Hastag #HastoMemfitnahRakyatAceh Jadi Trending Topic di Twitter

POS-KUPANG.COM - Hastag #HastoMemfitnahRakyatAceh menjadi trending topic di twitter.

Pantauan Serambinews.com (grup POS-KUPANG.COM) hingga pukul 21.40 WIB, Sabtu (11/5/2019), sudah ada 24.600 tweets untuk Hastag #HastoMemfitnahRakyatAceh.

Hastag tersebut bahkan menembus urutan kedua tending topic twitter.

Munculnya Hashtag ini bermula dari komentar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang berbicara kekalahan telak Jokowi-Ma'ruf di Aceh.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal masifnya praktik money politics di Aceh.

Ia menyebut satu keluarga di daerah perkebunan karet di Aceh menerima Rp 1 juta dari lawan politik Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019.

• Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka dari Mouly Surya, Sutradara Marlina si Pembunuh

• BERITA POPULER: Persib Launching Skuat dan Jersey hingga Karakter Avengers Pilihan Jungkook BTS

• Ramalan Zodiak Hari Minggu 12 Mei 2019, Gemini Hati-Hati, Scorpio Hari Penuh Warga, Zodiak Lain?

Diberitakan beberapa media online, Hasto Kristiyanto mengatakan sebenarnya Aceh itu sangat terbuka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hanya saja, katanya, ada money politics yang masif sehingga membuat situasi berubah.

Hasto Kristiyanto menyebut banyak keluarga di daerah perkebunan karet perkebunan sawit itu banyak yang menerima Rp 1 juta.

Berdasarkan hitung cepat, Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Aceh. Ini, menurut Hasto Kristiyanto, karena Jokowi-Ma'ruf Amin banyak mendapat fitnah.

Hasto Kristiyanto juga menyebut terlalu besarnya fitnah yang ditujukan terhadap Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Aceh.

Komentar pedas Hasto Kristiyanto itu mendapat respon beragam dari berbagai kalangan di Aceh yang diutarakan melalui media sosial.

Badan Pemenangan Daerah (BPD) Aceh untuk Prabowo-Sandiaga menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut praktik politik uang (money politics) di Aceh masif.

BPD pun meminta Hasto membuktikan pernyataannya.

"Pernyataan Sekjen PDIP tentang adanya money politics Rp 1 juta per keluarga yang masif di Aceh adalah statement yang keliru. Tolong ditunjukkan di mana orangnya, lokasi dan sumbernya. Menurut kami, informasi tersebut tidak bertanggung jawab dan antitesis dengan kondisi kekinian di Aceh," ujar Sekretaris BPD Aceh Prabowo-Sandi, Marzuki AR atau Wen Rimba Raya, Kamis (9/5/2019).

Wen Rimba mengungkapkan selama ini pihaknya selalu berkampanye dengan jujur.

Tak pernah pihaknya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang pada Pemilu 2019 ini.

"Selama memasuki tahapan kampanye, sampai hari ini BPN (Aceh) bekerja dengan dana yang minim, tanpa intimidasi, tidak curang, apalagi menaikkan suara rakyat. Aceh dua kali pilpres tetap mempercayakan amanah kepada Prabowo-Sandi, apalagi merupakan hasil Ijtimak Ulama," tuturnya.

Politikus Gerindra itu meminta Hasto memahami bahwa rakyat Aceh selalu mengikuti hasil Ijtimak Ulama.

Rakyat Aceh, kata Wen Rimba, percaya pada capres-cawapres hasil Ijtimak Ulama. "Yang harus dipahami oleh Sekjen PDIP tersebut bahwa rakyat Aceh itu rakyat yang cinta pada ulama, anti-ketidakadilan, anti-pencitraan, anti-kebohongan, dan anti-penista Agama.

Rakyat Aceh tidak materialistis, rakyat sangat rasional, sangat tahu mana yang hak dan mana yang batil," pungkasnya.

"Selama ini kampanye yang jor-joran secara pendanaan adalah justru pihak 01, bahkan dengan melibatkan aparatur negara," imbuh dia.

Wen Rimba pun membantah tuduhan Hasto Kristiyanto yang menyebut Gerindra dan PKS menggerus suara partai lokal di Aceh.

Dia menilai tudingan itu tendensius dan cenderung memecah belah.

"Kepada Saudara Hasto, jangan asal bunyi dan Anda keliru besar dalam menilai kondisi Aceh kekinian. Saudara Hasto telah menghina rakyat Aceh dengan tuduhan money politics. Kami selaku rakyat Aceh mengutuk keras statement keji dan penghinaan tersebut," tegas Wen Rimba.

Bahkan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut merespon tuduhan Hasto Kristiyanto tersebut melalui twitter.

