Dana Desa Bisa Digunakan untuk Cegah Stunting Melalui Program Di Bidang Kesehatan

dana desa tersebut tidak semerta-merta digunakan untuk mencegah stunting. Tapi ada mekanismenya yang harus diperhatikan.

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Cegah Stunting Melalui Program Di Bidang Kesehatan
Pos Kupang.com/Thomas Mbenu Nulangi
Kepala UPTD Badan Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten TTU, Benyamin Lico, S.Sos. 

Dana Desa Digunakan untuk Cegah Stunting Melalui Program Di Bidang Kesehatan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Kepala Dinas PMD-PPPA Kabupaten Nagekeo, Imanuel Ndun, menjelaskan, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan didesa harus maksimal digunakan.

Dana Desa yang dikucurkan setiap desa di Nagekeo hampir 1,2 miliar setiap tahun. Sehingga dana itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan didesa.

"Dana desa yang dikucurkan untuk setiap desa itu hampir 1,2 miliar. Kalau untuk desa Aeramo mungkin sekitar 1,5 miliar karena wilayahnya luas," ungkap Imanuel, saat kegiatan Sosialisasi Gerakan Bersih dan Sehat di Aula Hotel Pepita Mbay, Selasa (30/7/2019).

Imanuel menjelaskan dana desa tersebut tidak semerta-merta digunakan untuk mencegah stunting. Tapi ada mekanismenya yang harus diperhatikan.

Misalnya untuk mendapatkan alokasi dana untuk pencegahan stunting maka warga masyarakat desa harus menyampaikan aspirasi melalui Musrembang Desa.

"Jadi tidak bisa kita langsung bilang ini untuk stunting ini untuk jembatan ini untuk kesehatan ini. Tidak bisa kita langsung seperti itu untuk gunakan dana ini masyarakat harus ada usulan atau aspirasi melalui Musrenbangdes atau musyawarah masyarakat dari masyarakat itu sendiri yang harus mengatakan itu apa di desanya atau permasalahan kami di desanya apa," jelasnya.

Ia mengatakan semua hasil Musrembangdes itu diramu dan dimasuk dalam satu dokumen yang disebut dengan RPJMD untuk 6 tahun.

Lalu itu ada yang namanya RKPD suatu perencanaan untuk satu tahun dan dimasuk ke APBDES itu adalah dokumen yang berisi seluruh alokasi dana untuk mengatasi persoalan-persoalan di desa yang disuarakan oleh masyarakat.

"Tidak bisa lagi seperti zaman orde baru kita gunakan untuk ini sesuai keinginan Bupati tidak lagi. Sepanjang Dana Desa 1,2 miliar itu ada tapi tidak ada masyarakat merasa bahwa stunting ini adalah persoalan tidak ada dan tidak menyuarakannya maka tidak akan kucurkan atau alokasikan ke sana. Nanti cara untuk mendapatkan dana seperti itu melalui tahap dari Musrembangdes," jelasnya.

Ia meminta masyarakat saat ikut Musrembangdes itu harus berani menyampaikan usulan atau aspirasi kepada pemerintah.

Dalam Musrembangdes masyarakat harus menyuarakan kepentingan atau masalah yang ingin diakan pecahkan oleh pemerintah. Sehingga prioritas anggaran akan bisa dialokasikan.

Tenaga Honorer Diberikan Wanti-wanti oleh Wabup Kupang

"Saya selalu ajarkan mahasiswa kalau ikut Musrenbang selalu cerewet sedikit bicara alokasikan dana untuk pendidikan PAUD, supaya di forum-forum itu dicatat oh ternyata ada masyarakat yang bicara kami butuh dana untuk Paud. Sepanjang ibu bapak guru di sana dan diam-diam saja tidak ada mengaspirasikan atau tidak ada menyuarakan kepentingan itu apa yang dibutuhkan di sana tidak akan. Karena itu harus digunakan dengan cara itu. Merekalah dan masyarakat merasa bahwa kami punya masalah ini masalahnya harus dipecahkan dengan adanya alokasi dana," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved