Sejumlah Proyek Gagal Tender, DPRD TTU Sesalkan Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dari Partai Hanura, Yasintus Lape Naif mengatakan banyaknya proyek disejumlah OPD yang gagal ditenderkan menunjukan mundur kinerja pemerintah daerah.

Apalagi, beberapa proyek yang gagal ditenderkan tersebut adalah proyek yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga hal sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

Menurut Yasintus, rakyat sudah memberi anggaran melalui DPR, namun proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Sementara disatu sisi di TTU masih membutuhkan serana dan praserana penunjang.

• Soal Pulau Komodo - Viktor Laiskodat : Kalau Presiden Bilang Stop, Saya Stop

• 6 Petinju NTT Mendulang Emas di Pra PON XXX tahun 2019 di Ternate Maluku Utara, Ini Nama Petinju

"Dan ini yang lebih banyak proyek gagal tebder itu di dinas kesehatan yang bersentuhan dengan langsung masyarakat. Karena itu kita sangat sesalkan," kata Yasintus kepada Pos Kupang melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (27/9/2019).

Yasintus menyatakan, gagalnya tender sejumlah proyek disebabkan karena proses pelelangan dilakukan dipenghujung tahun sehingga tidak ada peluang lagi untuk dilakukan pelelangan ulang, sebab deadline waktu sudah tidak dapat memungkinkan lagi.

• Gempa 6,8 SR Guncang Ambon, 20 Orang Meninggal Dunia, Ini Daftar Nama Para Korban

"Maka itu yang sangat kita sesalkan. Kenapa dari awal pemerintah tidak mau melakukan pelelangan, sekarang pemerintah baru secara jujur mengatakan ini tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai argumen," tegasnya.

Yasintus mengatakan, jika pemerintah melakukan pelelangan dari awal tahun, maka sejumlah proyek yang bersumber dari DAK pasti dapat dilelang ulang apabila secara teknis ada persyaratan yang belum dipenuhi penyedia.

"Nah kalau sudah begini, maka beberapa proyek dari DAK sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena memang sudah tidak mungkin akan dilanjutkan tahun depan, karena dananya tidak dapat ditransfer lagi," terangnya.

Hal yang sama, ungkap Yasintus, juga berlaku bagi sejumlah proyek yang bersumber dari DAU. Proyek dari DAU bisa dimungkinkan akan dianggarkan pada tahun berikutnya, namun apakah menjamin bahwa dewan akan menyetujui proyek yang gagal tender tersebut dianggarkan tahun 2020.

"Karena pasti kita akan mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah. Dan kinerja pemerintah daerah pasti diukur dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dianggarkan namun gagal dilaksanakan," tegasnya.

Yasintus meminta kepada pemerintah daerah supaya bisa menempatkan personil yang dinilai mampu untuk dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan disetiap OPD yang ada.

"Jangan sampai pemerintah menempatkan personil disetiap OPD hanya karena faktor kedekatan kekeluargaan saja, tapi sebetulnya orang tersebut tidak memiliki kemampuan apa-apa," tegasnya.

Oleh karena itu, tambah Yasintus, dirinya berharap kepada Bupati TTU supaya dapat menempatkan para personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. (mm)