Soal Kinerja DPR 2014-2019, Lucius Karus Bilang Terburuk Sejak Reformasi, Fahri Hamzah Luar Biasa

Soal Kinerja DPR 2014-2019, Lucius Karus bilang terburuk sejak reformasi, Fahri Hamzah bilang Luar Biasa

 POS-KUPANG.COM | JAKARTA -  Soal Kinerja DPR 2014-2019, Lucius Karus bilang terburuk sejak reformasi, Fahri Hamzah bilang Luar Biasa.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) Lucius Karus menyebut, kinerja DPR periode 2014-2019 adalah yang terburuk sejak era reformasi.

Pasalnya, banyak Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas yang tidak bisa direalisasikan. Setiap tahunnya selama kurun waktu 2014-2019, DPR tak bisa mengesahkan lebih dari sepuluh Rancangan Undang-undang.

• BREAKING NEWS: Aliansi SADAR Sumba Gelar Demo Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan RUU KPK

"Capaiannya per tahun juga untuk (DPR) periode lima tahun ini paling buruk," kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019).

Lucius merinci, pada 2015, RUU yang disahkan DPR hanya berjumlah tiga. Padahal, targetnya mencapai 40 RUU. Selama 2016, ada sepuluh RUU yang disahkan dari target 50 RUU.

Pada 2017, dari target 52 RUU, yang berhasil disahkan hanya tiga. Berlanjut 2018, dari target 50 RUU, hanya lima yang disahkan.

• Frans Lebu Raya Calonkan Diri Jadi Anggota Komite Eksekutif PSSI

Sedangkan 2019, sebanyak sepuluh disahkan, dari target 55 RUU. "Jadi rekor belum ada lewati sepuluh ya," ujar Lucius.

"Hanya sepuluh saja mereka. Akumulasi jumlah UU yang sangat sedikit dibanding DPR periode lalu-lalu," sambung dia.

 Fahri Hamzah: Luar Biasa

DPR RI periode 2014-2019 telah menggelar sidang paripurna terakhirnya pada, Senin, (30/92019).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa kinerja DPR periode saat ini sangat luar biasa.

Kinerja DPR hanya diwarnai sejumlah kesalahpahamam dalam penyusunan rancangan undang-undang, salah satunya RKUHP.

• Fadli Zon Ungkap Siapa Tunggangi Demo Mahasiswa, Singgung Penurunan Presiden Jokowi

"Ya temen temen sekalian kalau saya boleh mengatakan alhamdulillah DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (30/9/2019).

DPR juga menurut Fahri telah memenuhi keinginan presiden untuk menunda pengesahan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial.

Fahri berharap DPR periode mendatang bersama pemerintah gencar mensosialisasikan RUU yang belum sempat disahkan.

• Keponakan Prabowo Hingg Fahri Hamzah Segera Tinggalkan DPR RI, Gagal Lolos & Tak Mencalonkan Diri

"Mangkanya ini jadi tugas pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan menjawab sebenarnya bahwa RUU itu engga ada masalah," katanya.

Presiden menurut Fahri harus berani dan tegas mensosialisasikan RKUHP. Presiden harus menjelaskan bahwa bila ingin Indonesia tentram maka RKUHP harus disahkan.

"Saya kira ini tugas pak Jokowi ya di awal periode ya untuk mensosialisasikan bahwa kalau mau tenang dan tentram, kalau mau hukum pasti dan kalau ada keadilan, maka segeralah UU belanda (KUHP) diganti dengan UU yang kita buat sendiri (RKUHP). Saya kira kalau ada yang menentang dan masih ingin memamaki UU belanda keterlaluan, tapi okelah sudah kita tunda, tapi nanti pemerintahlah yang sosialisasikan dan ini usulan pemerintah," pungkasnya.(*)

Perdebatan Sengit RUU KPK, Fahri Hamzah Disemprot Presiden ITB dan Ketua BEM UGM di Mata Najwa
 
Ngotot RUU KPK Yang Terbaik, Fahri Hamzah Disemprot Presiden ITB dan Ketua BEM UGM di Mata Najwa

Perdebatan sengit  terjadi antara Fahri Hamzah  dengan Presiden ITB dan Ketua BEM UGM di Mata Najwa. Gara-gara Fahri Hamzah ngotot RUU KPK yang sedang dibahas di DPR merupakan yang terbaik.

