Fadli Zon Kritik Presiden Joko Widodo Soal Pendekatan terhadap Papua: 'Ada yang Salah', Buktinya?

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Kritik Presinden Joko Widodo Soal Pendekatan terhadap Papua: 'Ada yang Salah', Buktinya?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, ada yang salah dengan strategi pendekatan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua.

Buktinya, meskipun Jokowi sudah melakukan pembangunan besar-besaran di sana, rakyat Papua masih tidak puas.

Pernyataan Fadli Zon ini merespons kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua beberapa waktu belakangan.

"Ada yang salah dong dari strategi pendekatan kita terhadap Papua. Jadi ada pembangunan di sana, pembangunan infrastruktur, bahkan presiden pakai (motor) trail di sana, tetapi kok rakyat Papua enggak mau dengarkan presiden? Berarti ada yang salah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Supaya Kerusuhan Papua tidak berlarut-larut, Fadli Zon meminta Jokowi segera mendatangi Papua.

Si Fadli Zon bahkan menyarankan Jokowi untuk berkantor sementara di Papua, supaya tensi kerusuhan mereda.

"Saya minta Pak Jokowi segeralah datang ke sana, berkantor juga di sana," kata dia. 

Fadli Zon  mendengar kabar bahwa Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal berkantor selama sepekan di Papua.

Menurut dia, gestur semacam itu sangat baik untuk menyikapi kondisi Papua saat ini. "Kalau bisa Presiden," kata Fadli Zon.

Pemerintah terus berupaya menstabilkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Upaya itu dilakukan setelah tensi di Bumi Cenderawasih sempat memanas setelah insiden rasisme serta diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Kerusuhan terjadi di sejumlah kota, antara lain Manokwari, Fakfak, Sorong, Timika, dan Jayapura. 

Gubernur Papua Curigai Kelompok Separatis

Gubernur Papua Lukas Enembe menyesalkan aksi protes tindak rasisme di Kota Jayapura pada 29 Agustus berakhir dengan aksi anarkistis.

Ia memandang aksi tersebut tidak lagi dimotori pihak yang sana dengan aksi sebelumnya pada 19 Agustus yang berlangsung tertib dan aman.

"Kelompok (separatis) ini kan masih ada, yang pegang senjata di hutan dan yang minta Papua merdeka di sini, mereka ini memboncengi demo kemarin itu," ujarnya di Jayapura, Selasa (3/09/2019).

Karenanya, Lukas Enembe menegaskan untuk mengembalikan situasi damai di Papua, tidak perlu lagi aksi turun ke jalan.

Terlebih aspirasi yang disampaikan para pendemo pada 19 Agustus sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Anarkis begini tidak bisa. Tidak ada lagi yang demo-demo. Aspirasi sudah pemerintah tangani, tidak ada lagi demo-demo," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pada 29 Agustus 2019, massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.

Selain itu, massa membakar kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan perusakan.

• Intip Ramalan Zodiak Keuangan Rabu 4 September 2019 Aquarius & Sagitarius Keuntungan Pisces Tekanan

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.

Kini Polda Papua telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka kerusuhan tersebut.

Ada IP Address Negara Eropa yang Sebar Hoaks soal Papua

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan ada IP Address dari salah satu negara Eropa yang menyebar hoaks soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Namun ia enggan menyebutkan nama negaranya.

"Banyakan dari (IP Address) dalam negeri. Tapi banyak ada 20 dari (IP Address luar negeri). Saya katakan bukan dari warga negara tersebut tapi dari negara tersebut mentionnya kan bisa ditracking. Dari salah satu negara di Eropa," ujar Rudiantara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia menambahkan, hoaks dari IP Address dalam negeri biasanya berupa pesan yang disebar melalui layanan pesan singkat (SMS). Sedangkan hoaks disebar melalui IP Address luar negeri biasanya disebar melalui media sosial Twitter.

Hingga kemarin, Kemenkominfo menemukan 555.000 URL yang digunakan untuk menyebar hoaks soal Papua. Temuan itu telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Rudiantara mengatakan, hoaks yang paling sulit ditangani ialah yang berisi adu domba dan hasutan. Hoaks tersebut dengan cepat bisa memunculkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Kalau disinformasi bisa kita counter bahwa ini tak benar. Tapi yang lebih bahaya adalah yang hasut dan adu domba," ujar Rudiantara.

Karena masih tingginya penyebaran hoaks di Papua dan Papua Barat, pemerintah juga masih membatasi akses internet di dua provinsi paling timur tersebut.

Saat ini ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dan 13 kabupaten di Papua Barat yang akses internetnya masih dibatasi.

"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Rudiantara di Padang, Senin (2/9/2019).

Menurutnya pemulihan akses internet akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi terkini di Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengatakan sudah ada tim yang akan menilai situsi papua terkini. Jika kondusif, akses internet dipulihkan per daerah.

"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahasa skenario pemulihan itu," ujarnya.