Tak Cukup Aspek WTP, Ini Pesan Anggota VI BPK RI

Tak Cukup Aspek WTP, Ini Pesan Anggota VI BPK RI

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi NTT Badan Pemeriksa Keuangan ditandai dengan Penandatangan Serah Jabatan oleh pejabat lama Edward G H Simanjuntak dan pejabat baru Adi Sudibyo.

Anggota VI BPK RI, Prof H. Harry Azhar Azis, pada acara tersebut menyampaikan bahwa serah terima ini merupakan peristiwa rutin yang dilalui sehari-hari dan Edward telah mewariskan legasi di seluruh Provinsi NTT ini, dimana baru dua yang memperoleh WTP dan 21 Kabupaten/Kota lainnya masih WTD. Tingkat kelulusan yang terbaik adalah WTP, tapi jika daerah mendapatkan WDP juga sudah dikatakan lulus.

Oleh karena itu kepada Kepala BPK yang baru, katanya, agar dapat membimbing para Kepala Daerah khususnya kabupaten/kota se-NTT. Kalau bisa agar meningkatkan opininya sesuai kinerja dan pengelolaan keuangan di masing-masing tempat sehingga bisa naik menjadi WTP.

"Ada diskusi informal antara saya dengan Pak Adi, beliau berkata ada beberapa kabupaten/kota yang kemungkinan naik menjadi WTP," ujarnya.

Ia menyampaikan bila melihat perkembangannya sampai hari ini seluruh Indonesia pemda yang memperoleh WTP baru 3 persen tahun 2009. Sedangkan audit tahun lalu di
34 provinisi dan 93 kota, yang memperoleh WTP mencapai angka 76 persen dan Provinsi mencapai angka tertinggi sudah 33 Provinsi yang memperoleh WTP atau 97 persen jauh lebih tinggi dari pemerintah pusat.

Ia menyebutkan Pemerintah Pusat pada tahun lalu memperoleh WTP baru 91 persen, dari sebelumnya di tahun 2009 56 persen.

"Ini artinya kesadaran pengelolaan keuangan negara dari hari ke hari semakin baik. Sebagai contoh, provinsi Bali seluruhnya kabupaten/kota di Bali sudah WTP100 persen, ada lagi Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Jadi mohon perhatian pada kepala BPK yang baru mulai pro aktif berhubungan dengan pimpinan dan kepala daerah se-NTT," tuturnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, bukan sekedar untuk mencapai kepatuhan saja yang seperti yang ditanyakan dalam UUD. Namun dikelola dalam tiga syarat, diantaranya terbuka dan kemakmuran.

Apa itu yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat? Ketika dirinya di DPR ia memperjuangkan bukan definisinya tetapi indikatornya.

Ia meminta kalau bisa ini diikuti di provinsi dan seluruh kabupaten kota untuk mengadakan indikator pencapaian kemakmuran.

"Waktu saya masih di DPR ada 4 indikator utama ukuran kemakmuran, yaitu angka kemiskinan yang terus menurun. Kemudian angka pengangguran yang terus menurun. Selanjutnya angka gini ratio yang menunjukkan distribusi pendapatan yang juga terus menurun dan terakhir yang angka indeks pembangunan manusia yang terus naik," terangnya.

Ia menyampaikan hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu pendidikan yang menjadi satu variabelnya, disamping dua variabel lain yaitu kesehatan dan daya beli pendapatan.

Ia menjelaskan Angka IPM Indonesia di tahun 2017, 70,8 persen, Nusa Tenggara Timur, 63, 7 persen, DKI Jakarta, 81 persen, China, 75 persen, Singapura, 93 persen dan Norwegia 97 persen.

• STFK Ledalero, SMA Seminari Kisol dan SMPK St. Yosef Naikoten Juara Lomba Karya Ilmiah Bank NTT

• Zodiak Cinta Edisi Bulan Mei 2019, Asmara Capricorn, Leo dan Virgo Kurang Baik

Jika membandingkan antara Indonesia dan Singapura, lanjutnya, Singapura merdeka tahun 65. Indonesia merdeka 20 tahun sebelumnya. Artinya Indonesia terlebih dahulu merdeka dari Singapura tahun 60-an. Itu artinya angka pendapatan per kapita Indonesia dan Singapura kurang lebih sama, dimana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Ia menyebutkan saat ini angka income per kapita Singapura 60.000 US dolar, Indonesia 4.000 US Dolar.

