Perbankan di NTT dalam Kondisi Sehat

Perbankan di NTT dalam Kondisi Sehat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- KPw BI NTT dan OJK NTT menggelar acara Diseminasi Bersama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan dan Edukasi Perlindungan Konsumen, yang diramu dalam bentuk Santai-Santai Omong Dengn Media (Sasando Dia).

Acara ini dilaksanakan di Lantai II KPw BI NTT, Selasa (9/7/2019).

Acara ini dihadiri oleh Asisten II Provinsi NTT, Kepala Keuangan NTT, Kepala Dinas Pariwisata NTT, para media, asosiasi, dan lainnya.

Kepala OJK NTT, Robert Sianipar, dalam sambutannya, menyampaikan berangkat dari tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan tentunya yang pertama mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan.

Tujuannya supaya sektor jasa keuangan yang didalamnya, seperti perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank lainnya bisa berjalan secara teratur. Terutama untuk mendukung perekonomian termasuk di daerah di NTT.

Ia menjelaskan hasil perkembangannya sampai dengan posisi Mei 2019 total aset perbankan sudah mencapai Rp 37 triliun.

Jadi dengan kredit kurang lebih Rp 30 triliun dan dana pihak ketiganya sekitar Rp 27 triliun.

• Aset Perbankan Triwulan I 2019 Tumbuh Melambat

"Terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan seluruh industri jasa keuangan, masih dalam keadaan baik-baik. Yang menjadi tanggung jawab OJK langsung di provinsi NTT adalah lembaga jasa keuangan yang berkantor Pusat di NTT yaitu bank atau BPD dan 12 BPR seluruhnya dalam kondisi sehat," tuturnya.

BPR pun, disebutkannya, indikator-indikator keuangan terutama rasio NPL relatif terjaga di kisaran 2% lebih sedikit masih jauh dibawah ambang batas 5%.

"Untuk itu kami tetap mendorong pertumbuhan kredit tadi. Karena secara persentase pertumbuhannya baru sekitar 1, 54% year-to-date dengan Desember 2018 ke Mei 2019.

Sedangkan target kita kurang lebih 11%," tuturnya.

Ia mengatakan hal lain yang menjadi tugas OJK yaitu edukasi dan perlindungan konsumen. OJK sudah melakukan 11 kali edukasi di tempat yang berbeda.

• OJK NTB Berikan SK Operasional Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiyuddin Mansyur

Dengan tematik edukasi OJK tahun ini menyasar kepada para UMKM, perempuan dan mahasiswa.

Dalam minggu ini, lanjutmya, OJK telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi berencana akan menghadirkan 100 UMKM di Kantor OJK.

"Disana kita akan mengedukasi apa saja produk-produk keuangan dan jasa keuangan. Ini menjadi penting. Hal yang menarik ialah seberapa gencar kita melakukan edukasi, investasi ilegal itu masih terjadi," tuturnya.

Ia menyebutkan salah satu investasi ilegal yaitu BigData sudah makan korban. Satgas Waspada Investasi sudah mengundang korban dan meminta penjelasan.

"Ini penting karena rekan media bisa mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan investasi ilegal," katanya.

• LOWONGAN KERJA BUMN, Pelindo III, Bank Kalsel dan PT LEN Industri Buka Lowongan Kerja

Kata Robert untuk perlindungan konsumen, perlu edukasi kepada masyarakat. Bahwa setiap lembaga jasa keuangan diberikan waktu 20 hari untuk menyelesaikan masalahnya.

Jadi bila ada ketidakpahamanan antara nasabah dan lembaga jasa keuangan, maka LJK tersebut wajib menyelesaikan dalam 20 hari kerja.

Ini yang belum dipahami masyarakat, sehingga angka pengaduan meningkat terutama restruktur kredit, pelunasan dipercepat, penyediaan produk yang tidak sesuai dengan pelayanan nasabah, dan hal lainnya.
Ia mengajak untuk bersama mengedukasi masyarakat dan lembaga jasa keuangan untuk kontributif.(*)