"Mas Hasto menebar Fitnah kpd paslon Prabowo-Sandi, serta Rakyat Aceh. Hoax yg dia tebar akan tetap aman tanpa penanganan hukum sama sekali. Keadilan yg mahal. Kedzaliman yg telanjang dipertontonkan terus menerus," tulis Dahnil.

Ma'ruf Amin Kirim Tim Khusus

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengirim tim khusus ke Aceh untuk mengklarifikasi sejumlah kampanye hitam yang merugikannya dan Calon Presiden Petahana Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (6/3/2019).

"Pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Aceh memerlukan kerja sama tidak hanya dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja dan relawan. Dukungan para ulama, tokoh masyarakat, dan kerja sama yang baik dengan seluruh partai lokal Aceh menjadi prioritas," papar Hasto.

"Karena itulah kami datang membawa pesan khusus Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, bersama dengan KH Lukmanul Hakim, Wakil Ketua MUI, Habib Sholeh, Habib Ali Assegaf, hingga Dr. Zuhairi Misrawi, alumni Universitas Al Azhar, Mesir," lanjut Hasto.

Hal senada disampaikan Lukmanul Hakim selaku anggota tim pemenangan Ma'ruf.

Ia mengaku diberi tugas oleh Ma'ruf untuk mengklarifikasi sejumlah fitnah yang menyasar pasangan Jokowi-Ma'ruf di Aceh.

Lukman menambahkan fitnah dan kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi-Ma'ruf sudah sangat masif sehingga diperlukan tim khusus yang terdiri dari sejumlah tokoh agama untuk mengklarifikasinya.

"Ini yang harus kita luruskan karena belakangan ini banyak sekali hoaks yang menyebar dan bahkan fitnah-fitnah yang sudah sangat ekstrem sampai mengatakan bahwa pemilihan ini dimenangkan oleh calon nomor 01 maka agama Islam akan lenyap begitu kan," papar Lukman.

"Kemudian bahwa LGBT juga akan disahkan, atau semua yang bertentangan dengan agama itu akan menjadi sesuatu yang legal katanya. Itu harus kami luruskan," lanjut dia.

Profil Hasto Kristiyanto

Dikutip dari wikipedia, Ir Hasto Kristiyanto MM, lahir di Yogyakarta, 7 Juli 1966 adalah politikus berkebangsaan Indonesia.

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP merangkap sebagai salah satu deputi Tim Transisi menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Pernah pula menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari fraksi PDIP. Saat itu, dia duduk di Komisi VI yang menangani permasalahan perdagangan, perindustrian, investasi dan koperasi.

Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Sejak duduk di bangku SMA, dia sudah tertarik dengan dunia politik. Selama bersekolah di SMA Kolese de Britto Yogyakarta, dia gemar membaca buku politik. K

emudian melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, lulus tahun 1991 dengan gelar Insinyur.

Selama masih berstatus mahasiswa, Hasto Kristiyanto aktif mengikuti kegiatan organisasi. Dia bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Dari sinilah, Hasto Kristiyanto semakin mantap terjun ke kancah politik. Hasto Kristiyanto mengakui, niatnya yang bulat untuk terjun ke dunia politik tak lepas dari campur tangan gereja. Baginya, kehidupan gereja sangat berperan atas pembentukan dirinya melalui kaderisasi dan bimbingan seorang pastor. Bahkan, hingga kini, Hasto Kristiyanto masih melakukan bimbingan rohani dengan Pastor Herman Joseph Suhardiyanto SJ.

Hasto Kristiyanto kemudian memutuskan untuk menjadi anggota partai Perjuangan Demokrasi Indonesia. Bersama partai inilah, dia terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2004-2009, dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur.

Sewaktu menjadi anggota DPR, Hasto Kristiyanto menolak beberapa RUU dii antaranya RUU Free Trade Zone Kawasan Batam. Di balik RUU itu, menurutnya, terdapat kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di wilayah itu. Namun, RUU tetap diproses hingga menjadi Undang-Undang.

Semasa kekosongan sebagai anggota DPR, ia menjadi pengajar dan motivator di internal partai. Dalam seminggu, ia menghabiskan lima hari untuk partai, sehari untuk keluarga, dan sisanya bersama rekan-rekannya.

Pendidikan:

SD Gentan Yogya (1972-1979)
SMP Negeri Gentan Yogya (1979-1982)
SMA Kolese De Britto Yogyakarta (1982-1985)
Fakultas Teknik UGM Yogyakarta (1985-1991)
Prasetya Mulya Business School, Jakarta, (1997-2000)

(*)

Artikel ini tayang di SERAMBINEWS.COM