DPRD Ende Ajak Warga Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan secara sepihak menaikan iuran BPJS Kesehatan sementara pelayanan mereka kepada masyarakat belum maksimal.

DPRD Ende Ajak Warga Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
POS KUPANG/ROMOALDUS PIUS
DPRD Kabupaten Ende Melakukan Dengar Pendapat Dengan BPJS Kesehatan. 

DPRD Ende Ajak Warga Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

POS-KUPANG.COM|ENDE--Anggota DPRD Kabupaten Ende, Hajrul Hastuti mengajak masyarakat Kabupaten Ende khususnya kaum perempuan untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena apabila terjadi kenaikan maka hal itu akan semakin memberatkan masyarakat utamanya kaum perempuan.

Hal tersebut dikatakan Hajrul Hastuti pada saat melakukan acara dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan Cabang Ende, Rabu siang (4/9/2019) di ruang Komisi DPRD Kabupaten Ende.

Hajrul Hastuti mengatakan bahwa saat ini iuran BPJS Kesehatan dirasa sudah memberatkan masyarakat utamnya masyarakat kelas menengah kebawah dan kondisi demikian akan semakin diperparah apabila benar-benar terjadi kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu sebagai anggota DPRD perempuan dirinya mengajak semua masyarakat Kabupaten Ende utamnya perempuan untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu dinilai memberatkan masyarakat.

“Dengan kondisi yang ada sudah dirasa memberatkan apalagi kalau dilakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,”kata Hajrul Hastuti.

Menurut Hajrul Hastuti dampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang paling dirasakan adalah perempuan karena memang perempuan yang berurusan langsung dengan pengurusan BPJS Kesehatan seperti hamil dan atau melahirkan.

Jadi menurutnya wajarlah kalau perempuan di Kabupaten Ende bersatu untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hajrul Hastuti mengatakan bahwa selama ini pelayanan BPJS Kesehatan belum terlalu maksimal kepada masyarakat yang ditandai dengan banyaknya keluhan soal prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.

Tentu amatlah naif kalau BPJS Kesehatan secara sepihak menaikan iuran BPJS Kesehatan sementara pelayanan mereka kepada masyarakat belum maksimal.

Anggota DPRD lainnya, Vian Moa Mesi meminta kepada BPJS Kesehatan agar memotong birokrasi pelayanan kepada masyarakat dalam arti tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak kasus dan keluhan dari pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak maksimal seperti di rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya bahkan sejumlah kasus juga dialami oleh anggota DPRD Kabupaten Ende. Anggota DPRD saja mengalami kesulitan ketika berurusan dengan BPJS Kesehatan apalagi masyarakat umum”kata Vian Moa Mesi.

Vian mengatakan bahwa semestinya iuran yang dibayarkan oleh masyarakat berbanding lurus dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat namun yang terjadi adalah dimana-mana terjadi keluhan soal pelayanan BPJS Kesehatan.

Dibentuk Forum Musrenbang Anak dan Remaja Desa Mata Air

Pemda Belu Sudah Alokasikan Anggaran Awal Pilkada

Digosipkan Jadi Kekasih Luna Maya Ternyata Ini Sosok R yang Bikin Publik Heboh Artis atau Pengusaha?

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved