Soal TTU Keluar Dari Daerah Tertinggal Begini Kata Anggota DPRD

Agus mempertanyakan indikator apa yang dipakai oleh pemerintah pusat sehingga mutuskan Kabupaten TTU keluar dari daerah tertinggal

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Anggota DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikki 

Soal TTU Keluar Dari Daerah Tertinggal Begini Kata Anggota DPRD

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Anggota DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikki mengatakan dirinya mengapresiasi atas keluarnya Kabupaten TTU dari daerah tertinggal sesuai dengan keputusan kementrian desa.

Meskipun demikian, Agus mempertanyakan indikator apa yang dipakai oleh pemerintah pusat sehingga mutuskan Kabupaten TTU keluar dari daerah tertinggal. Sebab masih banyak segudang persoalan yang belum tuntas diselesaikan.

"Karena ada satu hal yang sangat penting ketika status kita dicabut dari daerah tertinggal maka secara otomatis uluran tangan dari pusat tentu akan berkurang," kata Agus kepada Pos Kupang, Kamis (8/7/2019) malam.

Jika melihat kembali ke belakang, kata Agus, beberapa minggu yang lalu, bupati bersama pimpinan OPD turun ke lapangan untuk memberi makanan tambahan kepada para penderita stunting. Hal itu karena angka stunting di Kabupaten TTU sangat tinggi bahkan tertinggi di Provinsi NTT.

"Bagaimana mungkin kita sudah keluar sebagai daerah tertinggal namun kita sendiri angka stunting kita ini tertinggi, bahkan tertinggi di NTT bahkan di Indonesia. Apakah kementerian desa tidak melihat masalah stunting ini," ungkapnya.

Agustinus menambahkan, semestinya pemerintah daerah harus dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat supaya mendapat uluran tangan sehingga dapat menyelesaikan masalah stunting di Kabupaten TTU.

"Kita tidak usah harus malu kalau disebut daerah tertinggal. Karena kita ini masih banyak juga daerah tertinggal," ungkapnya.

Selain itu, jelas Agustinus, pendapatan asli daerah Kabupaten TTU juga tidak seberapa sehingga menjadikannya keluar dari daerah tertinggal.

"Masih banyak desa kita yang membutuhkan bantuan dari pusat. Karena masih banyak masyarakat kita yang berkekurangan," ungkapnya.

Agustinus menambahkan, Kabupaten TTU tidak lagi masuk dalam kategori daerah tertinggal jika pemerintah mendorong home industri sebagai sektor yang terus di kembangkan menjadi banyak kedepannya.

"Kita disini tidak ada pabrik, yang ada hanya pabrik tahu dan tempe saja. Terkecuali BLK kita sudah bisa dioperasikan, dan itu mungkin lima atau sepuluh tahun lagi baru bisa kita keluar dari daerah tertinggal," ungkapnya.

Agus juga menjelaskan, angka pengangguran di Kabupaten TTU juga masih sangat tinggi. Tenaga kerja yang paling banyak hanya buruh bangunan, tukang ojek, dan pembantu rumah tangga yang bekerja di toko.

"Tapi mereka semua dibayar tidak sesuai dengan standar gaji yang ada. Jadi sangat terbalik sekali dengan realitas yang terjadi. Mereka buta ka meihat masalah di TTU ini. Pemerintah juga harus tanya apa indikatornya," jelasnya .

Agus mengungkakan, jika salah satu indikator yang dipakai oleh pemerintah pusat, menurunkan angka kemiskinan, maka harus dilakukan uji petik dilapangan terlebih dahulu.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved