Aa Gym Posting Video Pidato Anies Baswedan Soal Pancasila, Gubernur Rasa Presiden

Aa Gym Posting Video Pidato Anies Baswedan Soal Pancasila, Ramai Bahas Gubernur vs Presiden

POS-KUPANG.COM | JAKARTA  - KH Abdulllah Gymnastiaratau yang biasa disapa Aa Gym mengunggah sebuah video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Video yang diunggah Aa Gym itu adalah video Anies Baswedan sedang berpidato tentang Hari Lahirnya Pancasila di Monas, Jakarta, belum lama ini.

Untuk video ini, Aa Gym memberikan keterangan sebagai berikut:

“Renungan Pidato Hari Lahir Pancasila di Monas. Pancasila sudah saatnya nyata dalam kehidupan tak hanya dalam teks dan ucapan,” tulis Aa Gym.

• Ini 5 Fakta Video Penggerebekan Ifan Seventeen Bersama Seorang Perempuan

• Sekelompok ELF Ancam Boikot Super Junior, Ini Tuntutanya Pecat Dua Member ini?

Dalam video itu, Anies Baswedan mengatakan menjadi tugas bersama memastikan Pancasila diamalkan di Ibu Kota Jakarta.

“Bahwa Kita memiliki amanat konstitusional untuk memastikan bahwa Pancasila terlasaksana secara tuntas di Ibu Kota,” tegas Anis Baswedan.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan untuk pejuang dan keluarganya.

“Di DKI kita mulai. Semua pejuang dan anak turunannya, di bebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan,” kata Anies Baswedan.

Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga memaparkan tentang persamaan hak setiap warga Negara.

Khususnya mereka yang akan mengadu nasib di Jakarta.

• IG Ustadz Yusuf Mansur Banjir Komentar Nyinyir, Kini Giliran Tiket Pesawatnya Disorot

• Putra Bungsu Susi Pudjiastuti Baru Lulus SMA, Ini 5 Fakta Alvy Xavier yang Jarang Tersorot Kamera

“Bapak/ibu sekalian, bertahun-tahun kita menghadang warga untuk datang ke Jakarta melalui berbagai operasi,” ujarnya.

Tahun ini, menurut Anis Baswedan tidak ada lagi operasi untuk mengadadang warga luar Jakarta untuk mencari nafkah di Jakarta.

Terkait dengan postingan video ini, netizen pun ramai memberikan komentar.

Berikut beberapa di antaranya:

@rikijuki28: Maaf pak Anies ini presiden x yah. Ko pidato nya matang slow n pasti. Gantiin z pak presiden yg sekarang ga usah pake pemilu lagi. Allahuakbar

@mose_semo: PRESIDEN IDAMAN Indonesia

• Playboy ini Meniduri 40 Wanita Semasa Hidupnya, Saat Meninggal Para Pacarnya Panik, Ternyata ini

• Asmirandah & Jonas Rivanno Sama-sama Diinfus, Tetap Romantiskan

@kangarsyah: Ini pidato seorang calon presiden 2024,,,,sangat bijaksana,, beda yah isi pidato ya sama pa presiden,, ini lebih bermakna dan dimengerti oleh rakyat

@andrisaja: Gubernur Rasa Presiden

@aguusss96: Al Fatihah buat semua orang yg sudah menghibahkan jiwanya agar bendera

Mengutip wartakotalive.com, Anies Baswedan menghapuskan operasi yustisi atau pelarangan masuknya warga yang tak punya identitas (KTP) DKI ke Ibu Kota.

Berkali-kali Anies Baswedan sudah menjelaskan penghapusan operasi tersebut dilakukan karena ingin menjadikan Ibu Kota sebagai kawasan yang setara untuk semua golongan, dan terbuka untuk siapa saja.

Bahkan, kali ini Anies Baswedan memberikan contoh bahwa warga dari luar kota saja bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"DKI pernah loh punya Gubernur yang KTP-nya bukan DKI. Pak Jokowi itu KTP-nya Solo, boleh jadi Calon Gubernur di Jakarta," ujar Anies Baswedandi kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019).

Menurutnya, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk tinggal di mana saja, termasuk di Ibu Kota Jakarta.

"Kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa saja dan di mana saja memiliki kesempatan yang sama (untuk bertempat tinggal)," ungkap Anies Baswedan.

Ia pun sempat mengutarakan kekecewaannya pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang melarang orang luar kota masuk ke Jakarta.

"Kadang saya mikir, kok bisa ya selama ini kita membiarkan negara melakukan larang orang masuk ke sebuah wilayah?" ucapnya

"Kita yang sekarang berdiri di sini juga banyak dari luar Jakarta. Nah, karena itu saya ingin ajak semua, yuk terapkan prinsip keadilan," imbuhnya.

"Dulu kita mendapatkan kesempatan yang sama. Mari kita memberikan kesempatan yang sama (juga) di generasi berikutnya," papar Anies Baswedan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai tahun ini menghapuskan operasi yustisi, yang biasanya dilakukan seusai libur Lebaran.

Hal tersebut dilakukan Anies Baswedan karena ingin menjadikan Ibu Kota Jakarta jadi kawasan yang setara untuk semua golongan.

"Mulai tahun ini, tidak lagi ada istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang mau bekerja di Jakarta," paparnya.

 "Nah, kami semua ingin ini semua berjalan dengan baik," cetusnya.

Selain itu, alasan Pemprov DKI menghapus kebijakan itu, karena dalam praktiknya operasi tersebut selama ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.

Padahal, menurut Anies Baswedan, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta setelah lebaran banyak juga ada dari kelas menengah dan atas juga.

"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia," kata Anies Baswedan.

Ia juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta, untuk membawa surat-surat kependudukan secara lengkap.

Anies Baswedan juga mengimbau kepada pendatang agar segera memiliki kartu BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah dijamin.

"Terakhir, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian," imbaunya.

"Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," harap Anies Baswedan.

Ahok Pernah Imbau Ini Juga 

Imbauan Anies Baswedan juga pernah diungkapkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2014.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak lagi melakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).

Biasanya OYK digelar H+14 Lebaran. Karena pada saat itu merupakan batas waktu dari pendatang tinggal di Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, para pendatang tidak dilarang untuk tinggal di Jakarta, bahkan diperbolehkan menjadi warga Jakarta.

Asalkan, dia mendapatkan rekomendasi dari warga tempatnya berdomisili kalau pendatang itu memiliki rumah dan pekerjaan. Selain itu, harus ada surat pindah.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan," jelasnya.

"Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan," beber Ahok,  seusai menjadi menjadi Pembina Apel Siaga dalam Rangka Menghadapi Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri 1435 H di Lapangan Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

"Kenapa enggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu enggak ada tempat," paparnya.