan Temef Senilai 312 Miliar

POS-KUPANG. COM| SOE -- Fransiskus Lodowik Mella menggugat ganti rugi tanah seluas 312 Ha di Desa Konbaki, Kecamatan Polen yang masuk dalam lahan pembangunan bendungan Temef. Tak tanggung-tanggung, Fransiskus Mella menggugat biaya ganti rugi lahan kepada pemerintah sebanyak 312 miliar atau per meternya dihargai dengan Rp. 100.000.

Dalam gugutannya tersebut Mella didampingi kuasa hukum dari firma ABP dan paralegal LKBH Fakultas Hukum Undana. Ada empat pihak yang digugat oleh penggugat yaitu, Gubernur NTT, Kementerian PUPR, Bupati TTS dan Nindya Karya.

Selasa (8/10/2019) pukul 09.00 WITA dijadwalkan sidang perdana gugatan ganti rugi atas lahan pembangunan bendungan Temef di Pengadilan Negeri Soe.

Namun, sidang perdana yang dipimpin Hakim ketua Wempy William James Duka ,SH.MH dan hakim anggota Putu Dima Indra, SH dan Puti Agung Putra Baharata, SH molor hingga pukul 14.30 WITA.

Sidang perdana tersebut terpaksa ditunda oleh hakim ketua James Duka karena ketidakhadiran para kuasa hukum dari pihak tergugat. Oleh sebab itu, pihak pengadilan akan melayangkan surat pemanggilan dan pemberitahuan kepada tergugat untuk menghadiri sidang selanjutnya pada Selasa,15 Oktober mendatang.

Kuasa hukum penggugat, DR. Detji Kory Elianor Nuban, SH, M.Hum kepada awak media mengatakan, pihak penggugat tidak menolak pembangunan bendungan Temef tetapi penggugat menuntut adanya ganti rugi atas lahan miliknya seluas 312 Ha tersebut.

Penggugat menyayangkan sikap pemerintah yang sejak awal proses pembangunan bendungan Temef tidak memiliki etikat baik untuk meminta "permisi" kepada penggugat selaku pemilik lahan.

Sehingga pihak penggugat mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan gugatan ganti rugi lahan bendungan Temef pada 20 September lalu.

"Sejak awal dari masih pendataan hingga sosialisasi Pemerintah tidak pernah meminta "permisi" kepada penggugat sebagai pemilik lahan lokasi bendungan Temef. Padahal, pemerintah tahu siapa pemilik lahan tersebut," ungkap Kory.

Ditegaskannya, penggugat sama sekali tidak menolak adanya pembangunan bendungan Temef. Namun penggugat menuntut ganti rugi atas lahan miliknya tersebut.

"Silakan lanjutkan pembangunan bendungan Temef, karena penggugat tidak menolaknya. Yang penggugat tuntut adalah ganti rugi lahan miliknya," tegas Kori.
Ketika disinggung terkait bukti yang diajukan penggugat dalam perkara tersebut, Kory enggan membebarkannya kepada awak media. Ia beralasan hal tersebut akan terungkap dalam persidangan mendatang. Ia hanya menyebut jika bukti yang diajukan lebih dari 10 item.

Informasi yang dihimpun pos Kupang menyebutkan salah satu bukti yang akan diajukan oleh penggugat adalah peta Belanda yang disahkan di Cipanas 27 Desember 1934 atas nama Neno Mella, raja ketiga mollo, fektor bijeli pertama.

Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun Kabar Duka Istri Kiai Besar NU Meninggal Dunia, Jadi Ingat Gus Miek

Bupati Sikka Luncurkan 20 Ribu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

"Kalau soal bukti belum bisa kami beberkan saat ini, nanti di persidangan mendatang akan terungkap. Yang pasti bukti yang akan kami sampaikan banyak," pungkasnya. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved