TKN Ajukan Syarat Ini Jika PAN Gabung Koalisi Jokowi
Sebaiknya PAN solidkan dulu di tingkat internalnya. Jangan ada lagi yang teriak-teriak Presiden Bebek Lembek, people power lah, bicara kecuranganlah
"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).
Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.
Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.
Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok di sana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.
"Pemilu ini menjadi ajang ujian menilai karakter sesungguhnya. Kaya teman itu kalau kita berteman dengan orang, menilai dia baik atau tidak itu jalan dulu satu atau dua minggu gitu sama-sama, nah kalau di situ lolos artinya teman baik tapi kalau dia tidak lolos artinya tidak pas, sama dengan pemilu ini," ujar dia.
Sebelum pilpres 2019, PAN sendiri sebenarnya ada di pemerintahan Jokowi. Namun menjelang pilpres PAN memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Sandi dan menarik satu menterinya dari kabinet.
"Kita telah menggandeng koalisi ada Gerindra, PAN, PKS, Berkarya, berjalan seiring nih, ini kan saling uji itu cocok sini atau lebih cocok sana. Yang pasti bahwa pikirannya adalah kecocokan itu adalah dalam rangka membagun bangsa Indonesia ke depan," tambah dia.
Presiden Jokowi bertemu Zulkifli Hasan di Istana Negara Rabu (24/4/2019) lalu. Pertemuan ini dilakukan seusai pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Zulkifli saat itu hadir di Istana sebagai Ketua MPR. Adapun Murad Ismail kebetulan adalah gubernur yang didukung oleh PAN.
Selain Jokowi dan Zulkifli, pertemuan di meja makan istana itu diikuti juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan. Menurutnya, meski kedatangan Zulkifli Hasan ke istana sebagai Ketua MPR, tapi posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.
Oleh karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.
"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari Pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan Pak Zul adalah Ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.
Karena menurutnya Pilpres telah usai.
