Alot Pembahasan Anggaran Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rp 22 Miliar di DPRD Manggarai Barat

Alot pembahasan anggaran Pembangunan gedung Rumah Sakit Rp 22 miliar di DPRD Manggarai Barat

Alot Pembahasan Anggaran Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rp 22 Miliar di DPRD Manggarai Barat
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Rapat anggaran di DPRD Manggarai Barat, Selasa (13/8/2019). 

Alot pembahasan anggaran Pembangunan gedung Rumah Sakit Rp 22 miliar di DPRD Manggarai Barat

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Anggaran pembangunan gedung rumah sakit 1 B di Labuan Bajo, menjadi pembahasan alot di DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk APBD Perubahan itu berlangsung di lantai dua gedung DPRD Mabar, Selasa (13/8/2019).

Memperingati Idul Adha Aston Kupang Hotel Berikan Dua Ekor Kambing Kurban

Pada saat itu Ketua DPRD Mabar Blasius Jeramun, menyampaikan bahwa proyek itu seharusnya sudah dikerjakan karena telah dianggarkan sebelumnya tetapi tidak ada rekanan yang ikut pelelangan.

Alokasi anggaran proyek rumah sakit itu melalui Dinas Perumahan Rakyat Mabar.
"Mereka (Dinas Perumahan, Red) minta sistem tahun jamak atau proyek multi years. Terpaksa harus gunakan tahun jamak," kata Blasius.

Dialog Ahok dengan Warga Kupang Diwarnai Tiga Kali Mati Lampu

Anggota Banggar lainnya Sil Sukur, saat itu mewanti-wanti Dinas Perumahan agar hati-hati dalam pelaksanaan proyek tersebut. "Jangan sampai ada yang jadi korban," kata Sil.

Anggota DPRD lainnya juga Darius Angkur menyoroti tentang perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan terkait proyek itu.

Menurutnya perekrutan sebelum adanya kepastian alokasi anggaran menimbulkan kerancuan.

Selain Kepala Dinas Perumahan Solus Rafael beserta sekretaris dan para Kepala Bidangnya, hadir juga Kepala Bappeda Hans Sodo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Salvador Pinto.

Hans dan Pinto saat itu memberikan masukan-masukan kritisnya terutama kepada Dinas Perumahan terkait anggaran tersebut.
Hans mengingatkan bahwa walaupun proyek itu menerapkan pola multi years tetapi pelaksanaannya tidak boleh melewati periode masa kepemimpinan kepala daerah saat ini yang akan berakhir 2021 mendatang.

Sedangkan Pinto mengingatkan agar pekerjaan dalam proyek itu harus bisa direalisasikan sesuai anggarannya dalam sisa tahun anggaran 2019 ini. Bila tidak maka harus menjadi tanggung jawab sendiri.

Pada saat itu akhirnya disetujui bahwa dari Rp 22 M itu, alokasi untuk tahun anggaran 2019 ini sebanyak 7 miliar. Sedangkan sisanya pada tahun anggaran 2020.

Dengan demikian proyek Rp 7 miliar itu harus bisa tuntas sampai Desember 2019 ini. Hal tersebut disanggupi oleh Kepala Dinas Perumahan Solus Rafael.

"Kami tetap minta Rp 7 miliar dan pasti pekerjaannya bisa selesai tepat waktu," kata Solus. (Laporan reporter pos-kupang.com, servatinus mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved