Pengunjuk Rasa Minta Ketemu Gubernur Sampaikan Aspirasi Tolak Pembangunan PLTU

Pengunjuk Rasa Minta Ketemu Gubernur Sampaikan Aspirasi Tolak Pembangunan PLTU

Pengunjuk Rasa Minta Ketemu Gubernur Sampaikan Aspirasi Tolak Pembangunan PLTU
KOMPAS.com/FIRMANSYAH
Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat molenolak pembangunan PLTU di Bengkulu 

Pengunjuk Rasa Minta Ketemu Gubernur Sampaikan Aspirasi Tolak Pembangunan PLTU

POS-KUPANG.COM | BENGKULU - Puluhan mahasiswa bersama masyarakat asal Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu menggelar aksi Unjuk Rasa menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (  PLTU ), Kamis (21/2/2019).

Selain berorasi di halaman kantor Gubernur Bengkulu, puluhan massa juga tampak menangis atas rencana pembangunan PLTU yang mereka anggap tidak adil.

Digugat Harimau Jokowi Terkait Pernyataan Prabowo Soal Selang Cuci Darah, Ini Tanggapan RSCM

Nurjanah, seorang warga, menangis pilu meminta agar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bisa mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Izinkan kami bertemu gubernur. Kami hanya menuntut keadilan. Kebun kami dihancurkan tanpa ganti rugi oleh PLTU," tangis Nurjanah.

Jojo Rohi Minta Agar Polemik Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Disudahi

Proyek PLTU batu bara Teluk Sepang berkapasitas 2x100 megawatt (MW) dibangun di zona rawan bencana yang berisiko bagi masyarakat dan lingkungan. Meski masyarakat menolak sejak awal, namun proyek ini tetap dilanjutkan.

"Sejak awal kami tidak mau ada PLTU. PLTU yang pindah, bukan kami yang pindah," ungkap Harianto, warga Teluk Sepang.

Ia melanjutkan, dampak dari PLTU batu bara sudah diketahui secara awal, mulai dari menghilangkan mata pencaharian masyarakat, menyebabkan kematian, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Bukti nyata bahwa pengembangan energi listrik dari batu bara untuk pemenuhan energi nasional semakin menyengsarakan rakyat.

Apabila diukur dengan Peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, masih ada Rp 2,03 miliar ganti rugi yang belum dibayar.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved