Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!

Tayang: Selasa, 23 April 2019 11:11 WITA

Editor: Bebet I Hidayat

lihat foto

Tribun Jakarta

Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!

Baca Selanjutnya:

Soal Ujian Sekolah dan Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka Halaman 94

Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengusulkan pertemuan yang digagas tak hanya antara kedua capres yakni Joko Widodo ( Jokowi ) dan Prabowo Subianto.

Ia mengusulkan pertemuan juga melibatkan kedua tim sukses mereka sehingga lebih menciptakan suasana pesatuan.

"Jadi kami malah tadi bersepakat pada pertemuan-pertemuan lain dari berbagai pihak termasuk selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo, juga antar tim sukses. Karena kan tim sukses ini juga kan institusi terdekat," ujar Haedar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

"Jadi bagaimana ada pertemuan antar tim sukses, antar parpol, antar tokoh-tokoh masyarakat. Di luar ormas-ormas keagamaan ini, agar bersama-sama menciptakan situasi yang semakin kondusif karena kan bangsa ini milik bersama," lanjut dia.

• Rencana Pertemuan Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Ini Usul PP Muhammadiyah

• Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 6 Mei, Begini Penjelasannya

• Baru Unggah 1 Jam, Akun Instagram Ustadz Yusuf Mansyur Sudah Banjir Komentar Nyinyir Netizen

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Natsir di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018). (KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN)

Haedar menambahkan, saat bertemu Kalla bersama pimpinan ormas Islam lainnya, mereka mengusulkan agar masing-masing pimpinan ormas turut meredam gejolak sehingga emosi masyarakat bisa diredam.

Ia juga mengingatkan agar semua permasalahan terkait pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jika ditemukan kecurangan, Haedar meminta kedua kubu menyerahkannya ke proses hukum melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kami percaya bahwa mayoritas masyarakat dan para tokoh di negeri ini ingin pemilu ini berakhir dengan baik sukses dan satu-satunya jalan semuanya saya yakin semua berpaham ke situ," ujar Haedar.

"Ketika ada sengketa, kecurangan dan berbagai hal yang dipesilihkan itu, jalurnya konstitusi lewat Bawaslu dan MK," lanjut dia.

PP Muhammadiyah Ingatkan agar Persoalan Terkait Pemilu Diselesaikan melalui Jalur Hukum

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, jika ditemukan dugaan kecurangan terkait Pemilu 2019, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu maupun Mahkamah Konstitusi.

Langkah ini, kata dia, sesuai hukum yang berlaku.

"Juga perlu meyakinkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi menjadi sandaran kita untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa selalu ada kekurangan, iya. Tapi kita harus punya titik yang sama bahwa ini negara hukum, kita harus selesaikan semua secara hukum," kata Haedar seusai menghadiri silaturahim Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat di Jakarta pada Senin (22/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara.

• Pleno Rekapitulasi di Kota Raja, Saksi Interupsi Saat Pembukaan, Ada Apa Ya?

• Petugas KPPS dan Polisi Banyak Korban, Wapres Usulkan Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

• Ketua Bawaslu Beberkan Alasan Tiga TPS di Kota Kupang Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Ia juga menekankan perlunya meredam suasana pasca-pemilu. Untuk ini, diperlukan peranan para pasangan calon presiden, pendukung partai dan politisi, serta penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang harus bekerja secara luber dan jurdil.

PP Muhammadiyah juga menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat setelah pemilu untuk meredam gejolak politik.

"Jadi pemilu sudah selesai, bikin masyarakat kembali kepada tempatnya untuk beraktivitas lalu ada suasana jeda bahkan suasana 'recovery'" kata Haedar.

Ma'ruf Ingin Bertemu Sandiaga, Menurut BPN Tak Ada yang Perlu Direkonsiliasi

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subiyanto- Sandiaga Uno, Dian Fatwa, mengatakan, rencana bertemu cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin belum menjadi fokus Sandiaga Uno dan BPN Sandiaga saat ini.

Hal ini disampaikan Dian menanggapi keinginan Ma'ruf Amin untuk bertemu Sandiaga.

"Bertemu dengan Kiai Ma'ruf bukan fokus Mas Sandi dan BPN," kata Dian saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Dian mengatakan, tidak ada yang perlu direkonsiliasikan antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga. Menurut dia, saat ini BPN harus memastikan keadilan dalam proses pemilu.

"Tidak ada yang perlu direkonsiliasikan. Fokus kami sekarang memastikan agar justice is being served ketika ketidakpercayaan terhadap proses pemilu terjadi di semua lini masyarakat," ujar Dian.

Selain itu, kata Dian, proses pemilu belum sepenuhnya selesai. Penghitungan suara masih harus dijaga dan dikawal.

"Untuk itu, kami dorong para relawan tetap kawal formulir C1 pleno. Jangan sampai suara-suara rakyat ini dikhianati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Dian.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Ma'ruf menuturkan, pertemuan tersebut sedang diupayakan terjadi.

"Belum, nanti lagi diupayakan," ujar Ma'ruf saat ditemui di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Ia pun memastikan bahwa pertemuan tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, hal itu bagian dari rekonsiliasi seusai pemilu.

"Pasti, pasti (dalam waktu dekat). Kita harus rekonsiliasi," kata Ma'ruf.

Pengamat Nilai Wajar

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai wajar jika pertemuan antara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto belum bisa terjadi.

Sebab, pertarungan dalam Pemilihan Presiden belum benar-benar selesai.

Ajakan bertemu ini pertama kali dilontarkan oleh Jokowi. Ia mengutus Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk bertemu Prabowo terlebih dahulu.

Namun sampai sekarang Luhut belum mendapat kesempatan bertemu Prabowo.

"Menurut saya memang ajakan pertemuan itu sulit untuk dipenuhi Prabowo. Boleh-boleh saja sih Prabowo mengambil sikap itu karena sekarang ini kan masih dalam suasana kompetisi," ujar Hendri ketika dihubungi, Senin (22/4/2019).

Pertemuan untuk rekonsiliasi semacam itu kemungkinan baru bisa dilaksanakan setelah proses penghitungan suara selesai.

Ketika itu, pemenang dalam Pemilihan Presiden 2019 sudah diumumkan.

Untuk saat ini, dia menilai, langkah masing-masing calon presiden yang meminta pendukung untuk menjaga situasi sudah cukup. Harapannya para pendukung akan mengikuti imbauan tersebut.

"Kalau memang pertemuan itu sulit terwujud, ya masih dimaklumi. Toh dua pemimpin ini telah memerintahkan kepada seluruh relawannya untuk tidak melakukan hal hal yang mengganggu ketertiban umum," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengaku sudah menelepon Prabowo. Sedianya, keduanya akan bertemu Minggu (21/4/2019) kemarin, tapi Prabowo menunda pertemuan dikarenakan sakit flu.

Luhut belum mengetahui pasti kapan pertemuannya dengan Prabowo dilaksanakan. Namun, ia dan Prabowo sudah bersama-sama berkomitmen untuk melangsungkan pertemuan empat mata.

Jokowi sebelumnya mengaku ingin tetap menjaga persahabatan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Jokowi juga mengaku pertemuan dirinya dengan Prabowo sangat penting bagi masyarakat.

"Saya sudah utus orang bertemu Prabowo dan Sandi untuk mendinginkan situasi di masyarakat jangan sampai ada yang panas karena pileg dan pilpres sudah selesai," kata Jokowi. (*)

Artikel ini dikutip POS-KUPANG.COM dari Kompas.com

# Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!