REI NTT Perjuangkan Penghapusan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

REI NTT Perjuangkan Penghapusan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Llaus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Pos Kupang, Hasyim Ashari, bersilaturahmi dengan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Pitoby, di Kantor DPD REI NTT, Kuanino, Kota Kupang, Jumat (14/6/2019) pagi.

Hasyim didampingi Manajer Iklan Anggono Aji Baskoro dan staf bagian iklan dan promosi Jhony Onibala dan Jhony S Lena.

Silaturahmi yang berlangsung sekitar dua jam itu berlangsung santai.

Kesempatan tersebut digunakan Hasyim dan Bobby untuk berdiskusi banyak hal.

Mulai dari peran REI NTT dalam menyediakan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), potensi ekonomi NTT, hingga komitmen Harian Pos Kupang yang istiqomah ikut membangun NTT.

• Prabowo-Sandi Minta Pemilu Ulang di 12 Provinsi, Mayoritas Lumbung Suara Jokowi-Maruf

• Anggia Chan Diancam Mati Oleh Keluarga Vicky Prasetyo, Ini Pesan Menohok Iis Dahlia: Makanya

Hasyim menuturkan kedatangannya memang ingin bersilaturahmi dengan DPD REI.

"Sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun, karena beberapa hal, termasuk roadshow ke Flores, jadi baru bisa hari ini," kata Hasyim.

Ia juga menjelaskan, baru bertugas di Pos Kupang sejak 10 Januari 2019.

Karena itu, ia merasa amat sangat perlu untuk bersilaturahmi dengan seluruh stakeholder.

"Bahasa sederhananya, permisi Pak," ujarnya.

Bobby mengaku senang dengan kedatangan Hasyim dan jajaran Pos Kupang.

Ia juga mekinta maaf karena baru punya waktu luang setelah Lebaran.

• Video Panas Hubungan Sesama Jenis Viral di WhatsApp dan Facebook Malaysia, Diduga Aktornya Pejabat

• Jokowi Bubuhkan Tanda Tangan Gunakan Punggung Ajudan, Warga Net Salah Fokus

"Saat itu, Ibu Nini (Pemimpin Perusahaan Pos Kupang. Red) juga telepon. Cuman saya sedang di Surabaya. Jadi, saya pikir habis Lebaran lebih enak," kata Bobby.

Menurutnya, kerjasama dengan media massa, khususnya Pos Kupang, jadi bagian tak terpisahkan bagi REI NTT dalam membangun daerah.

Bobby kemudian bercerita banyak tentang lika-liku membangun rumah untuk MBR atau subsidi.

Ia begitu bersemangat saat menyinggung pajak yang harus ditanggung oleh MBR sebagai konsekuensi memiliki rumah

subsidi. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah merevisi, bahkan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BPHTB sendiri adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

• Bertunangan dan Sudah Foto Prewedding, Rezky Aditya Gagal Nikah, Diduga Karena Beda Keyakinan

• Jokowi Dicegat di Pasar Sukawati Bali, Ternyata Hanya ini yang Diminta Warga

"BPHTB ini yang kami nilai masih memberatkan masyarakat kurang mampu.

Sebab, jumlah yang dibayarkan cukup besar dan itu harus dibayar di depan sebelum akad. Belum lagi uang muka dan biaya akad," papar Bobby.

Menurutnya, BPHTB dikenakan untuk semua transaksi properti, yang dibeli dari perorangan maupun developer dan besarnya 5 persen dari nilai transaksi setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Ia memberi contoh.

Untuk harga rumah subsidi tahun 2019, rata-rata Rp 158 juta per unit.

Hitungannya, Rp 158 juta dikurangi NJOPTK Rp 60 juta, sama dengan Rp 98 juta, kemudian dibagi 5 persen.

• Giliran IG Ustadz Abdul Somad Banjir Komentar Nyinyir, Posting Ayat Soal Ketetapan Allah

• Warga Babau Dapat Sosialisasi  Tora pasca pencabutan HGU

"Hasilnya hampir Rp 5 jutaan. Itu belum termasuk biaya akad, dan uang muka," imbuhnya.

Menurutnya nilai NJOPTK Rp 60 juta saat ini sudah tidak relevan lagi. Sebab itu ditetapkan saat rumah subdisi seharga Rp 55 juta.

Sementara saat ini, rumah subsidi sudah Rp 158 juta untuk Bali-NUsa Tenggara.

Karena itulah, dirinya berjuang bagaimana agar BPHTB tersebut bisa dikurangi atau dihapus, khusus untuk MBR yang ingin punya rumah bersubsidi.

"Dengan demikian, MBR akan semakin mudah memiliki rumah," tegas Bobby.

Ia tidak asal bicara terkait dengan penghapusan BPHTB untuk MBR.

"Ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, Berikutnya, Permendagri Nomor 121 Tahun 2017. Hanya, ini yang belum dijalankan di tingkat daerah," ujarnya.

• Persib Hadapi PS Tira dan Persikabo, Pemain Asing Ini Tambah Percaya Diri Maung Bandung

• Persib Bandung Temukan Permainan Terbaik Jelang Liga 1 2019, Ini Buktinya!

Ia juga menjelaskan jumlah rumah subsidi yang dibangun di NTT masih kecil dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Tahun ini menurutnya, REI dapat jatah untuk bangun 600 unit.

"Itu pun sebarannya 85 persen masih ada di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Jadi daerah lain, masih minim sekali," katanya.

Untuk memberikan informasi lengkap tentang rumah subsidi dan rumah nonsubsidi kepada masyarakat NTT, Bobby menuturkan DPD REI NTT akan menggelar REI Expo.

"Kita gelar sekitar awal Agustus. Ini sudah ke-empat belas kali kita gelar. Dan pada REI Expo NTT kedua 2019 ini, akan ada hal-hal baru. Kemarin kita gelar Desember," paparnya.

Ia juga merinci berapa peserta dalam expo kali ini.

"Pengembang yang ikut serta antara 15 sampai 20 pengembang. Di NTT sendiri total ada 74 perusahaan yang tergabung di DPD REI NTT. Kita target penjualan bisa mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 45 milar," katanya. (*)