FPI akan Turun dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, PBNU Ingatkan Jangan Main-main!

POS-KUPANG.COM - Massa FPI akan turun dalam aksi unjuk rasa Gerakan Kedaulatan Rakyat pada 20, 21 dan 22 Mei 2019.

Massa yang akan hadir tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan juga dari luar daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustaz Sobri Lubis.

"Dari mana-mana ya, jumlahnya tidak bisa dihitung karena sangat cair," ujar Ustaz Sobri Lubis di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurut Ustaz Sobri Lubis, ratusan masjid di Jakarta akan menerima kedatangan massa yang sebagian berasal dari luar Jakarta tersebut.
Ia berharap seluruh masjid di Jakarta membuka pintu untuk peserta unjuk rasa.

"Seluruh masjid diharapkan bisa membuka pintu untuk saudara-saudara kita," katanya.

Sementara itu Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Ustaz Muhammad Al Khaththath mengatakan bahwa aksi unjukrasa akan dilakukan secara damai. Aksi juga akan diisi dengan tausyiah.

"Akan banyak tausyiah, termasuk tausyiah kepada KPU, habis itu seperti biasa salat berjamaah dan lainnya," katanya.

Adapun tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut yakni meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Bawaslu menghentikan kecurangan di Pemilu 2019.

Pihaknya menilai bahwa Pemilu 2019 berjalan tidak jujur dan adil, serta penuh kecurangan.

• Kedubes Amerika Serikat Ingatkan Aksi Teror Jelang 22 Mei, Ketua PBNU Sikapi Gerakan People Power

• Ketua PBNU KH Said Aqil: Gus Dur Sudah Prediksikan Munculnya Ustadz-Ustadz Dadakan, Ini Ciri-Cirinya

"Yang pasti kecurangan Pemilu harus dihentikan," katanya.

Sebelumnya sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan rakyat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Gerakan untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 2019 itu pertama kali digaungkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais sebagai pengganti 'people power'.

Pasalnya menurut Amien Rais banyak tokoh dipolisikan terkait tudingan makar karena menyebut 'people power'. 

Polri Kerahkan 30.000 Perseonel

Jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 tanggal 22 Mei 2019 nanti, Kepolisian RI dan TNI akan menyiagakan 30.000 personelnya di DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

"Untuk 22 Mei dari Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamanan secara detil. Jumlah pasukan yang dilibatkan kurang lebih 30.000 TNI-Polri," kata Dedi, seperti dilansir Kompas.com.

Dedi mengatakan, fokus utama dalam pengamanan tersebut adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Menteng, Jakarta Pusat, dan objek vital lainnya.

Untuk keamanan Gedung KPU, aparat akan menerapkan sistem pengamanan yang terbagi dalam empat lapis atau ring.

Ring pertama berada di dalam Gedung KPU, ring berikutnya berada di sekitar gedung.

Kemudian, ring ketiga merupakan area parkir, dan ring keempat di jalan raya.

Dedi mengatakan, patroli juga akan terus dilakukan petugas.

"Pelaksanaan patroli secara dialogis terus akan dilakukan, pemantauan intelijen setiap perkembangan dinamika masyarakat terus dimonitor," ujar Dedi.

Tak hanya pengamanan secara fisik, aparat juga melakukan patroli di dunia siber.

• Prabowo-Sandi Unggul di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Jokowi-KH Maruf Menang di DKI Jakarta

• Aa Gym: Pemilu Ini Beda, Ustadz Yusuf Mansur Berbaik Sangka, Buya Yahya: Saya Tak Omong KPU Curang

"Direktorat Siber Bareskrim Polri bekerja sama Kominfo dan BSSN terus secara intens melakukan kegiatan patroli siber memonitor akun yang menyebarkan konten bersifat hoaks, provokatif, dan hate speech," kata Dedi.

Menurut Dedi, konten-konten yang melanggar tersebut akan di-take down. Lalu, jika langkah literasi digital tidak berhasil, polisi akan mengambil langkah penegakan hukum.

Peringatan Amerika Serikat

Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Kedubes Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan pengumuman penting terkait 22 Mei 2019. 

Seperti diketahui, 22 Mei adalah pengumuman resmi KPU tentang hasil Pemilu 2019 atau Pilpres 2019.

Jelang pengumuman 22 Mei itu, warga Amerika yang berada di Indonesia diminta waspada.

Kedubes Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dalam situs resminya, Kedubes Amerika Serikat di Jakarta mengatakan pejabat-pejabat kepolisian Indonesia telah menyatakan secara terbuka peningkatan risiko terorisme terkait finalisasi hasil Pemilu 2019 atau Pilpres 2019.

Situs tersebut juga menulis bahwa media-media di Indonesia telah melaporkan penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan makar.

(https://id.usembassy.gov)

Selain melalui situs resmi, peringatan keamanan dari Kedubes Amerika Serikat juga disampaikan melalui media sosial yang terverifikasi.

Mereka memperingatkan titik-titik demonstrasi di Jakarta yang diprediksi bakal dihujani massa.

Di antaranya kantor KPU di Menteng dan Bawaslu di Jalan Thamrin.

Selain itu, demonstrasi juga diperkirakan akan terjadi di beberapa kota lain, seperti Surabaya dan Medan.

"Polisi mengatakan akan menempatkan personel keamanan tambahan di tempat-tempat terkait pemilu dan lokasi publik lain di Jakarta," tulis pengumuman yang dirilis Jumat sore itu.

