Terima Vonis Mantan Petinggi Lippo Eddy Sindoro, KPK: Putusan Majelis Hakim Sudah Proporsional

Terima Vonis Mantan Petinggi Lippo Eddy Sindoro, KPK: Putusan majelis hakim Sudah Proporsional

Terima Vonis Mantan Petinggi Lippo Eddy Sindoro, KPK: Putusan Majelis Hakim Sudah Proporsional
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terdakwa kasus pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat Eddy Sindoro bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (1/3/2019). 

Terima Vonis Mantan Petinggi Lippo Eddy Sindoro, KPK: Putusan majelis hakim Sudah Proporsional

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menerima vonis terhadap mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Eddy divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Eddy juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Adapun tuntutan jaksa KPK terhadap Eddy adalah 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ojek Online hingga Pedagang Kopi Keliling Nyaleg, Begini Pandangan Pengamat Politik, Yunarto Wijaya

"KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Eddy Sindoro," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan pers, Rabu (13/3/2019).

KPK memandang putusan majelis hakim sudah proporsional dengan tuntutan jaksa KPK. "Selain itu fakta-fakta di persidangan dan analisis jaksa penuntut umum juga sudah diterima majelis hakim hingga diputuskan bahwa Eddy Sindoro bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan," papar Febri.

Irak Bersedia Pulangkan 20.000 Warganya dari Suriah, Termasuk Keluarga ISIS

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Eddy tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Eddy juga tidak mengakui perbuatannya.

Eddy Sindoro terbukti memberikan uang sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada panitera pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Uang tersebut diberikan agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan aanmaning atau penundaan eksekusi terhadap PT Metropolitanmembe Tirta Perdana (PT MTP).

Suap juga sebagai pelicin agar Edy Nasution menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. (Kompas.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved