Butuh Peran Dunia Hapus Kekerasan Terhadap Anak

Butuh Peran Dunia Hapus Kekerasan Terhadap Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Indonesia meminta peran seluruh dunia dalam kemitraan global untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan dalam bentuk apa pun tetap menjadi tantangan terbesar bagi anak-anak secara global.

Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Yembise pada acara The Global Partnership to End Violence Against Children dan The Side Event Of The High-Level Political Forum 2019 “Safe To Learn Leaders Event”.

Kegiatan ini berlangsung di New York, Amerika Serikat, Rabu (17/7/2019). Acara ini yang diikuti oleh 47 negara, di antaranya Meksiko, Gana, Oman.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) poin 16.2, yakni mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak. Studi analisis kami menunjukkan bahwa faktor kunci kekerasan terhadap anak adalah kemiskinan, rendahnya kesadaran akan penegakan hukum, pergeseran paradigma pengasuhan anak dan kekerasan dalam rumah tangga," kata Yohana.

Yohana mengatakan, pemerintah RI berencana untuk meninjau ulang kebijakan dan peraturan yg telah dikeluarkan, serta memasukkan unsur kekerasan psikis/emosional.

• Kapolsek Loura Serahkan 20 Tas Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu SDN Kadul, Sumba Barat Daya

Dalam press release yang diterima dari Publikasi dan Media Kementerian PPPA RI, menyebutkan,

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya dan mayoritas dilakukan oleh teman sebaya.

Menurut Yohana, beberapa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Kemen PPPA adalah, yakni mendorong diwujudkannya Sekolah Ramah Anak (SRA) yang hingga kini telah terbentuk di 16.800 sekolah di 243 kabupaten / kota.

• Video Mesum Perwira Polda dengan Selingkuhannya, Sang Istri Malah Diusir dari Rumah

"Kemen PPPA juga melakukan sosialisasi Disiplin Positif untuk diterapkan di sekolah - sekolah. Pendekatan Displin Positif adalah bentuk pendekatan yang memberikan alternatif pengganti hukuman fisik," katanya.

Hal ini,lanjutnya, dapat memastikan bahwa hukuman yang diterima anak logis, yaitu penyelesaian masalah bukan dengan kekerasan.

Dikatakan, Kemen PPPA telah melakukan kampanye Stop Perkawinan Anak dan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, melakukan sosialisasi literasi digital yang ditujukan untuk orang tua dan anak melalui program Internet Aman untuk Anak.

• MPR Rekomendasikan Amandemen UUD 1945 pada Periode Mendatang