Guru SMA/SMK Menjerit! Pemprov NTT Belum Bayar Uang Kesra Sejak Januari 2017

Gaji Terlambat

Anggota Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat kesal karena pembayaran gaji guru SMA/SMK selalu terlambat. "Kalau gaji bulanan PNS /ASN itu kategori normal, dibayar pada tanggal 1-5 dalam bulan berjalan. Namun, yang tidak normal dan tidak sehat dibayar adalah ketika lewat tanggal tersebut," kata Yohanes saat ditemui di Kupang, Jumat (14/6/2019).

• Oknum ASN dan Polisi Narkoba Disidang di  PN Maumere, Ini Ceritanya

Menurutnya, setiap bulan ada masalah terkait gaji guru, terutama guru honor atau guru kontrak. "Jadi yang buat DPRD provinsi NTT kesal adalah gaji guru honorer dan gaji guru kontrak provinsi yang berbulan-bulan belum terbayar. Ini membuat kecewa para guru," katanya.

Kondisi itu membut Komisi V DPRD NTT selalu menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Dikbud NTT. "Ternyata selalu ada kendala yang disampaikan oleh Dinas Dikbud NTT, seperti, pengumpulan absen setiap bulan dan masih banyak verifikasi faktual lainnya. Kemudian yang menjadi ganjil juga kalau setiap rapat dengar pendapat masalah sama yang disampaikan, sementara waktu di lapangan masalah bervariasi," ujar Yohanes.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajral mengatakan, Gubernur NTT harus mengevaluasi Dinas Dikbud NTT karena belum serius mengurus hak para guru.

• Lady Gaga Dituding Jadi Orang Ketiga, Irina Shayk Beberkan Alasan Putus dengan Bradley Cooper

"Menurut saya, dinas pendidikan harus dievaluasi oleh Gubernur NTT, karena terus-menerus menaruh harapan kosong pada guru. Gaji adalah hak para guru dan menyangkut kehidupan keluarga mereka," kata Anwar.

Komisi V DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT dan PT. Telkom. Rapat yang berlangsung, Rabu (12/6/2019), dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto. Hadir sejumlah anggota Komisi V, di antaranya Winston Rondo, Kristin Samiyati Pati, Yohanes Rumat, Karel Koro, Aulora Agrava Modok dan Maxi Adi Pati Pari.

Jimmi Sianto mengatakan, sesuai informasi dari Dinas Dikbud NTT bahwa gaji para guru akan dibayar bulan Juni 2019. Kemudian saat ini pihaknya mendengar lagi bahwa gaji akan dibayar Juli. "Kita baca di media bahwa Kadis Dikbud NTT bilang gaji akan dibayar Juni 2019, tapi sekarang kita dengar lagi bilang Juli," kata Jimmi Sianto.

• DPR RI Terpilih asal NTT Ansy Lema, Menyerahkan Jaket 98 Ke Presiden Jokowi

Ia mempertanyakan sumber daya manusia (SDM) Dinas Dikbud NTT. "Ini ada 21 orang yang urus gaji para guru, tapi kok sampai saat ini belum beres. Padahal gaji pegawai Dinas Dikbud itu dibayar tepat waktu. Kasihan guru-guru ini belum terima gaji," ujarnya.

Jimmi Sianto mengungkapkan, ada keluhan guru SMA/SMK bahwa sewaktu kewenangan masih di kabupaten/kota, gaji mereka dibayar tepat waktu. Sedangkan ketika adanya pengalihan ke provinsi, gaji mereka selalu terlambat.

"Kalau sampai besok belum juga dibayar, maka pembahasan laporan pertanggungjawaban dari Dinas Dikbud NTT kita pending dan kita lapor ke Gubernur NTT," tandasnya.

• Telkomsel Terus Kembangkan Inovasi 5G

Komisi V meminta Kepala Dinas Dikbud NTT, Benyamin Lona mengevaluasi staf yang mengurus proses pembayaran gaji guru SMA/SMK."Kita minta kepala dinas evaluasi petugas pembayaran gaji guru, karena selalu terlambat. Apa yang menjadi kendala," tegas Jimmi Sianto.

"Dengan dinas terlambat membayar gaji para guru ini sebenarnya merupakan bagian dari faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan di NTT. Logikanya bagaimana guru bisa menjalankan tugas dengan baik kalau masih ada kendala gaji," katanya.
Menurutnya, tambahan insentif untuk guru honor komite dan yayasan dengan tambahan insentif juga belum dibayar.

Perbaiki Kinerja

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTT, Octo Ouwpoly buka suara terkait keterlambatan pembayaran uang kesejahteraan guru SMA oleh Dinas Dikbud NTT.

• Intip YUK Juarai MasterChef Indonesia Season 5 Stefani Horison atau Fani. Ini Prestasinya