"Sekarang kita duduk saja Singapura sudah 15 sampai 17 kali lipat lebih tinggi dari Malaysia sekitar 15.000 dolar, 5 kali sampai 4 kali lebih tinggi dari kita yang 4000 dolar. Saya tidak tahu, saya tidak punya angka di NTT berapa income per kapitanya tapi rata-rata Indonesia sekitar 4000 US Dolar.," ujarnya

Sebagai profesor, menurutnya seorang Bupati, Walikota, Gubernur bahkan Presiden dikatakan berhasil bila bisa mengurangi angka kemiskinan. Bila kemiskinan 100, dalam 5 tahun masa jabatan angka kemiskinan harus dibawah 100. Bila angka kemiskinan 5 tahun setelah menjadi Bupati dari 100 persen ketika dilantik dan bertambah menjadi 200 maka dikatakan tidak berhasil.

"Angka kemiskinan ini menjadi kunci dan indikator. Mita bisa ukur sampai ke kepala desa, saya sudah minta kepada Kepala Perwakilan untuk mulai mengukur sampai ke tingkat kepala desa," ujarnya.

• INTIP ZODIAK BESOK! Ramalan Zodiak Jumat 3 Mei 2019, Taurus Menentang Tradisi, Leo Ingin Membantu

• Ustadz Yusuf Mansur Sebut Planet Yuma, Unggah Canggihnya Tesla, Warning Imajinasi Keji dan Kotor!

Indikator berikutnya, angka pengangguran. Dimana di NTT, angka pengangguran 3,01, sedangkan nasional 5,13 persen. Hal ini berarti NTT lebih baik dari nasional. Namun, untuk kemiskinan k di tahun 2018 NTT 21, 35 persen sedangkan nasional 9,66 persen. NTT kalah dengan angka nasional.

Selanjutnya gini ratio menjelaskan tentang distribusi pendapatan seluruh kekayaan daerah, bila dimiliki sama rata oleh seluruh penduduk maka angkanya semakin timpang. Karena seluruh kekayaan daerah hanya dimiliki oleh 12 orang penduduk di daerah itu, maka gini rationya itu satu.

Ia mengatakan pada jaman Presiden sebelumnya 0,42, sedangkan dijamannya Jokowi 0,384 pada periode sebelumnya. Sekitar hampir 11% pada masa pemerintahan Jokowi itu turun menjadi 9,6%.

"Di mata saya sebagai ekonomi, pemerintahan sekarang relatif berhasil membuat rakyat miskin semakin berkurang. Seiring menyampaikan anekdot gampang saja membuat rakyat miskin, gampang saja membuat kita ini makin Mlmakmur yaitu kurangi jumlah orang miskin, bagaimana menguranginya ada tiga kriteria orang miskin, yaitu hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Hampir miskin itu jumlahnya kurang lebih sekitar 60 juta di Indonesia," tuturnya.

Maka dari itu para Pimpinan Daerah dapat memerhatikan kinerja angka-angka kemiskinan dan kemakmuran berhubungan dengan pengelolaan anggaran di Provinsi NTT. Semoga tahun-tahun ke depan angka di NTT menjadi lebih baik dan kalau bisa NTT menjadi angka indikator kemakmuran yang terbaik di Indonesia.

"Kami ingin memastikan itu. Mudah-mudahan ini menjadi sentuhan baru dari kami kepada para pimpinan daerah utnuk bisa lebih memerhatikan aspek kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak cukup pada aspek WTP tapi harus masuk ke meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimata saya pribadi tidak ada keadilan bila tida ada kesejahteraan. Omong konsong keadilan kalau kita tidak sejahtera. Jadi tidak ada jalan lain, kita semua memusatkan perhatian," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)