Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB, Perdana Menteri Australia Tolak Tanggapi Kerusuhan di Papua

Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB, Perdana Menteri Australia pun Tolak Tanggapi Kerusuhan di Papua 

POS KUPANG.COM -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison enggan berkomentar soal kerusuhan di Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dimintai tanggapan soal kerusuhan terbaru di Papua saat konferensi pers di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB , Jumat (27/9/2019) kemarin.

PM Morrison enggan berkomentar.

Dia justru mengalihkan pertanyaan wartawan itu ke Menlu Payne.

Payne meminta semua pihak untuk "menahan diri" agar tidak menambah panas situasi.

"Kami tentu saja sangat prihatin dengan laporan mengenai kekerasa di Papua dan Papua Barat," ucap Menlu Payne seperti dikutip dari Radio ABC Australia.

"Hal ini merupakan permasalahan yang terus dipantau oleh perwakilan kami di Jakarta bersama pihak berwenang di sana," katanya.

"Kami meminta kedua pihak yang terlibat untuk menahan diri," tambahnya.

Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB

Sementara itu Benny Wenda, pemimpin sayap politik Gerakan Papua Merdeka ULMWP, mengaku akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pekan ini di New York.

• Jenderal Polisi asal NTT Kapolda Papua Diganti, Ini Jabatan Baru Irjen Rudolf A Rodja di Mabes Polri

• Fahri Hamzah Ditawari Jadi Dubes oleh Jokowi Ini Cerita Sahabat Fadly Zon yang Akan Tinggalkan DPR

• Dosen di Kupang Gerebek Suami Berzina Dengan SPG Cantik, Lapor Polisi Hingga Masuk Rumah Sakit

• Gadis ABG Sudah Disetubuhi 3 Kali Oleh Pria 19 Tahun, Naluri Sang Ibu Ungkap Perlakuan Pacar Korban

Dia sibuk melobi agar komisioner HAM PBB dapat berkunjung ke Papua.

Namun Benny Wenda ternyata ditolak masuk markas PBB.

Benny Wenda awalnya berupaya masuk ke ruang sidang, ketika sidang Majelis Umum PBB yang diikuti perwakilan ratusan negara seluruh dunia sedang berlangsung.

Benny Wenda yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua tidak di ijinkan masuk ke ruang sidang karena PBB saat ini memiliki peraturan baru.

“Kini PBB punya aturan baru, hanya warga negara resmi dari negara peserta yang bisa masuk dan hadir dalam Sidang Umum PBB,” kata Delegasi RI asal Papua, Nick Messet, melalui pesan WA kepada Tribunnews.com, Jumat (27/9/2019) malam.