22 Desa di Kabupaten TTU Sudah Terpasang Jaringan Internet Desa

namun tergantung kebutuhan dari pemerintah desa dalam upaya untuk membuka akses informasi dan komunikasi di desanya.

22 Desa di Kabupaten TTU Sudah Terpasang Jaringan Internet Desa
POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten TTU, Kristoforus Ukat. 

22 Desa di TTU Sudah Terpasang Jaringan Internet Desa

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Jumlah desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang sudah terpasang jaringan internet desa mencapai 22 desa. Dari jumlah desa sebanyak itu, sekitar 19 desa yang sudah mengaktifkan internet.

Sedangkan untuk tiga desa lainnya belum dapat mengaktifkan internet. Hal itu karena sangat tergantung proses penandatanganan kontrak antara pemerintah desa dengan PT Telkom.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten TTU, Kristoforus Ukat kepada Pos Kupang saat ditemui di Lapangan Oemanu, Selasa (17/9/2019).

Kristoforus mengatakan, pengaktifan internet desa tersebut tergantung dari penandatanganan kontrak antara pemerintah desa dengan PT Telkom. Jika tanda tangan kontrak antara kedua belah pihak sudah dilkaukam maka internet dapat diaktifkan.

"Posisi hari ini sudah 22 desa yang terpasang jaringan internet. Dari 22 desa itu, 19 desa internet sudah aktif. Jadi untuk aktif internet itu tergantung tanda tangan kontrak antara pemdes dengan pihak PT Telkom," ungkapnya.

Diungkapkan Kristoforus, untuk tahun 2019, tidak ada target khusus untuk pemasangan internet desa. Hal itu tergantung dari kesiapan alokaso anggaran dari pemerintah ditingkat desa.

"Jadi kalau tergantung dari perencanaan APBDes. Kalau yang sudah terpasang ini mereka sudah merencanakan dalam APBDes. Kalau yang belum, nanti sesuaikan dengan APBDes tahun 2020," ujarnya.

Dijelaskannya, pemerintah desa dalam memasang jaringan internet desa tergantung dari perencanaan anggaran ditingkat desa sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat.

"Jadi tidak ada tiba-tiba kepala desa langsung memasang jaringan internet desa tanpa perencanaan anggaran terlebih dahulu. Jadi harus masuk dalam APBDes," jelasnya.

Kristoforus menjelaskan, pemasangan jaringan internet desa tidak dipaksa kepada pemerintah desa, namun tergantung kebutuhan dari pemerintah desa dalam upaya untuk membuka akses informasi dan komunikasi di desanya.

KMK St Thomas Aquinas FKM Undana Kunjungi Panti Asuhan Roslin, Ini yang Dilakukan

Kenakan Blazer Biru, Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin Tiba di Kupang

Dipegang Jangan Apalagi Dimakan, 5 Tanaman Mematikan Sedunia, No 2 Ada Di Indonesia

"Kalau pemerintah desa menganggap bahwa sudah saatnya di desa ada internet, maka silahkan bersama masyarakat anggarkan dalam APBDes, sehingga nanti tidak ada masalah dikemudian hari," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved