Julie Laiskodat : Menuju Nusa Tenggara Timur Layak Anak

Julie Laiskodat : Menuju Nusa Tenggara Timur Layak Anak

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Julie Sutrisno Laiskodat untuk menjadikan NTT sebagai provinsi layak anak, maka semua komponen, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemprov, Kabupaten dan Kota harus berkolaborasi secara apik dan terarah.

Hal itu disampaikan istri dari Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ini dalam jumpa pers menuju NTT layak anak di Hotel Neo Aston Kota Kupang, Kamis (29/8/2019).

Dalam jumpa pers tersebut Julie didampingi oleh Eko Novi Ariyanti,
Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA dan Eben Ezer Sembiring, General Manager Wahana Visi Indonesia(WVI) Zone NTT.

Menurutnya, TP PKK NTT bekerja melayani begitu banyak desa, sehingga tidak bisa bekerja sendiri dan butuh kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak.

Ia menjelaskan, TP PKK NTT berkomitmen menghindarkan anak-anak NTT dari stunting, gizi buruk, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, hak bersekolah, kesehatan dan lain sebagainya.

Ia sangat berharap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Eko Novi Ariyanti, Pemprov NTT membuka jaringan pada tiap kementerian agar bisa membantu NTT sehingga anak-anak NTT terbebas dari berbagai persoalan sosial yang ada.

Ia juga meminta WVI agar mengintegrasikan berbagai program dari NGO tersebut dengan desa model bentukan TP PKK NTT sebanyak 22 desa/kelurahan sehingga masalah stunting, gizi buruk dan lainnya dapat ditangani secara sempurna.

"Karena TP PKK sendiri memiliki kekurangan dari sisi SDM jadi diharapkan Kementerian PPPA dan WVI bisa membagi ilmu ke PKK," ungkapnya.

Julie menjelaskan, program yang dibuat TP PKK NTT, di 22 desa model bagi balita, remaja SMP, SMA hingga ibu hamil asupan gizi semuanya difasilitasi PKK NTT secara berkesinambungan.

Menurutnya gizi dan kecerdasan anak-anak pada tiap desa model harus sempurna agar bisa dijadikan patokan desa lain dalam membuat program pemberantasan gizi buruk dan stunting di NTT.

"Hal ini dilakukan karena program yang dibuat pemerintah selama ini selalu setengah-setengah sehingga hasilnya tidak terukur. Maka gizi buruk serta stunting selalu menjadi mimpi buruk NTT pada tiap tahun," ungkapnya.

Selain itu, anak-anak pada tiap desa model wajib memiliki akta lahir, KTP dan orangtua wajib memiliki akta nikah. Akta lahir, kata Julie, dibutuhkan untuk berbagai keperluan penting.

"Jadi model perencanaan pembangunan SDM NTT ke depan harus dari dalam kandungan dan tidak boleh ditangani secara parsial," tegasnya.

Sementara itu Eben Ezer Sembiring, General Manager Wahana Visi Indonesia(WVI) Zone NTT menyampaikan, pihaknya telah membantu 159 desa di 11 Kabupaten yakni Alor, TTU, TTS, Flores, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.

Menurutnya, WVI hanya fokus pada program yang terkait langsung dengan dunia anak-anak. Program yang dikembangkan WVI bagi anak-anak NTT adalah kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan anak.

"Sedangkan yang mendukung kebutuhan anak secara langsung ditangani oleh tim pemberdayaan ekonomi keluarga fokusnya adalah kepala keluarga," ungkapnya.

Ia mengatakan dalam rangka mendukung kabupaten/kota hingga desa layak anak, WVI digerakan oleh visi organisasi tersebut yakni, kebutuhan anak harus terpenuhi seluruhnya.

Karena itu, harapan WVI, semua pihak harus bisa bergerak bersama terutama pemerintah Indonesia harus mampu memenuhi hak dasar anak-anak atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"NGO tersebut juga memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan apa saja untuk memenuhi hak anak sesui indikator-indikator tiap kabupaten," ujarnya.

Ia lalu mengapresiasi Pemkab Manggarai Timur yang berkomitmen melakukan pemenuhan hak anak datang. Menurutnya komitmen itu datang dari Pemkab Manggarai Timur bukan WVI.

"Sehingga dipastikan bahwa hak anak-anak Manggarai Timur akan terpenuhi seluruhnya, mulai dari akte lahir, hingga berbagai surat lainnya. Terobosan yang dilakukan WVI di desa dampingan adalah mendorong agar dalam Musrembangdes BPD dan Kepala desa harus merancang perencanaan pembangunan desa harus berpektif anak. Sehingga semua kebutuhan dan hak anak-anak diperhatikan oleh Kepala desa dalam rencana kerja desa," jelasnya.

Ia mengatakan model perencanaan tersebut telah didorong oleh Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, agar hak anak harus diperhatikan dalam setiap Musrembangdes di seluruh NTT karena dinilai berhasil walaupun semua desa belum mempraktekkan itu.

Sementara Eko Novi Ariyanti,Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, secara terpisah mengatakan secara demografi populasi anak Indonesia mencapai 30,37 persen atau 79,6 juta dari seluruh penduduk di Indonesai. Dari 79,6 juta anak itu, terdapat 1,87 juta anak ada di provinsi NTT.

Dari sektor pemenuhan hak anak atas kesehatan, NTT justru menjadi penyumbang angka tertinggi pada kasus anak yang mengalami stunting yakni sebanyak 80.827.

Meskipun berhasil menurunkan angka stunting dari 51,7 persen pada 2013 hingga prevalensi stunting pada angka 42, 6 persen pada 2018. Namun persoalan stunting masih menjadi pekerjaan berat di provinsi ini.

Kejadian stunting disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satu penyebab utama adalah rendahnya pemenuhan gizi selama masa 1000 hari pertama kehidupan.

Periode HPK dimulai sejak anak dalam kandungan ibu hingga anak mencapai usia 2 tahun.

Jadi, menurut dia, kegagalan menyediakan gizi yang tepat pada masa ini berakibat pada persoalan gagal tumbuh dan lemah dalam berpikir.

• Penetapan Tersangka Kasus Korupsi NTT Fair Diduga Kriminalisasi

Faktor penyebab lain stunting adalah polah asuh yang kurang tepat kualitas sanitasi rendah, dan penyakit infeksi yang tinggi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)