Royyan A Dzakiy, Presiden Kelompok Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB), menyindir Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang yakin bahwa revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantas Korupsi adalah langkah yang terbaik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber dalam program 'Mata Najwa', yang diunggah channel YouTube Najwa Shihab, Rabu (25/9/2019).

Mulanya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Atiatul Muqtadir mengatakan bahwa wajar jika ada kritik kepada pemerintah terkait korupsi yang tak kunjung reda.

Hal ini karena janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji pada tahun 2014 untuk membersihkannya.

"Gini lho Bung, katanya presidensialisme, presiden kita sudah berjanji kok ingin memperkuat KPK, ya harusnya itu yang kita tagih, janji presiden itu 2014," ujar Fatur.

"Maka ketika ada peraturan yang melemahkan, Bung Fahri wajar dong kita tagih janjinya. Ayo dong berani perkuat KPK sesuai janjinya, begitu Bung Fahri," ujar Fatur.

Fahri Hamzah lantas memprotes jika RUU KPK dianggap sebagai upaya melemahkan KPK.

Diyakinkannya KPK akan lebih kuat karena bisa berkolaborasi dengan lembaga besar lain, termasuk Dewan Pengawas di DPR RI.

"Ini persepsi yang tidak boleh dianggap mutlak, saya menganggap revisi ini membuat KPK ini diperkuat," ungkap Fahri Hamzah.

"Kenapa? Presiden meletakkan pertanggungjawaban untuk melakukan atau untuk memilih dewan pengawas dari pada KPK, sehingga KPK itu dalam bekerja, dia berkoordinasi dengan lembaga negara yang besar."

"Sehingga orkestra pemberantasan korupsi dipimpin oleh presiden, sebab menurut saya yang punya tenaga untuk memberantas korupsi di negeri ini, adalah presiden yang dipilih dengan ongkos Rp 25 triliun," ujar Fahri Hamzah yang lantas dipotong Fatur.

"Dan kita kasih alat pemberantas yang bernama KPK," kata Fatur menyeletuk.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati lantas tak menyetujui ucapan Fahri Hamzah.

"Ada manipulasi pandangan dari Bung Fahri, memang tidak hanya cukup KPK, tapi ada DPR, pengawas pemerintahan. Ke mana saja pengawasan yang dilakukan DPR?," kritik Asfina.

"Pengawasaanya menyimpulkan, KPK harus direvisi undang-undangnya," jawab Fahri Hamzah cepat.

"Lho bukan," sanggah Asfina.

"Gimana? Anda nanya saya kemana pengawasan sekarang saya bilang pengawasan dan Anda bilang harus diubah. Terima dong," jawab Fahri Hamzah kesal.

Royyan A Dzakiy, Presiden Kelompok Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB), yang mendengar hal itu lantas menyeletuk jika DPR telah beralih nama.

Disebutnya, DPR bukan perwakilan rakyat melainkan perwakilan Fahri Hamzah.

"Saya menyimpulkan, bahwa menurut Bang Fahri itu adalah cara terbaik memperkuat KPK, jangan-jangan DPR ini Dewan Perwakilan Fahri Hamzah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia," celetuk Royyan membuat tertawa menggema di studio Mata Najwa.

"Kalau itu bolehlah, enggak apa-apa," kata Fahri Hamzah tersenyum menunduk. (Kompas.com/ Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Formappi Sebut DPR Periode 2014-2019 Terburuk Sejak Reformasi", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/16275431/formappi-sebut-dpr-periode-2014-2019-terburuk-sejak-reformasi