Rocky Gerung Sebut Jokowi Presiden Tak Paham Kemajemukan, Bela Kelompok 212 di ILC TV One

212 itu adalah tax social bangsa ini, hasil imajinasi bangsa ini dan kita harus menghormatinya," ucap Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, legitimasi kelompok 212 itu sebenarnya berada di sejarah konstitusi Indonesia.

"Namanya aja 212 padahal dulunya bernama Piagam Jakarta. Nah ngaconya adalah segala konsep bernegara itu lalu disederhanakan sebagai ancaman dan disebut istilahnya teroris. Presiden menyebutkan itu.

• Marcus/Kevin Genggam Tiket Perempat Final Thailand Open 2019 Pasca Taklukan Wakil China

• Terkait Buku DN Aidit, MUI Jawa Timur Sayangkan Sikap Najwa Shihab dan Glenn Fredly

Untuk itu, saya ingin Presiden membaca tag social kita sebagai catatan historis agar tak menjadi kedunguan lokal dalam membaca politik. Kan itu yang membuat jengkel kita. Jadi kita diarahkan melihat 212 sebagai musuh negara," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung lantas mempertanyakan soal pernyataan Jokowi'kami memerlukan oposisi' itu berarti memerlukan dikritik atau untuk masuk ke dalam kelompok tersebut.

"Kenapa diskusi mengenai tema ini terus berlanjut di masyarakat? Karena enggak ada imajinasi sosial yang diucapkan presiden, selain cebong dan kampret yang udah selesai.

Ide tentang bernegara tak diucapkannya dan ia hanya mengucapkan prestasi yang diraihnya selama 5 tahun memimpin," aku Rocky Gerung.

Bahkan, Rocky Gerung menyatakan Jokowi kurang paham soal kemenangan yang harus difungsikan bentuk baru dari social tags. 

"Nah itu yang menyebabkan kita jengkel, kamera menyorot nasi goreng dan Gondangdia tetapi apa maknanya?" beber Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai, pertemuan antar tokoh politik beberapa waktu belakangan lebih membahas mengenai reshuffle kabinet namun diseludupkan seolah-olah masalah bangsa di 2024.

"Padahal 2024 itu masih jauh dan perdebatan ini selesai ketika minggu depan ada krisis ekonomi," ungkap Rocky Gerung.

• Ady Wibowo Sebut Warga Binaan Bayar Pegawai Rp 2 Juta Guna Selundupkan Sabu ke Rutan Cipinang

• Kalahkan Persib Bandung Skor Telak, Pelatih Arema FC Bicarakan Kans Juara Liga 1 2019

Lebih lanjut Rocky Gerung menuturkan, kelompok 212 itu bak nutrisi dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

"Ini kekacauan kita seolah-olah Pancasila hanya dimonopoli dengan satu tipe politik yaitu Teuku Umar. Kenapa Ketua BPIP harus Megawati Soekarnoputri? Karena dia anaknya Soekarno, justru karena beliau anak Soekarno ya sudah selesai. Kalau mau majemuk, kenapa bukan Mardani Ali?

Jadi mengangkat Ketua BPIP itu mengartikan Presiden tak mengerti kemajemukan," imbuh Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengemukakan, Presiden saat ini bukanlah otonom sehingga tak mungkin eksekusi kebijakannya sendiri.