Hingga Saat Ini DPD RI Terima Konsultasi Produk Hukum dari 22 Pemda

DPD RI telah menerima konsultasi dan pengaduan produk hukum dari 22 pemerintah daerah di Indonesia.

Hingga Saat Ini DPD RI Terima Konsultasi Produk Hukum dari 22 Pemda
ILUSTRASI
Ranperda

Hingga Saat Ini DPD RI Terima Konsultasi Produk Hukum dari 22 Pemda

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Sejak Agustus 2018 hingga saat ini, DPD RI telah menerima konsultasi dan pengaduan produk hukum dari 22 pemerintah daerah di Indonesia. Konsultasi itu kebanyakan soal pembentukan peraturan daerah (perda).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI,Drs. H. Bahar Ngitung,MBA saat tampil sebagai keynote speech pada acara Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dalam rangka mengurangi perda bermasalah.

FGD ini berlangsung di Gedung DPD RI Provinsi NTT, Kamis (5/9/2019).

Menurut Bahar, DPD RI juga diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan ranperda dan perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XIV/2016, tidak dikenal lagi adanya executive review.

"Selanjutnya pemerintah melalui Kemendagri tidak dapat lagi membatalkan Ranperda dan Perda. Putusan Mahkamah ini menegaskan untuk menilai benar atau tidaknya suatu peraturan menjadi domain dari lembaga yudikatif (judicial review).

"Untuk itulah kewenangan DPD dalam pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda harus dikonstruksikan lebih dinamis bukan sekedar memberikan penilaian salah dan benar terhadap perda dan ranperda," kata Bahar.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut , maka sejak Agustus 2018 sampai saat ini telah menerima konsultasi dari 22 pemerintah daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Tentunya dalam penyampaian permasalahan produk hukum daerah saat konsultasi tersebut, yang dibicarakan adalah pembentukan perda sebagai sistem formal hukum," katanya.

Konsep tersebut,lanjutnya tentunya merupakan implementasi atas mekanisme pembentukperda, syarat pembentukan perda, tehnik pembentukan dan prosedur perda.

Dikatakan, pemantauan DPD dapat dibagi menjadi dua tahapan, yakni yang pertama, pemantauan ranperda dan perda yang dilakukan oleh Anggota DPD pada saat masa reses.

"Hasil dari pemantauan ini nantinya akan dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD, dan diterima oleh PULD untuk ditindaklanjuti," katanya.

Sedangkan yang kedua, yakni aspirasi dari stakeholders daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang
masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

"Aspirasi ini langsung disampaikan stakeholders daerah (DPRD, Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat) kepada PULD. Sebagai tindak lanjut pemantauan yang  dilakukan oleh Anggota selanjutnya PULD
melakukan evaluasi Ranperda dan Perda dengan melakukan penelaahan, analisis, dan
pengkajian terhadap hasil temuan hasil pemantauan Ranperda dan Perda," ujarnya.

Anggota PULD DPD RI yang juga sebagai tuan rumah, Andre Garu,S.E,M.Si mengatakan, DPD RI telah diberikan wewenang dan tugas baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda.

Eks Persib Bandung Bojan Malisic jadi Incaran Badak Lampung FC, Bursa Transfer Bergetar

Ketua Sementara DPRD TTS Kecam Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur

"Dalam menghadapi wewenang dan tugas tersebut, tentunya DPD sangat berhati-hati dalam menafsirkan kewenangan baru tersebut, jangan sampai kewenangan baru tersebut tumpang tindih
dengan yang dilakukan Kemendagri dan Kemenkum dan HAM, maupun DPRD provinsi,kabupaten dan kota," kata Andre.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved