Ternyata Ini Alasan 22 Desa di TTU yang Belum Mendapatkan Kejelasan Status

dari 22 desa tersebut belum dapat mengakses dana desa dari pihak pemerintah pusat

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ Thomas Mbenu Nulangi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU, Juventius Kabelen. Area lampiran 

Ternyata Ini Alasan 22 Desa di TTU yang Belum Mendapatkan Kejelasan Status

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Sebanyak 22 desa yang turun status dari kelurahan ke desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum mendapatkan kejelasan status.

Padahal, sudah sejak tahun 2013 silam hingga kini, 22 Desa tersebut telah diusulkan untuk turun status dari pemerintah daerah Kabupaten TTU, namun belum mendapatkan kode desa.

Akibatnya, pihak pemerintah desa dari 22 desa tersebut belum dapat mengakses dana desa dari pihak pemerintah pusat, karena belum mendapatkan kode desa.

Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, Juventus Kabelen menuturkan, pemerintah daerah terus berupaya membangun koordinasi dengan pemerintah pusat.

Koordinasi tersebut dilakukan terutama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan proses peralihan status dari 22 Kelurahan menjadi Desa tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi, ungkap Juventus, ada beberpa masalah yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kendala itu diantaranya belum adanya Validasi data penduduk dan batas-batas wilayah dari masing-masing 22 desa itu.

"Dari hasil koordinasi kita yang terakhir, sisa dua syarat yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah yakni validasi data penduduk dan batas-batas wilayah. Ini kendala yang dialami oleh pemerintah daerah," kata Juventus kepada Pos Kupang saat ditemui di ruang kerjannya, Senin (2/9/2019).

Dari dua syarat tersebut, kata Juventus, satu syarat yakni validasi data penduduk sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Namun untuk batas wilayah yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah karena tim verifikasi yang telah dibentuk belum melakukan peninjauan langsung di lapangan.

Dalam waktu dekat, tambah Juventud, pihaknya bersama tim verifikasi dapat menyelesaikan persoalan batas wilayah sehingga diusulkan kepada pemerintah pusat.

Ini Harapan Honorer Untuk DPRD Kabupaten Ende

DPRD NTT Gelar Gladi Pelantikan

"Satu syarat sudah kita penuhi, tinggal satu saja sehingga kita harap dalam waktu dekat sudah bisa menyelesaikan syarat itu untuk kita laporkan ke pemerintah pusat untuk proses kode desa," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved