Sampah Medis Ancam Program Besar Gubernur Nusa Tenggara Timur

, jika sampah medis tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Sampah Medis Ancam Program Besar Gubernur Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI.
Ir. Ferdy J. Kapitan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur di ruang kerjanya, Rabu (15/5/2019). 

Sampah Medis Ancam Program Besar Gubernur Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Mandeknya tata kelola sampah medis di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi mengancam program besar Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yaitu menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Ir. Ferdy J. Kapitan M. Si saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, di Biro Organisasi Pemprov NTT, Kamis (16/5/2019).

Ia secara tegas mengatakan, jika sampah medis tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan masyarakat.

"Kita tahu sampah medis sangat berbahaya. Ini bisa mengancam upaya pengembangan pariwisata sebagai penggerak ekonomi," ungkapnya.

Kapitan, menjelaskan, kondisi tata kelola di NTT mengerikan. Hal itu dipicu ketiadaan incenerator di rumah sakit yang ada ada di NTT, sehingga sampah menumpuk di TPS rumah sakit. Lebih parah lagi, malah ada rumah sakit yang tidak memiliki TPS atau TPS nya rusak.

Kasus Pemilu Alor, DKPP Putuskan Teradu Direhabilitasi

Nama Penyerang Harry Kane Ada, Intip YUK Daftar Nama Pemain Timnas Inggris vs Belanda

"Hal itu mengakibatkan terjadi penumpukan di rumah sakit. Kalau menumpuk di rumah sakit, nah di sana berbahaya bagi pasien atau siapapun di sana. Pasien bukannya sembuh malah tampah penyakit karena adanya limbah medis," tegasnya.

Setiap hari LB 3, akumulasi dari semua Rumah Sakit dan puskemas di NTT mencapai 1.200 Kg. Ini tersebar di tiga titik di Flores, Timor dan Sumba.

Beberapa waktu lalu, lanjutnya, pihak Kementerian Lingkungan Hidup RI melakukan kunjungan kerja ke NTT guna membicarakan pengolahan sampah medis.

"Ada kesepakatan dengan Pemrov NTT untuk melakukan diskresi sampah medis di PT. Semen, namun sampai saat ini perizianannya belum keluar. Rencana April atau awal Mei namun sampai saat ini ijin dari Kementerian belum keluar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk penanganan limbah media secara standar mesti memiliki sebuah kelembagaan atau bisa dimungkinkan dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.

Namun, lanjutnya, secara ekonomis tidak menguntungkan pihak swasta. "Kalau 2.000 perhari, baru bisa untung secara ekonomis," ungkapnya.

Akan tetapi lanjutnya, Pemerintah harus segera mengatasi pengolahan limbah medis. "Seberapa pun jumlah limbah medis harus kita atasi karena ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tengah membahas pembentukan kelembagaan yang dikenal dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk atasi masalah sampah medis.

"Ini tentu membutuhkan proses dan waktu, yang mana mesti ada sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan penyelenggaraan. Jadi kita masih berproses," ungkapnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved