Andre Koreh: KONI NTT Tidak Pernah Cuci Tangan Dalam Kasus Forki NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-KUPANG-Ketua KONI NTT, Andre W Koreh dengan tegas membantah tudingan Fransiscus Fernando yang menyebut kalau KONI NTT melakukan 'cuci tangan' dalam kisruh kepengurusan Pengprov Forki NTT.

Justru sebaliknya, KONI NTT sebenarnya mau melakukan mediasi terhadap dua pihak yang sedang bertikai agar masalah organisasi ini tidak berkepanjangan dan mengorbankan para atlet karate dari semua perguruan.

Yang terjadi adalah adanya mekanisme dan prosedur yang salah dalam keseluruhan proses pemilihan pengurus. Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT ini tidak menyangkal ada pertemuan yang digelar di kantornya saat itu.

• Presiden Joko Widodo Direncanakan Meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu-NTT

Akan tetapi dia menggarisbawahi pertemuan itu dilakukan karena ada musyawarah sebelumnya yang salah.

"Yang bermasalah itu adalah musyawarah provinsi pertama dari mandat yang diberikan kepada PB Forki kepada tiga orang. Musyawarah itu tidak pernah memberitahu KONI. Jadi musyawarah itulah yang menyebabkan terjadinya penolakan dari tiga perguruan yakni KKI, Inkai dan Inkanas," ujarnya kepada Pos Kupang saat ditemui di Hotel Sotis, Jumat (17/5/2019).

• BREAKING NEWS- 8 Pejabat di TTS-NTT Dikenai Non Job, Saat Ini Mereka Belajar Tugas Satpol PP

Atas dasar masalah inilah, ia bersurat kepada KONI pusat yang memberitahukan adanya persoalan dalam tubuh Pengprov Forki NTT. KONI pusat pun meminta KONI NTT memfasilitasi pertikaian karena ini masalah di daerah.

Atas dasar petunjuk KONI pusat ini, lanjutnya, pihaknya kemudian menyurati PB Forki agar langsung turun tangan menyelesaikan masalah cabor karate di NTT.

"Dikirimlah Sekjen (PB Forki). Saya fasilitasi di kantor saya. Jadi bukan cuci tangan sebagaimana yang disebut oleh Frans Fernando," ungkapnya.

• Jelang Laga Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Ini Sesumbar Pemain Maung Bandung Kim Kurniawan

Dia menegaskan justru Fransiscus Fernando terpilih sebagai Ketua Pengprov Forki NTT melalui mekanisme, prosedur dan tata cara yang salah karena musyawarah provinsi saat itu tidak mengakomodasi semua kepentingan.

"Musyawarah provinsi pertama itu tidak kuorum. Kabupaten tidak dilibatkan. Tujuh perguruan yang datang itu, orang-orang yang datang itu bilang 'saya dari KKI, saya dari Inkai' tapi tanpa ada surat mandat. Nah karena sudah ada konflik itu maka saya fasilitasi."

• Marko Simic Masuk Skuad Inti, Ini Formasi Pemain Persija Jakarta Hadapi Liga 1 Musim 2019

Sekjen PB Forki, Lumban Sianipar yang datang langsung ke Kupang pun memutuskan tujuh perguruan yang ada di NTT itu menjadi pemegang mandat untuk menggelar Musyawarah Luar biasa ulang dan dipilih Majelis Sabuk Hitam Herman Nai Ulu sebagai koordinator.

Pada saat itu, musyawarah luar biasa juga gagal memilih ketua.

"Karena mereka dekati Danrem dan Danrem tidak bersedia, mereka dekati pejabat di Bank NTT juga belum clear akhirnya sampai deadline yang ditetapkan PB Forki tidak berhasil (memilih ketua). Dikasih lagi waktu satu minggu tetapi tetap juga gagal."

Menanggapi kemelut internal yang belum tuntas ini, PB Forki sendiri langsung mengambilalih.  Hingga pada akhirnya, PB Forki bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menerbitkan surat yang menunjuk Frans Fernando sebagai formatur tunggal yang jadi persoalan.

• Penyerang Persija Marko Simic Tak Sabar Berduet dengan Pemain Macan Kemayoran Riko Simanjuntak

Dijekaskannya, Fransiscus Fernando kemudian menyusun pengurus Forki NTT dan dibawa ke PB Forki.

KONI NTT pun tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap kepengurusan itu karena proses pemilihannya tidak prosedural selain juga masih ada protes dari tiga perguruan lainnya yakni KKI, Inkai dan Inkanas.

"Selama tiga perguruan ini memberikan protes maka selama itu pula KONI tidak bisa memberikan rekomendasi. Tapi yang terjadi apa, PB Forki tetap menerbitkan surat keputusan dan bahkan pak Gatot Nurmantyo sendiri datang melantik. Saya berharap waktu itu kehadiran Pak Gatot itu menyelesaikan konflik yang ada. Tapi kenyataannya tidak. Pak Gatot malah menyalahkan KONI NTT karena tidak hadir pada saat pelantikan," paparnya.

Dia juga menyayangkan PB Forki yang tidak mengawal dengan baik proses yang berlangsung usai memberikan mandat.

• Hampir Sebagian Wilayah Takari Belum Berlistrik, Gubernur NTT Tahu Kondisi Warga

KONI NTT pun melaporkan sengkarut permasalahan ini ke KONI pusat dan sebagai konsekuensinya cabor karate tidak diikutkan dalam perhelatan Porprov 2018 di Kota Kupang karena organisasi Forki NTT yang sedang berkonflik.

Alokasi bantuan anggaran untuk olahraga karate jadi salah satu dampak dari absennya olahraga karate di Porprov 2018. Pasalnya, KONI NTT tidak mungkin memberikan bantuan kepada organisasi yang belum definitif.

Dampak dari kepengurusan Forki NTT ini pun terus berlanjut. PB Forki mencabut atau membatalkan posisi NTT sebagai tuan rumah Kejurnas Pra PON beserta keseluruhan panitianyan seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alasan pencabutan itu adalah belum adanya rekomendasi dari KONI NTT terhadap kepengurusan Pengprov Forki NTT.

"Seolah-olah KONI lagi yang tidak mau kasi. Padahal saya tidak memberikan rekomendasi karena proses keterpilihan pengurus menyalahi ketentuan. Nah ini persoalannya," pungkasnya. (*)