Paskibraka

Kemen PPPA Serukan Lindungi Paskibraka dari Kekerasan

perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak, khususnya bagi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Kemen PPPA Serukan Lindungi Paskibraka dari Kekerasan
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni'am Sholeh dan Ketua Komisi KPAI, Susanto menunjukkan Surat Edaran bersama perlindungan Paskibraka, Jumat (16/8/2019) 

Kemen PPPA Serukan Lindungi Paskibraka dari Kekerasan

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak, khususnya bagi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Untuk upaya itu, Kemen PPPA menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan surat edaran bersama perlindungan Paskibraka.

Dalam rilis yang disampaikan Bidang Publikasi dan Media Kemen PPPA RI, Jumat (16/8/2019) malam, mengatakan, untuk memberikan perlindungan dan upaya pencegahan kekerasan selama proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paskibraka, maka Kemen PPPA berinisiatif menggandeng Kemenpora dan KPAI mengeluarkan edaran perlindungan anggota Paskibraka.

“Kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam bentuk dan tujuan apapun tidak dapat ditolerir meskipun dengan alasan untuk mendidik dan membangun kedisiplinan anak. Praktik kekerasan selama proses latihan dan pembinaan bagi calon Paskibraka yang membahayakan kesehatan dan psikis anak apalagi menyebabkan adanya korban meninggal dunia harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paskibraka harus sesuai prosedur standar operasional yang sesuai peraturan Menpora.

"Pelatih yang terpilih memiliki potensi, kapabilitas, integritas, perspektif pendidik dan perlindungan anak. Selain pelatih, juga ada pendamping yang memberikan motivasi, berbagi pengalaman dan informasi," kata Asrorun.

Dikatakan, pendampingan itu tidak hanya dilakukan saat kegiatan baris - berbaris, namun hampir di setiap aktivitas sehari - hari anggota Paskibraka.

Ketua Komisi KPAI, Susanto mengatakan, Surat Edaran Bersama itu dapat menjadi acuan secara teknis yang digunakan untuk menjawab fakta yang ada di lapangan, termasuk terkait kasus yang diduga kekerasan dalam proses pelatihan dan pendidikan Paskibraka.

"Komitmen dalam Surat Edaran Bersama ini juga diharapkan dapat mengikat para penyelenggara di daerah, utamanya Pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan tim teknis yang terlibat," kata Susanto.

Sementara itu, isi dari Surat Edaran Bersama tersebut antara lain, rekomendasi agar penyelenggaraan kegiatan Paskibraka yang berlaku di seluruh Indonesia harus sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku.

17 Kali Naik Pangkat Sebelumnya Preman Terminal Intip Kilas Balik Angota Kopassus Untung Pranoto

Pria Asal Berangas Bakar Rumah Sendiri Dipicu Stres Lama Menjombloh Begini Faktanya

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengambil peran dalam memastikan seluruh Pelatih dan Pembina menyepakati Kode Etik bekerja dengan anak dan memahami prinsip-prinsip perlindungan anak.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved