Datangi Polda NTT, WALHI NTT Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Dugaan Tindak Pidana Lingkungan PT IDK

Polda NTT untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang dilakukan WALHI NTT dan JPIC OFM

Datangi Polda NTT, WALHI NTT Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Dugaan Tindak Pidana Lingkungan PT IDK
POS KUPANG/GECIO VIANA
Tim advokasi yakni WALHI NTT bersama kuasa hukum foto bersama usai mendatangi Polda NTT untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang dilakukan WALHI NTT dan JPIC OFM, Jumat (10/5/2019). 

Datangi Polda NTT, WALHI NTT Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Dugaan Tindak Pidana Lingkungan PT IDK

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT bersama Kuasa Hukum mendatangi Polda NTT untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang dilakukan WALHI NTT dan JPIC OFM, Jumat (10/5/2019).

Pada tanggal 27 Maret 2017 WALHI NTT dan JPIC OFM mendatangi Polda NTT untuk melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT. Inti Daya Kencana di Kabupaten Malaka.

Menurut mereka, PT. IDK merupakan salah satu perusahaan produksi Garam Industri yang telah melakukan pengrusakan hutan mangrove di desa Weoe dan desa Weseben kecamatan Wewiku, desa Motaain kecamatan Malaka Barat seluas 10 ha dan desa Rebasa Wemian kecamatan Malaka Barat seluas 32 hektare

Bedasarkan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No 27 tahun 2007 sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf (e) dan (g), dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Dengan ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

VIDEO: Kerusuhan Jelang Sahur Terjadi di Rutan Kelas IIB Siak Riau, Polisi Tertembak

Perolehan Suara DPRD Provinsi NTT Dapil I di Kecamatan Kota Lama

BREWAKING NEWS: Lakalantas di Jalan Trans Bajawa-Ende Pria Asal Ende Tewas

Deputi WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga mengatakan, dugaan tindak pidana pengrusakan mangrove yang dilakukan oleh PT IDK merupakan salah satu tindakan kejahatan lingkungan yang serius karena telah mengabaikan kondisi ekologis, budaya dan sosial masyarakat serta tata aturan perundangan yang ada.

Oleh karena itu, lanjut Yuvensius, dugaan tindak pidana ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak kepolisian sehingga dapat mencegah terjadinya pengrusakan magrove yang lebih besar.

Sementara itu, Kuasa Hukum WALHI NTT, Dr. Simon Nahak, SH, MH menyampaikan, pelaku kejahatan lingkungan siapapun pelakukanya harus diperoses secara hukum.

Menurutnya, peristiwa pidana lingkungan telah terjadi di Kabupaten Malaka, sebagaimana bukti yang dapat dilihat bahwa wajah lingkungan Tasik, Tuik Metik ituik sudah berubah total yang awalnya dipenuhi mangrove, gewang dan lainnya yang seharusnya dilestarikan orang-orang PT. IDK.

Dikatakannya, pelaku tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan yang tersistem manakala ketika dicermati pelakukanya adalah badan hukum.

"Maka Polda NTT yang menangani pidana khusus lingkungan harus membongkar tuntas siapa pelakunya, siapa yang turut terlibat dan siapa pula yang menjadi otak pelaku kejahatannya," paparnya.

Kepada pihak kepolisian, ujar dia, segera menindaklanjuti laporan pengaduan WALHI NTT sehingga terdapat kepastian hukum terutama masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan.

"Setelah diselidiki dan terbukti maka Polda NTT segera memasang police line sehingga PT. IDK tidak boleh beroperasi lagi pada lokasi yang bermasalah tersebut. Tuntutan kami mengacuh pada ketentuan pidana lingkungan," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved