Kemenkeu RI Puji Pemda Flotim dalam Mengelola Dana Desa

Kemenkeu RI Puji Pemda Flotim dalam Mengelola Dana Desa

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memuji dan mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Flores Timur (Flotim) dalam mengelola dan desa pada triwulan atau semester I Tahun 2019.

Pujian dan apresiasi ini disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT setelah mendengar penyampaian kondisi penyerapan dana desa oleh Kepala KPPN Flores Timur ,Nur Aidah di sela-sela acara evaluasi pelaksanaan APBN di NTT Semester I Tahun 2019 di Grand Mutiara Ballroom, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, Selasa (30/9/2019).

Nur Aidah saat itu ditanyai mengenai penyerapan APBN terutama dana desa di Flotim oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

"Untuk Kabupaten Flotim aman dan penyerapannya pada semester I Tahun 2019 baik," kata Nur Aidah.

Setelah mendengar laporan itu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana saat itu secara spontan meminta Wakil Bupati (Wabup) Flotim, Agus Boli,S.H untuk memberi testimoni terkait penyerapan dana desa.

Saat diberi kesempatan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Wabup Agus Boli langsung menyampaikan testimoni.

Menurut Agus Boli, dirinya diberi kewenangan oleh UU 23/2014 tentang Pemerintah untuk membantu bupati dan salah satunya ,pengawasan pembangunan ,sehingga benar-benar harus melaksanakan tugas itu secara sempurna selama menjabat sebagai Wabup Flotim.

"Kami di Flotim selalu memastikan agar pengelolaan dana dilakukan sebaik-baik untuk kesejahteraan rakyat.
Khusus dana desa, manajemen pengelolaannya langsung dimonev dari kabupaten setiap saat rakor secara berjenjang," kata Agus.

Dijelaskan, dalam rakor itu, pihaknya melibatkan kejaksaan selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) dan melakukan sidak langsung ke desa-desa.

Selain Rakor dan sidak , ada juga monitor langsung by phone ke kepala-kepala desa dan camat untuk melihat progress.

"Tugas pengawasan ini, saya selalu melakukan koordinasi dengan Bupati Flotim, Anthon Hadjon dan saya serius membantu mmbantu bupati dalam.melaksanakan tugas pembangunan," katanya.

Dikatakan, dalam melaksanakan tugas pengawasan, dirinya langsung turun ke desa-desa memantau pelaksanaan dana desa.

"Setiap saat saya turun ke desa untuk cek langsung. Kadang dalam sehari bisa dua sampai tiga desa yang saya pantau. Bisa juga langsung cek melalui telepon," katanya.

Ditanyai apakah tidak capek, Wabup dengan senyum menjawab, dirinya masih muda dan energik sehingga harus terus bergerak cepat melaksanakan tugas dalam membantu bupati membangun Flotim.

Karena itu, lanjutnya, bagi dirinya politik adalah karya kerasulan ,pengabdian atau pelayanan totalitas kepada masyarakat bukan kekuasaan dan jabatan semata.

"Kita terus bekerja dan saya selalu lakukan koordinasi dengan pak bupati," ujarnya.

Dikatakan, Bupati Anton Hadjon juga sama ,yakni selalu menghimbau kepala desa untuk menggunakan dana secara baik dan bertanggungjawab.

Wabup termuda di NTT ini dalam tugas pengawasan, khusus dana desa, dirinya sangat intens melakukan pengawasan. Bahkan, kadang ada camat yang kaget ketika tahu bahwa dirinya ada di desa ketika blusukan.

"Dinas PMD Flotim dan para camat pun digerakan untuk monev dana desa secara kontinue," ujarnya.

Dia juga mengatakan, pengawasan fokus ke dana desa dan kelurahan,karena jika dana di desa dan kelurahan digunakan secara baik dan benar, maka berdampak pada kesejahteraan rakyat dan di sisi lain dalam bentuk terima kasih kepada pemerintah

"Karena itu, saya lakukan pengawasan dan cek ,setiap saat. Jika Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa tidak becus saya minta Kades langsung berhentikan TPK itu,jangan sampai hanya karena TPK kemudian dana desa ini jadi mandek," katanya.

Karena lanjutnya, titik rawan penyalahgunaan dan desa itu ada di TPK ,karena mereka yang membelanjakan material uang tunai.

Dikatakan, pengelola yang baik dan punya integritas untuk membangun desa,maka pasti pembangunan di desa akan maju dan sebaliknya.

Dia mengakui, dalam menjalankan tugas dirinya selaku Wabup Flotim dan bupati selalu kompak dan sejalan dalam.mensukseskan seluruh program pembangunan di Kabupaten Flotim.

Dalam melakukan pengawasan yang ketat tersebut, Agus Boli mencontohkan, salah satu Ketua TPK dana desa di Kecamatan Lewolema yang sempat membawa dana desa Rp 70 -an juta yang seharusnya untuk belanja modal .

Ketika mendapat laporan dari Kades, dirinya langsung menghubungi yang bersangkutan agar kembali ke Flotim dan mengembailkan dana desa tersebut.

"Jadi ada satu oknum ketua TPK di Kecamatan Lewolema hendak lari keluar Flotim membawa uang 70 -an juta.
Saya dilapor oleh kades ,kemudian saya minta no handphone yang bersangkutan dan langsung menelponnya dan suruh pulang. Kalau tidak pulang saya minta penegak hukum tangkap dan proses," ujarnya.

Setelah itu, menurut Agus, oknum Ketua TPK itu kembali ke Flotim dan menyerahkan uang itu ke desa, Kepala desa kemudian lapor ke saya bahwa TPK itu sudah kembalikan dana tersebut," ujarnya.

Atas prestasi ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada Wabup Flotim.

Setelah mendengar laporan dari KKPN Flotim dan testimoni dari Wabup Flotim, Kemenkeu Ri melalui Kakanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTT memberi apresiasii kepada Pemda Flotim melalui Wabup Agus Boli.

Ibu Lydia pun membenarkan , bahwa sesuai fungsi pengawaaan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ,negara memberi kewenangan tugas pengawaaan ada pada wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota untuk membantu gubernur, bupati dan walilota dalam.mensukseskan pembangunan di daerah masing-masing.

• BMKG : Cuaca di Bandara El Tari Kupang Hari Ini Cerah Berawan

• Dana Desa Bisa Digunakan untuk Cegah Stunting Melalui Program Di Bidang Kesehatan

"Jadi kunci pengawasan pembangunan ini adalah ada pada wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota untuk benar-benar melaksanakan tugas pengawasan ini dalam menunjang gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan, termasuk pengawasan pengelolaan dana desa," kata Lydia.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)