10 Tahun Jadi Oposisi, Bisa Saja Gerindra Gabung dengan Koalisi Pemerintahan, Tergantung Prabowo
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, tidak hanya Partai Amanat Nasional (PAM) dan Demokrat
lihat foto
10 Tahun Jadi Oposisi, Bisa Saja Gerindra Gabung dengan Koalisi Pemerintahan, Tergantung Prabowo
POS KUPANG.COM JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, tidak hanya Partai Amanat Nasional (PAM) dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca-Pilpres 2019.
Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.
"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.
Demikian pula medio 2014-2019 di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Pasti ada kader kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," kata Hendri.
• Quartararo Pecah Rekor di FP3 Assen, Marc Marquez Ketiga Catatan Rossi Dibatalkan
• Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur dan Mamanya Tata Cahyani Terlihat Akrab, Sweet Abis!
Di sisi lain, Hendri menilai, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan tetap menjadi oposisi pemerintah.
Menurut dia, elektabilitas PKS cenderung meningkat jika menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam pemerintahan.
Pada Pemilu 2009, PKS mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.
Saat itu, PKS mendukung pasangan capres-cawapres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Namun, perolehan suara PKS turun menjadi 8.480.204 atau 6,79 persen pada Pemilu 2014.
• Ramalan Zodiak Cinta Minggu 30 Juni 2019: Hari Indah Untuk Aries,Cancer Ada Badai, Libra Ada Cinta
• Oplet Biru Si Doel Dulu Dibeli Rano Karno Rp 525 Ribu, Kini Ditawar Rp 1 Miliar!
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKS mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah.
Suara PKS meningkat tajam pada Pileg 2019, yakni dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8,21 persen.
"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri.
"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," kata dia.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
• DPRD TTU Pertanyakan Banyak Pimpinan OPD Berstatus Plt
• Pemkab TTU Akan Lelang Jabatan Tahun Ini
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam rapat tersebut, Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.
Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.*
Artikel ini telah tayang di Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/06/29/18401831/10-tahun-jadi-oposisi-bisa-saja-gerindra-gabung-dengan-koalisi-pemerintahan?page=all
