Belum Tetapkan Anggaran Pilkada 2020 - Manggarai dan Mabar Bisa Dipanggil Kemendagri

Belum tetapkan anggaran Pilkada 2020 - Manggarai dan Manggarai Barat bisa dipanggil Kemendagri

Belum Tetapkan Anggaran Pilkada 2020 - Manggarai dan Mabar Bisa Dipanggil Kemendagri
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu 

Belum tetapkan anggaran Pilkada 2020 - Manggarai dan Manggarai Barat bisa dipanggil Kemendagri 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat bersama KPU masing-masing bisa dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena belum membahas anggaran dan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Minggu (6/10/2019). Menurut Thomas, pada tahun 2020 ada sembilan kabupaten di NTT yang akan menggelar pilkada serentak. Sembilan kabupaten itu, yakni Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat.

Sinergitas, Jenderal Polisi Beri Kejutan Pada Jenderal TNI saat HUT TNI Ke-74

Dari sembilan kabupaten itu, baru ada enam kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, yakni Sabu Raijua, TTU, Malaka, Sumba Timur, Belu dan Kabupaten Ngada.

"Sedangkan, ada dua kabupaten yang belum selesai bahas anggaran , yakni Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Jika sampai tanggal 7 Oktober 2019 ini belum juga selesai bahas, maka akan diundang ke Kemendagri untuk bahas," kata Thomas.

Tujuan Kemendagri mengundang pemerintah yang belum menuntaskan penetapan anggaran, Thomas mengatakan, tujuannya untuk menyampaikan permasalahan sehingga belum tuntasnya pembahasan anggaran dan penandatanganan NPHD.

Menteri BUMN Resmikan Lima PLTS Komunal di NTT di Labuan Bajo, Simak Penjelasannya

"Jika sampai besok, Senin(7/10/2019, dua kabupaten ini belum tanda tangan NPHD, maka akan diundang Kemendagri untuk menyampaikan masalah yang dihadapi," katanya.

Sedangkan untuk Kabupaten Sumba Barat , saat ini telah membahas Rancangan Kegiatan Belanja dan menunggu penandatanganan NPHD dengan pemda.

Dikatakan, KPU Provinsi NTT sebenarnya sangat berharap agar semua pembahasan dan penandatanganan sesuai jadwal dan komitmen yang dibangun bersama pemda Provinsi NTT 27 September 2019.

" Dan jika belum juga tuntas apalagi harus difasilitasi kemendagri tentunya tidak kita harapkan. Karena bagaimanapun pilkada merupakan kegiatan prioritas pemerintah yang wajib dilaksanakan tahun 2020," ujarnya.

Dikatakan, penanggungjawab pilkada termasuk biaya adalah Pemda kabupaten. "KPU akan siap melaksanakan tahapan jika didukung dengan dana yang memadai, dicairkan tepat waktu sehingga suksesi kepemimpinan kabupaten berjalan dengan pasti sesuai jadwal," ujar Thomas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved