Mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir Mengaku Sudah Bisa Membaca Arah Politik PAN

Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional ( PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai. Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Pemilu ini menjadi ajang ujian menilai kaeakter sesungguhnya. Kaya teman itu kalau kita berteman dengan orang, menilai dia baik atau tidak itu jalan dulu satu atau dua minggu gitu sama-sama, nah kalau disitu lolos artinya teman baik tapi kalau dia tidak lolos artinya tidak pas, sama dengan pemilu ini," ujar dia.

Sebelum pilpres 2019, PAN sendiri sebebarnya ada di pemerintahan Jokowi. Namun menjelang pilpres PAN memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Sandi dan menarik satu menterinya dari kabinet.

"Kita telah menggandeng koalisi ada Gerindra, PAN, PKS, Berkarya, berjalan seiring nih, ibi kan saling uji itu cocok sini atau lebih cocok sana. Yang pasti bahwa pikirannya adalah kecocokan itu adalah dalam rangka membagun bangsa Indonesia kedepan," tambah dia.

Presiden Jokowi bertemu Zulkifli Hasan di Istana Negara Rabu (24/4/2019) lalu. Pertemuan ini dilakukan seusai pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Zulkifli saat itu hadir di Istana sebagai Ketua MPR. Adapun Murad Ismail kebetulan adalah gubernur yang didukung oleh PAN. Selain Jokowi dan Zulkifli, pertemuan di meja makan istana itu diikuti juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Penjelasan Zulkifli Hasan terkait Pertemuannya dengan Jokowi, Benarkah PAN Bakal Gabung Koalisi? 

Pertemuan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dianggap bukan lah pertemuan biasa oleh sebagian pihak.

Spekulasi bermunculan terkait pertemuan tersebut.

Bahkan pertemuan itu diisyaratkan sebagai bakal bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat yang selama ini menyokong Jokowi.

Pertemuan berlangsung dalam bincang-bincang setelah pelantikanMurad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara Jakarta.

Dalam bincang-bincang itu, ada pula Ketua Umum Partai NasDemSurya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sementara itu di sisi lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais sempat bereaksi keras terkait Pilpres 2019 dengan menyatakan bakal menggunakan people power.

Terkait dengan pertemuan Zulkifli Hasan-Jokowi hingga people power Amien Rais, berikut rangkumannya:

1. Zulkifli Hasan Buka Suara

Zulkilfi Hasan akhirnya buka suara terkait pertemuannya dengan Jokowi.

Hal itu diungkap Zulkifli lewat akun twitternya @zul_hasan, Jumat.

Menurut Zulkifli, kehadirannya dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya hal rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR.

"1. Terima kasih untuk pertanyaan2 terkait kehadiran saya di Istana. Kehadiran yg sebenarnya rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR," tulisnya.

Zulkifli Hasan menegaskan, dirinya hadir dalam pelantikan Gubernur Maluku bukan sebagai Ketua Umum PAN, melainkan sebagai Ketua MPR.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR ini, ia juga mengaku hadir dalam pelantikan gubernur-gubernur lainnya.

Terlebih, Murad Ismail yang dilantik sebagai Gubernur Mauluku adalah sahabat Zulkifli Hasan dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku.

Zulkifli melanjutkan, saat ini kader PAN di seluruh Indonesia masih fokus mengawal perolehan suara partai dan Pilpres.

Zul menutup cuitannya dengan ajakan untuk menjaga persaudaraan.

"4. Saudaraku dan sahabat semua, Di masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," tulisnya.

2. Beda Pendapat di Internal PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan, meski kedatangan Zulkifli Hasan ke istana sebagai Ketua MPR, tapi posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.

Oleh karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari Pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan Pak Zul adalah Ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.

Karena menurutnya Pilpres telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasansudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukkan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," kata dia.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN."

"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/2019).

Lagi pula menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.

Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.

Menurut Eddy, PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur.

Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor," ujarnya.

3. Tanggapan Pengamat soal People Power Amien Rais

Masalah people power mengemuka akhir-akhir ini, setelah pendiri PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan rakyat lewat people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, merujuk pada teori sosial maka people power terjadi jika memenuhi unsur tertentu baik faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadi jika ada kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pemerintahan korupsi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan otoriter penguasa.

"Dan itu pun masih belum cukup sebab kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.

"Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.

"Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono.

Wacana people power sebelumnya diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, ktia enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amien Rais, Minggu (31/3/2019) lalu.

Amien Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka capres 02 Prabowo-Sandiaga di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Bila KPU curang, kata Amien Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat.

"Kalau KPU curang, kita punya bukti telak maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat, people power tanpa ada setetes darah pun," ucap Amien Rais.

Saat itu Amien Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengserkan melalui people power.

"Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat people power, semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan itu kata sontoloyo. Kita damai dan damai," jelasnya.

"Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian orang yang pekok (dungu). Dan people power itu konstitusional dan dijamin UUD."

"KPU, Disdukcapil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan (ketahuan)," tambah Amien Rais memperingatkan.

Sementara, Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai masih jauh kemungkinan PAN akan bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.

Hal tersebut menyikapi pernyataan elite PAN Bara Hasibuan terkait keakraban Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dengan Jokowi saat di Istana Negara.

Bara Hasibuan sebelumnya mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi partanya berada di koalisi Adil Makmur.

"Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).

Menurut Ray Rangkuti, makna dari pertemuan menjadi isyarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi.

Sekalipun dalam Pilpres 2019, PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

"Tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana," jelas Ray Rangkuti.

Selain itu, isyarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.

Ray Rangkuti memprediksi persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu.

Saat ini semua pihak harus kembali berangkulan sebagai anak bangsa.

"Soal hasil diserahkan kepada KPU untuk dihitung dengan seksama. Tentu saja tanpa menafikan akan kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini," kata dia.

"Apa implikasi dari pertemuan ini? Ke luar koalisi adil dan makmur, pertemuan ini menyejukkan," kata Ray lagi.

Pertemuan tersebut, menurutnya tentu akan berdampak pada semangat untuk menggugat hasil pemilu.

Akan sulit bagi BPN melakukan gugatan hasil pemilu jika salah satu partai dalam koalisi justru memberi isyarat bahwa pemilu tidak memiliki persoalan besar.

Kampanye pemilu curang yang dikampanyekan dalam beberapa Minggu ini seperti kehilangan gregetnya menurut Ray, ketika salah satu partai justru mulai memperlihatkan sikap menerima prosesnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir: Arah Politik PAN Sudah Terbaca", Mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir: Arah Politik PAN Sudah Terbaca