Hal ini diperkirakan akan membuat terjadinya penutupan sejumlah jalan dan gangguan lalu lintas yang signifikan di lokasi-lokasi di mana terjadi demonstrasi.

Warga Amerika Diminta Jauhi Lokasi Demonstrasi

Kedubes Amerika Serikat di Jakarta mengingatkan warga Amerika untuk menghindari lokasi-lokasi demonstrasi pada 22 Mei 2019.

Warga Amerika juga diminta mengikuti pemberitaan di media tentang acara-acara lokal, mewaspadai lingkungan di sekitar dan senantiasa mempraktikkan kesadaran keamanan pribadi.

Mereka yang belum mendaftar di Smart Traveller Enrollment Program (STEP) untuk mendapat informasi keamanan, diserukan untuk segera mendaftar.

Juga mengikuti informasi terkini yang disampaikan di jaringan sosial media Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan kantor konsulat di Surabaya.

Sejumlah nomor kontak juga disampaikan dalamperingatan keamanan ini.

Berikut isi lengkap peringatan keamanan Kedubes Amerika Serikat yang dilansir situs resminya:

Location: Indonesia, country-wide

Event: On May 22, 2019, the General Election Commission (KPU) is expected to announce the official results of the Indonesian presidential and parliamentary elections. Indonesian police officials have publicly cited a heightened risk of terrorism in connection with the finalization of election results, and media has reported recent arrests of Indonesians on terrorism charges. Demonstrations are possible at election-related offices and other public sites in central Jakarta, including the KPU compound in Menteng, and the Election Supervisory Board (known as BAWASLU) on Jl. Thamrin. Demonstrations may also take place at election-related offices in other cities, including Surabaya and Medan. Indonesian Police have stated that additional security personnel will secure election-related sites and other locations in greater Jakarta. Expect road closures and significant traffic disruptions in areas where demonstrations occur.

Actions to Take:

Avoid areas where demonstrations or political rallies are occurring and exercise caution if within the vicinity of any large gathering.
Stay current with media coverage of local events, be aware of your surroundings, and practice personal security awareness at all times.
Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive security updates.
Follow the U.S. Consulate General in Surabaya on Twitterand Facebook and the U.S. Embassy in Jakarta on Twitter and Facebook
Assistance:

U.S. Consulate General Surabaya, +6231-297-5300; after-hours:+6281-133-4183, SurabayaACS@state.gov, https://id.usembassy.gov/
U.S. Embassy Jakarta, +62-21-5083-1155; after-hours:+62-21-5083-1000 then press 0, JakartaACS@state.gov, https://id.usembassy.gov/
U.S. State Department–Consular Affairs -888-407-4747 or 202-501-4444
Indonesia Country Specific Information
Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP)to receive updates. Follow U.S. State Department – Consular Affairs on Twitter and Facebook

Ketua PBNU Sikapi Gerakan People Power

Sementara itu, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj membagikan sebuah tayangan channel Youtube Official Pagar Nusa.

KH Said Aqil Siradj membagikan hal itu dalam akun Twitter terverifikasinya.

Ia meretweet unggahan PP PSNU Pagar Nusa @PagarNusa_NU pada 10 Mei 2019.

Isinya bahwa Pagar Nusa siap untuk menjaga demokrasi dan NKRI.

“Banyak orang bilang, kelompok yang disinyalir radikal lebih solid ketimbang Nahdlatul Ulama. Kita harus merapatkan barisan, jaga soliditas. Siapapun yg bermain2 dgn demokrasi & NKRI akan berhadapan langsung dgn pendekar Pagar Nusa,” kata Gus
@nabilharoen
(link: http://youtu.be/P7wQLWuLbrg) youtu.be/P7wQLWuLbrg

Dalam tayangan Youtube tersebut merupakan Latihan Gabungan Pagar Nusa yang digelar di Sukoharjo, 28 April 2019.

Pada tayangan itu, anggota Pagar Nusa menunjukkan kebolehannya dalam ilmu bela diri.

Ma'ruf Amin Berharap Tidak Ada Gerakan Massa Jelang Pengumuman Hasil KPU Pada 22 Mei 2019

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin berharap tidak ada gerakan massa menjelang pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019.

Menurut KH Maruf Amin, keamanan dan kepentingan negara lebih penting dari pada kepentingan sekelompok orang.

Hal itu disampaikan KH Maruf Amin usai menghadiri acara buka puasa bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

"Saya harap tidak terjadi itu. kenapa? menjaga negara dan keutuhan bangsa, keamanan, ketenteraman, kita harus berpikir bahwa menjaga negara, mengutamakan negara dan bangsa harus lebih kita utamakan. Kita dahulukan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat," ucap KH Maruf Amin.

KH Maruf Amin pun mengingatkan, pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil Pemilu bisa menempuh jalur konsitusional seperti melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita tunggu pengumuman dari KPU, menunggu apakah ada gugatan-gugatan baik melalui Bawaslu atau melalui MK. sudah itu nanti, sesudah penetapan oleh KPU tentu kita akan lakukan langkah-langkah yang semestinya," kata KH Maruf Amin.

Selain itu, ia juga meminta kepada elit partai politik agar bisa menahan diri untuk mengikuti aturan main yang sudah disepakati melalui Pemilu damai 2019.

Hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar tak terjadi gejolak di lapisan masyarakat.

"Kepada para tokoh, tokoh agama maupun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat," ujarnya. (Tribunnews.com/ POS-KUPANG.COM)