BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Untuk Sukseskan JKN-KIS,Yuk Simak!

BPJS Kesehatan Cabang Ende bersama dengan Kejaksaan Negeri Ruteng menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Untuk Sukseskan JKN-KIS,Yuk Simak!
POS KUPANG/ARIS NINU
Pertemuan pembahasan dan penandatanganan kerjasama soal jaminan kesehatan antara BPJS Kesehatan Cabang Ende, Kejari Manggarai, Pemkab Manggarai dan Matim di Spring Hill Rut 

BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Untuk Sukseskan JKN-KIS

POS-KUPANG.COM|ENDE---BPJS Kesehatan Cabang Ende bersama dengan Kejaksaan Negeri Ruteng menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Hadir saat penandatanganan tersebut Kajari Manggarai, Sukoco, S.H, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Indira Azis Rumalutur, Kasi Datun Kejari Manggarai, Kadis Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Matim, Gonsa Tombor dan Tim BPJS Kesehatan Ende Langkah ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam menjalankan amanah undang-undang terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terutama di Kabupaten Manggarai.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu dukungan dari Kejaksaan Negeri Ruteng dalam meningkatkan kepatuhan segmen Badan Usaha serta meningkatkan cakupan kepesertaan dalam Program JKN-KIS.

Kajari Manggarai, Sukoco, S.H dalam pertemuan itu langsung meminta kepada BPJS Kesehatan agar menyurati Bupati Manggarai dan Matim agar semua Kades bisa menjadi peserta bertempat di Spring Hill restoran Ruteng, Rabu(10/7/2019).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Indira Azis Rumalutur menjelaskan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perpanjangan dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya yang sudah habis jangka waktunya.

“Hubungan dengan Kejaksaan Negeri Ruteng sudah terjalin dengan baik, tapi masih diperlukan upaya-upaya untuk penyelesaian hal-hal yang masih terkendala dan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kita dan lebih intensif dalam kegiatannya,” kata Indira.

Perjanjian Kerja Sama tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara mempunyai ruang lingkup yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan.

Dalam permohonan bantuan hukum, BPJS Kesehatan Cabang Ende akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Ruteng.

“Setelah proses pemeriksaan dari petugas BPJS Kesehatan kepada Badan Usaha yang terindikasi belum patuh, ternyata Badan Usaha tersebut belum juga memenuhi kewajibannya dalam Program JKN-KIS, maka selanjutnya kami akan menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) yang akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Ruteng,” tambah Indira.

Informasi Seleksi Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Kupang, Simak YUK

Ternyata ini Rahasia Cantik Ala Nagita Slavina dan Tasya Kamila, Rutin Minum ini, Ada Kok di Rumah!

Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Labuan Bajo, Pangdam Udayana Pimpin Pengamanan VVIP

Tidak hanya dalam hal kepatuhan, bentuk kerja sama lain yang dilakukan berupa sosialisasi bersama terkait Program JKN-KIS, dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebagai narasumber. Perlu diketahui juga bahwa Kepala Kejaksaan Negeri merupakan Kepala Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan, per tanggal 01 Juni 2019, capaian kepesertaan Kabupaten Manggarai sejumlah 88,65% dari total penduduk 321.391 jiwa. Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, Universal Health Coverage Kabupaten Manggarai untuk kedepanyan dapat tercapai.(Laporan Reporter Pos Kupang.Com,Romualdus Pius/Adv)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved