Kepsek SMKN 1 Kota Kupang Sambut Baik Surat Edaran Kemendikbud Tentang PPDB

SMKN 1 Kota Kupang menyambut baik Surat Edaran Nomor 3 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI.

Kepsek SMKN 1 Kota Kupang Sambut Baik Surat Edaran Kemendikbud Tentang PPDB
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Kepsek SMK Negeri I Kupang, Mathias M. Beeh. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - SMKN 1 Kota Kupang menyambut baik Surat Edaran Nomor 3 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI.

Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Kupang, Mathias M. Beeh ketika dihubungi POS-KUPANG.COM pada Minggu (23/6/2019) siang.

"Dengan presentase penerimaan jalur siswa melalui jalur prestasi yang mengalami kenaikan hingga 15 persen merupakan hal yang positif, karena sebagai apresiasi bagi prestasi siswa yang mungkin diabaikan," katanya.

Lanjut Mathias, surat edaran tersebut merupakan bentuk tanggapan atas dinamika dari Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2019 tentang PPDB.

Hadapi Persela Lamongan, Macan Kemayoran Persija Gagal Menang di saat HUT Jakarta

"Ini merupakan perubahan dari Permen 51 dan mungkin terkait dinamika PPDB di seluruh Indonesia dan ada perhitungan teknis terkait zonasi, jalur prestasi dan penerimaan jalur orangtua lalu keluar surat edaran dari kementerian ini," ujar Mathias yang juga Ketua Musyawarah Ketua Kepala Sekolah (MKKS) Kota Kupang exoficio MKKS NTT ini.

Menurutnya, Surat Edaran Kemendikbud tersebut hanya lebih khusus hanya berlaku di beberapa daerah.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya tengah menunggu instruksi atau arahan selanjutnya dari gubernur NTT terkait surat edaran tersebut.

"Hanya memang dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia karena itu, sebagai ketua kepala sekolah sekaligus ketua MKKS kami menyambut itu dengan positif sambil menunggu instruksi dari bapak Gubernur karena ini menyangkut daerah tertentu sehingga NTT masuk dalam daerah kebijakan itu atau tidak," katanya.

Menurutnya, secara aplikatif, pihak sekolah sewajarnya harus melihat rujukan dari pemerintah atau gubernur lewat instruksi atau perubahan edaran yang dibuat tertulis.

Warga Desa Kahale Desak Pemkab Sumba Barat Daya Bangun Jalan ke Pantai Bawaha dan Watumalando

"Karena saya lihat dalam edaran ini lebih menekankan pada daerah-daerah khusus yang mungkin dalam penyelenggaraan PPDB menghadapi tantangan baru dari orangtua atau masyarakat. Saya pikir akan menyambut baik sepanjang ini sesuai mekanisme," jelasnya.

Untuk Provinsi NTT, telah dikeluarkan juknis dari pemerintah yang juga memuat terkait PPDB dan terdapat karakteristik dimana mengakomodir siswa dari jalur afirmasi.

Persebaya Laga Tandang ke Borneo FC, Pelatih Djanur Mengakui Mental Tim Bajol Ijo Membaik

"Untuk NTT sendiri, kita punya juknis dan dalam juknis juga masuk dalam daerah 3T atau afirmasi. Nah, ini kan tidak ada di daerah lain. Saya pikir hal-hal secara khusus butuh penegasan dari gubernur NTT dalam hal ini kadis pendidikan untuk menjadi rujukan bagi kepala sekolah untuk melakukan," paparnya.

Secara pribadi, kata Mathias, ia melihat surat edaran tersebut bukan merupakan hal yang wajib karena surat edaran tersebut merujuk pada wilayah tertentu.

"Nah, apakah juknis yang sudah keluar ini sudah menjawab kebutuhan yang ada di NTT atau belum. Ataukah harus ada penambahan siswa sesuai edaran menteri. Kami di kepala sekolah menunggu semacam edaran atau arahan sehingga ada perubahan dalam juknis seperti apa atau tidak ada penambahan maka kami mengikuti juknis yang ada," katanya. (*)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved