Berita Ekonomi Bisnis

BPJS Ketenagakerjaan Kerjasama dengan KPK

BPJS Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman dengan KPK tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BPJS Ketenagakerjaan  Kerjasama dengan KPK
BPJS Ketenagakerjaan untuk POS-KUPANG.COM
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo usai menandatangani MoU di Gedung KPK, Rabu (13/2/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM l KUPANG – BPJS Ketenagakerjaan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen penuh BPJS Ketenagakerjaan mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi serta gratifikasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

BPJS Ketenagakerjaan dan KPK nantinya akan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya yang diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Demikian rilis BPJS Ketenagakerjaan yang diterima dari Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga Asyhari Arif melalui PIC Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, 
Rival Setiyandara. 

DIjelaskan, ruang lingkup kerjasama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pencegahan tindak pidana korupsi, pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, hingga pelaksanaan kajian dan penelitian.

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Penuh Jika Peserta Mengalami Kecelakaan Kerja

Korban Kapal Tenggelam di Laut Timor Selamat, Ini Daftar Krew Kapal

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan Nota kesepahaman ini merupakan implementasi dari rencana besar BPJS Ketenagakerjaan untuk menegakkan Integritas Institusi, dengan mempersiapkan seluruh aspek baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. 

"Kami sangat serius menegakkan Integritas Institusi untuk menjaga amanah yang dipercayakan negara dan masyarakat pekerja kepada kami. Untuk itu kami bersama-sama dengan KPK akan mengawal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan dan juga mengawal implementasi sistem jaminan sosial di level nasional sesuai dengan amanah UU,"katanya 

Tudingan Pelakor dan Prostitusi Online Kupang, Polda NTT Akui Terima Laporan Pencemaran Nama Baik

Agus juga menambahkan sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan apresiasi dari KPK selama dua tahun berturut-turut terkait pengelolaan gratifikasi.

“Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini merupakan kebutuhan masyarakat pekerja, dan terdapat dana pekerja dalam jumlah besar yang harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan pekerja, sehingga tentunya KPK berkepentingan mengawal pelaksanaannya", tutur Agus Susanto.

Halaman
12
Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved