BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Migran Indonesia Legal dan Ilegal

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen terus memberikan perhatian terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI)

BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Migran Indonesia Legal dan Ilegal
POS KUPANG/LAUS MARKUS GOTI.
Suasana FGD Monitoring Hasil Sosialisasi Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di kantong-kantong pekerja migran Indonesia di Hotel Aston Kupang, Selasa (3/9/2019). 

BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Migran Indonesia Legal dan Ilegal

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen terus memberikan perhatian terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau pekerja yang bekerja di luar negeri.

Hingga saat ini terdapat sekitar 499.320 pekerja imigran Indonesia telah mendapat jaminan perlindungan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 499.320 PMI tersebut 100 PMI per Agustus 2019 berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak hanya itu BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya melindungi para PMI ilegal asalkan PMI ilegal minimal memiliki paspor dan E KTP.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah mendirikan kanal-kanal di 15 negara yang tujuan PMI untuk mendukung program perlindungan kepada PMI.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas hasil sosialisasi perluasan kepesertaan dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di kantong-kantong PMI, di Hotel Aston, Kota Kupang, Selasa (3/9/2019).

FGD tersebut menghadirkan pihak Disnakertrans Provinsi NTT, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi mahasiswa, organisasi buruh, media dan penggiat anti human traficking.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Eko Darmanto menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, sejak 1 Agustus 2017 BPJS Ketenagakerjaan telah diberi kewenangan untuk melayani jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI.

Menurutnya BPJS Ketenagakerjaan menyediakan pelayanan jaminan sosial yang bersifat wajib bagi TKI dalam bentuk Program Jaminan Kematian (JKM) dan Kecelakaan Kerja (JKK) mencakup 7 (tujuh) resiko, namun kemudian diperluas mencakup 13 resiko seperti yang telah dilayani oleh tiga konsorsium.

Ia mengatakan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan maka membutuhkan kesiapan dalam perluasan kepesertaan dan sistem pelayanan terpadu baik dalam hal penyediaan pusat-pusat layanan yang memadai khususnya di daerah kantong-kantong PMI dan juga negara tujuan PMI.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Rekson Silaban, diakhir FGD tersebut menegaskan FGD tersebut hendak menggali persoalan dan fakta di lapangan dan selanjutnya dicarikan solusi agar jangkauan kepesertaan PMI dalam BPJS Ketenagakerjaan semakin luas.

Menurutnya, ada dua faktor yang mendorong mengapa seseorang mau menjadi PMI, yakni faktor yang mendorong seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan dan ekonomi juga faktor yang menarik yakni negara yang dituju sangat menjanjikan.

Pelatih Tan Cheng Hoe Ungkap Pemain Timnas Indonesia Ini Paling Ditakuti Malaysia, Siapa Dia?

Peneliti BPTP NTT Bentangkan 5 Inovasi Unggulan ke Petani di NTT

Ia mendorong para PMI agar menempuh jalur legal untuk bekerja di luar negeri, juga kerja sama dari berbagai pihak, tokoh masyarakat, agama, RT/RW dan Pemerintah agar mengawasi secara baik keberangkatan PMI juga mensosialisasikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap PMI.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved